• umamnoer.com
  • 50 tahun Attaqwa Putri

Media dan citra perempuan yang terus berubah

on . Posted in Catatan Khusus

Tulisan ini adalah makalah yang saya sampaikan dalam acara "Roundtable Discussion Media dan Komunikasi" yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Komunikasi, Departemen  Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Airlangga. Judul asli makalah ini adalah "Bukan untuk perempuan baik-baik seperti saya: Media dan citra perempuan ideal yang terus berubah."

Sekelompok remaja – tiga perempuan dan dua laki-laki – memasuki lounge sebuah hotel di Surabaya. Mereka duduk di sebelah meja yang kami tempati. Salah seorang di antara mereka – perempuan – meminta asbak dan langsung menyulut rokoknya. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk memilih yang mereka inginkan: dua botol Carlsberg, sebotol Bintang, dan dua dry martini. Sahabat baik saya, seorang hijaber, ketika melihat pesanan minuman di antar ke meja sebelah seketika menoleh dan berkata “emang boleh ya ada bir di hotel?.” Saya terdiam. Agaknya sahabat baik saya lupa, bahwa ada dua botol Guinness dingin dihadapannya, milik saya dan sahabat laki-laki sebelah saya. Saya hanya mengatakan “itu di depan lo”. Sahabat saya tertawa, “oke, lo berdua boleh minum karena lo laki-laki, tapi pertanyaannya, kenapa yang perempuan minum juga?”. Saya tergelitik dan bertanya “masalah buat lo, say?”, dan sahabat saya menjawab “ga sih, cuma itukan (bir-red) bukan untuk perempuan, well, setidaknya bukan untuk perempuan baik-baik seperti gue.”

Apa yang dikatakan sahabat saya menggelitik nalar sadar saya, bahwa ada standar ganda di sana. Ini bukan persoalan benar atau salah, melainkan persoalan apa yang dianggap baik dan apa yang tidak baik, atau lebih spesifiknya apa yang dianggap sebagai “perempuan baik-baik” dan “bukan perempuan baik-baik”. Saya memilih untuk mempergunakan istilah perempuan ideal ketimbang perempuan baik-baik, karena istilah perempuan baik-baik akan menyeret pula persoalan moralitas yang mana sangat saya hindari. Secara khusus saya menggarisbawahi, bahwa kata ideal dalam tulisan ini tidak merujuk pada tubuh fisik melainkan pada konstruksi sosial politik. Istilah “perempuan ideal” merujuk pada bagaimana pencitraan perempuan dilakukan oleh negara maupun media (yang tentu saja mendapat restu negara) yang dimunculkan dalam berbagai konten media, baik cetak maupun elektronik, yang dikonsumsi secara luas oleh masyarakat. Secara khusus saya ingin tegaskan, bahwa istilah “perempuan ideal” adalah istilah yang politis, sebab istilah ini selalu berkaitan dengan dimensi sosiokultural dan politik; dan karenanya, melepaskan konteks sosiokultural dan politik ketika bicara mengenai citra perempuan ideal jelas merupakan pengabaian historis dan kekeliruan.

Tulisan ini akan mencoba melihat bagaimana sesungguhnya konstruksi tentang citra perempuan ideal berkembang dari masa ke masa. Secara khusus, tulisan ini akan menjawab dua pertanyaan, yaitu: Pertama, bagaimana citra perempuan ideal dikontruksikan – mulai dari masa Orde Baru hingga reformasi? Kedua, bagaimana keterkaitan antara dinamika sosial, kultural, dan politik dalam memunculkan gambaran tentang perempuan ideal? Untuk menjawab kedua pertanyaan ini, sangat penting bagi saya untuk mulai berjalan mundur, sebab untuk memahami bagaimana konstruksi perempuan ideal saat ini kita harus kembali ke masa lalu.

Tulisan ini dibagi dalam tiga bagian, yaitu: bagian pertama akan membahas mengenai citra perempuan ideal dalam perspektif Orde Baru. Bagian ini akan berfokus pada bagaimana kelahiran proyek raksasa bernama ibuisme negara, bagaimana Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Dharma Wanita memainkan perannya, dan bagaimana TVRI sebagai media milik pemerintah menjadi corong untuk membentuk gambaran mengenai perempuan ideal versi Orde Baru. Bagian kedua adalah transisi, yakni masa sebelum tahun 1998 dan pascaruntuhnya Orde Baru. Bagian ini akan memfokuskan pada munculnya sosok perempuan dalam versi lain dalam media televisi, bagaimana sosok perempuan ideal versi Orde Baru harus berhadapan dengan sosok perempuan yang berbeda sepenuhnya, perempuan ideal versi reformasi. Reformasi yang bergulir melahirkan berbagai media baru, dan dari media-media inilah yang kemudian akan melahirkan versi baru dari perempuan ideal, sebuah hasil persilangan dari perempuan ideal versi Orde Baru dengan perempuan ideal versi reformasi. Bagian ketiga adalah tawaran saya terhadap studi media, yakni bagaimana memunculkan hibrida dari studi media, studi historis, dan studi perempuan.

 

Membungkam gerakan perempuan, mendorong ibuisme negara

Adalah Djayadiningrat-Niewenhuis (1992) yang memperkenalkan istilah priyayitisasi dalam diskursus ilmu sosial di Indonesia. Dalam tulisannya, ia melihat bagaimana gambaran perempuan di masa Orde Baru yang didasarkan pada citra perempuan priyayi Jawa. Istilah ini kemudian lebih dipopulerkan oleh Suryakusuma (2004a) untuk menjelaskan bagaimana negara membentuk citra perempuan yang ideal, istilah yang dipergunakan adalah ibuisme negara, dalam hal ini, mengutip Tiwon (1989), negara membagi dua tipe perempuan dalam dua kutub: model dan maniak. Model adalah citra perempuan ideal: seorang istri yang patuh, taat pada suami, dan memiliki anak-anak yang pintar yang diasuhnya sendiri. Model adalah citra paling sempurna dalam kehidupan perempuan. Maniak adalah kebalikan dari model, seorang perempuan bermoral rendah, tidak berpendidikan, istri yang selalu ngeyel, dan ibu yang gagal mendidik anak-anaknya. Pertanyaannya adalah, bagaimana penggambaran model versus maniak itu muncul? Tentu saja kita harus melihat konteks historis yang mendorong opisisi binari itu muncul, dalam hal ini, ada baiknya kita kembali ke masa di mana gerakan perempuan muncul dalam rahim sebuah bangsa yang bernama Indonesia.

Gerakan perempuan sejatinya sudah muncul jauh sebelum masa kemerdekaan, baik dalam tingkat komunitas maupun organisasi formal. Apa yang dituntut oleh berbagai gerakan perempuan pada masa itu nyaris seragam: pendidikan bagi perempuan (lihat Vreede-de Stuers 2008). Gerakan perempuan banyak berbicara mengenai pentingnya posisi perempuan sebagai ibu yang merupakan pendidik bagi anak-anak, yang kelak akan menjadi penerus bangsa. Perdebatan mengenai posisi perempuan merupakan topik yang terus diperbincangkan. Meskipun tidak mencapai sebuah konsensus, namun diperkirakan bahwa posisi perempuan yang lebih difokuskan pada persoalan rumah tangga telah ada, setidaknya sejak masa klasik. Sejak era 1900an telah banyak perbincangan yang serius untuk meningkatkan posisi perempuan, terutama jika dikaitkan dengan rencana politik etis yang berkembang di kalangan kolonial. Hal ini juga dipengaruhi oleh surat-surat seorang perempuan desa di Jepara yang bernama Kartini (Vreede-de Stuers 2008, Kartini 2014).

Sejak era Kartini telah banyak perubahan yang terjadi, terutama dengan bangkitnya berbagai organisasi perempuan. Organisasi-organisasi ini banyak bersifat sosial dan non politis, dan dalam bentuknya yang paling riil adalah lembaga pendidikan bagi perempuan, dalam hal ini, Kartini dan Dewi Sartika adalah contoh paling representatif. Pada perkembangan selanjutnya, berbagai gerakan yang muncul lebih dalam bentuk formal, yakni sebagai sebuah organisasi yang memiliki struktur organisasi dan tujuan organisasi yang jelas. Beberapa organisasi yang berdiri antara lain Keutamaan Istri yang didirikan oleh Dewi Sartika tahun 1904, Putri Mardika yang didirikan di Jakarta tahun 1912, Keradjinan Amai Setia di Kota gadang tahun 1914, Pawijatan Wanito yang didirikan di Magelang tahun 1915, Wanito Hado yang didirikan di Jepara tahun 1915, Pikat (Pengasuh Ibu Kepada Anak Turunan) yang didirikan di Minahasa tahun 1917, dan Wanita Susilo yang didirikan di Pemalang tahun 1918  (Vreede-de Stuers, 2008:84-87). Ada pula organisasi perempuan yang menginduk pada organisasi lain dengan afiliasi agama tertentu, dalam hal ini Aisyiyah yang secara resmi berdiri pada 1917, yang menginduk pada organisasi Muhammadiyah (Salman 2005).

Secara umum, berbagai organisasi perempuan tersebut lebih banyak bersifat sosial, dan tujuan utama organisasi-organisasi tersebut adalah tersedianya pendidikan bagi setiap perempuan. Pendidikan merupakan tujuan utama yang hendak dicapai oleh organisasi-organisasi perempuan tersebut. Meskipun demikian, adalah penting untuk mengingat, bahwa pada era tersebut pendidikan tidak semata diartikan dalam bentuk pendidikan formal. Pendidikan dalam konteks ini adalah seluruh usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kapabilitas perempuan, baik dalam secara intelektual personal maupun pada kemampuannya dalam mengurus rumah tangga. Mudah dipahami bahwa gerakan perempuan yang muncul pada era tersebut lebih pada organisasi-organisasi perempuan yang berbasiskan pendidikan. Pada era tersebut dapat dikatakan bahwa perempuan mulai menjajaki dunia pendidikan sebagai bagian untuk turut serta dalam gerakan nasional, yang pada era yang sama juga mencapai momentumnya.

Martyn (2005:30-34) misalnya, melihat bahwa kebangkitan gerakan perempuan di Indonesia pada tahun antara 1900-1949 memiliki karakteristik khusus, yakni peningkatan partisipasi perempuan dalam dunia pendidikan. Ketertarikan atas isu perempuan berjalan beriringan dengan sentimen nasionalisme yang saat itu sangat kuat digaungkan. Pada masa-masa selanjutnya, berbagai organisasi ini berkumpul dan mengadakan Kongres Perempuan Indonesia yang untuk kali pertama diselenggarakaan di Yogyakarta pada tahun 1928, Jakarta tahun 1935, Bandung tahun 1938, dan Semarang tahun 1941. Dapat dikatakan bahwa pada kongres di Jakarta tahun 1935 isu mengenai perjuangan nasional semakin menonjol. Meskipun gerakan perempuan dalam lingkup nasional telah tumbuh sejak tahun 1930, namun hanya perempuan di Serikat Rakyat dan Wanita Sedar yang secara terbuka mengkritik kebijakan dan politik pemerintah Hindia Belanda (Wieringa, 1998:13). Pada tahun 1950 berdiri sebuah organisasi perempuan yang paling besar dalam sejarah Indonesia: Gerwani.

Pada awalnya organisasi ini bernama Gerakan Wanita Sedar (Gerwis), dengan jumlah anggota sekitar 500 orang, di mana hampir seluruh anggotanya adalah mereka yang berpendidikan tinggi dan memiliki kesadaran politik. Secara ideologis, gerakan ini adalah kelajutan dari Istri Sedar, di mana anggota Gerwis umumnya memiliki hubungan dengan anggota Istri Sedar. Tahun 1954, Gerwis membuka diri bagi semua perempuan dan berencana menarik perempuan dari kalangan massa yang lebih luas, dan untuk kepentingan inilah nama organisasi ini berubah menjadi Gerakan Wanita Indonesia atau Gerwani. Tujuan organisasi ini tidak lah jauh berbeda dengan organisasi lainnya: pendidikan untuk perempuan dan politik agitasi untuk mendukung perempuan duduk di institusi pemerintah. Organisasi ini juga memiliki hubungan khusus dengan berbagai berbagai kalangan perempuan, tidak hanya kaum perempuan kelas menengah perkotaan, namun juga perempuan pedesaan dan para buruh pabrik. Keberadaan organisasi ini mengalami kehancuran secara ideologis dan politis sejak tragedi 1965 (Rahayu 2008). Pada saat itu terjadi peristiwa pembunuhan terhadap enam orang jenderal Angkatan Darat dan seorang perwira menengah. Gerwani, meskipun tidak memiliki afiliasi resmi dengan PKI, kemudian turut menjadi korban propaganda dan akhirnya dibubarkan secara paksa pada Oktober 1965 (Wieringa 1998).

Berbagai organisasi perempuan yang kemudian semakin berkembang. Pasca dibubarkannya Gerwani, tujuan berbagai organisasi perempuan ini kembali ke jalur pendidikan dan organisasi asosiasi, pun di jalur agitasi politik, nampaknya tidak sekeras Gerwani (Wieringa 1998). Berbagai gerakan yang muncul pun lebih banyak pada upaya-upaya perempuan untuk turut serta dalam proses-proses sosial ekonomi ketimbang turut serta dalam kegiatan politik, meskipun pada era 1950an cukup banyak gerakan perempuan yang juga bergerak dalam politik nasional (Martyn 2005). Di sisi yang berbeda, kemunduran organisasi perempuan di bidang politik, memicu munculnya organisasi perempuan yang dikontrol oleh pemerintah, terutama pada masa Orde Baru, organisasi itu bernama Pembinaan Kesejahteraan Keluarga dan Dharma Wanita (Suryakusuma 2004a).

Orde Baru secara khusus mengatur mengenai organisasi perempuan, dalam hal ini, seluruh organisasi perempuan harus keluar dari cangkang pergerakan untuk masuk ke dalam organisasi yang sepenuhnya diatur oleh negara. Negara secara resmi hanya mengakui organisasi perempuan yang tujuan dan aktivitasnya tidak menyimpang dari ideologi gender yang dibentuk oleh pemerintah (Blackburn 2005, Ida 2002). Negara bahkan membuat beberapa organisasi resmi perempuan khas pemerintah, yakni Dharma Wanita, Dharma Pertiwi, dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK  pada tahun 27 Desember 1972 (Suryakusuma 2004b). Ada pula yang secara resmi dipaksa masuk dalam struktur Golkar seperti Perwari pada tahun 1978, bahkan negara bertindak lebih jauh, yakni menutup seluruh organisasi perempuan yang berbeda arah dengan kebijakan pemerintah yang telah digariskan (Wieringa 1998).

Melalui berbagai organisasi itulah negara menciptakan satu citra perempuan ideal: perempuan baik-baik versus perempuan tidak baik-baik. Mereka yang “bukan perempuan baik-baik” secara stigmatif akan langsung diasosiasikan dengan Gerwani, dengan ilusi lagu genjer-genjer dan tarian harum bunga. Definisi mengenai “perempuan baik-baik” versus “bukan perempuan baik-baik” kemudian berkembang menjadi penggambaran citra perempuan ideal yang disebarluaskan ke masyarakat. Pertanyaannya, jika negara membagi perempuan ke dalam dua kutub yang saling bertolakbelakang, dengan cara apa kedua kutub tersebut disebarluaskan dalam masyarakat? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus menengok pada media.

 

Dari PKK sampai Keluarga Cemara 

Pada tahun 1961 pemerintah mendirikan Televisi Republik Indonesia atau TVRI. Sejak awal didirikan, TVRI ditempatkan sebagai kanal resmi pemerintah, sebagai salah satu persiapan menyambut acara Asian Games pada tahun 1962. Siaran percoban pertama TVRI adalah peringatan ulangtahun Republik Indonesia pada 17 Agustus 1962, dan baru secara resmi diluncurkan pada 24 Agustus 1962 ketika pembukaan Asean Games di Jakarta. Secara bertahap, TVRI mulai membuka kanal cabang di berbagai provinsi di Indonesia. Peran penting TVRI baru mulai terasa sejak TVRI secara resmi masuk menjadi bagian dari Kementerian Penerangan pada tahun 1974, hal ini ditandai dengan hadirnya siaran Berita Nasional, Dunia Dalam Berita, dan Berita Terakhir.

Siapa yang bisa melupakan program acara Berita Nasional dan Dunia Dalam Berita? Keduanya adalah bagian dari memori kolektif Orde Baru. Berita Nasional adalah program yang menayangkan berbagai informasi dalam negeri, seperti olahraga, ramalan cuaca, hingga kegiatan PKK dan Kelompencapir. Berita Nasional tayang setiap hari mulai pukul 19.00-19.30, terkadang masih dilanjutkan dengan Pidato Presiden Republik Indonesia atau informasi dari Menteri Penerangan. Sedangkan Dunia Dalam Berita adalah program yang menayangkan berbagai informasi mancanegara, tayang setiap hari mulai pukul 21.00-21.30. Hingga 31 Juli 2000, seluruh stasiun televisi swasta (RCTI, SCTV, TPI, ANTV, dan Indosiar) wajib menayangkan ulang siaran Berita Nasional dan Dunia Dalam Berita.

Sebagai satu-satunya televisi yang mengudara di Indonesia, hingga tahun 1989 ketika RCTI muncul sebagai televisi swasta pertama, TVRI memainkan domain penting sebagai media milik pemerintah yang berkepentingan untuk membangun visi pemerintah, yang terefleksi melalui slogannya “membangun persatuan dan kesatuan.” Melalui persatuan dan kesatuan, pemerintah membentuk satu gambaran mengenai sosok dan kepribadian manusia Indonesia, salah satunya adalah citra perempuan. Medio 1980an, menjadi masa ketika TVRI secara berkala menyiarkan kegiatan PKK, Dharma Wanita dan Dharma Pertiwi melalui kanal berita, utamanya dalam acara Berita Nasional.

Dalam acara Kelompencapir (Kelompok Pendengar, Pembaca dan Pirsawan) misalnya, meski pada awalnya dikhususkan sebagai ajang adu kepintaran dan pengetahuan antarkelompok petani di desa, namun juga mencakup perwakilan PKK dari desa yang ikut bertanding. Keberadaan wakil PKK dalam acara Kelompencapir selalu dijelaskan bahwa PKK adalah salah satu soko guru bagi terwujudnya swasembada pangan di Indonesia. Perkembangan lebih lanjut dari acara Kelompencapir, adalah lahirnya program yang secara khusus membahas tentang perempuan di TVRI. Pada tahun 1986 misalnya, TVRI memiliki program keterampilan yang disiarkan pada sabtu dan minggu, seperti menjahit maupun tata boga, yang lagi-lagi diisi oleh perwakilan PKK. Dalam acara tersebut, biasanya diisi oleh seorang narasumber yang mengajarkan praktek membuat kue atau kerajinan tangan kepada audiens yang hadir di studio, yang merupakan perwakilan PKK dari berbagai desa.

PKK adalah organisasi yang ada di seluruh wilayah desa di Indonesia. Sebagai sebuah organisasi bentukan pemerintah, PKK dikepalai oleh istri dari kepala desa atau istri dari sekretaris desa – jika kepala desanya kebetulan perempuan. PKK adalah organisasi yang menarik, bahwa PKK adalah organ di dalam desa namun tidak memiliki akses atas setiap keputusan desa secara resmi – meski hal ini tidak perlu, sebab pengaruh PKK atas kepala desa tidak berada di domain kantor desa, melainkan ada di dalam gatra rumah. Secara organisasi, ketua PKK tingkat desa membawahi PKK di tingkat RT/RW, setelah itu baru ke para anggota PKK. Medio 1980an adalah titik puncak PKK di Indonesia. Sebagai organisasi perempuan yang secara resmi diakui, maka menjadi kewajiban bagi ketua PKK untuk mensukseskan setiap kebijakan kepala desa yang merupakan pengejawantahan dari kebijakan pemerintah di tingkat pusat.

Sejak berubah nama menjadi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga pada tahun 1972, PKK memiliki sepuluh program utama yang memiliki benang merah yang amat jelas: bahwa PKK menjadi organisasi perempuan yang bertugas untuk meningkatkan kapasitas perempuan sekaligus membentuk perempuan sebagai makhluk sosial dan memiliki penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila. Sesuai dengan tujuan utama PKK, maka seluruh kegiatan PKK ditujukan bagi perempuan. Berbagai kegiatan seperti tata boga, tata laksana rumah tangga, kerajinan dan keterampilan, maupun kegiatan koperasi, bertujuan untuk membentuk citra perempuan ideal versi Orde Baru.

Selama satu dekade lebih, berbagai kegiatan PKK terus menerus diperkenalkan melalui TVRI, namun kontennya hanya sebatas aktivitas PKK dan sesekali Dharma Wanita dan Dharma Pertiwi, tidak lebih dari itu. Ibuisme negara hanya muncul dalam gambaran yang sangat awal: perempuan ideal adalah perempuan yang mampu berperan dalam rumah tangga, yakni sosok perempuan sebagai istri dan sebagai ibu. Siapa yang dapat melupakan serial Losmen, tayang pada medio 1980an, dengan Deborah alias Bu Broto (Mieke Wijaya) sebagai istri dari Pak Broto (Purnomo), yang memiliki anak Jeng Sri (Dewi Yull) yang bersuami sontoloyo bernama Jarot (Eeng Saptahadi). Dalam serial yang sama, kita masih ingat bagaimana Mbak Pur (Ida Leman) selalu diolok-olok sebagai perawan tua karena tidak ada lelaki yang berminat meminangnya menjadi istri (lihat Wardhana 2013). Saya harus mengatakan, bahwa bukan tidak ada sinetron yang berkutat pada persoalan emansipasi, tentu saya harus menyebut Suci Sang Primadona dan Karina – bahkan Karina menang FFI 1987 sebagai sinteron terbaik – sebagai salah satunya, namun gambaran awal tentang perempuan ideal selalu dilagukan dalam nada yang sama: bahwa perempuan ideal adalah perempuan yang membaktikan hidupnya dalam gatra rumah tangga.

Meskipun gambaran itu begitu massif, namun belum hadir sosok yang begitu ikonik, sosok yang begitu diingat dan representatif mengenai perempuan ideal versi Orde Baru. Adalah RCTI, sebagai televisi swasta pertama yang membuka ruang konstruksi lebih jauh dengan melahirkan sebuah program yang bernama Keluarga Cemara. Pertama kali tayang pada Minggu 6 Oktober 1996, Keluarga Cemara langsung menyedot perhatian publik Indonesia, terbukti sinetron ini mampu bertahan selama sembilan tahun sampai akhirnya resmi berhenti pada 28 Februari 2005. Keluarga Cemara adalah gambaran mengenai sebuah keluarga sederhana, dengan tokoh sentral Emak (Novia Kolopaking), Abah (Adi Kurdi), dan tiga orang anak perempuannya: Euis (Ceria Hade), Cemara (Anisa Fujianti), dan Agil (Pudji Lestari).

Bagi saya, program televisi Keluarga Cemara membuka babak baru dalam kerangka konstruksi ibuisme negara. Sosok Emak adalah sosok paling ikonik sepanjang masa karena menjadi figur sentral tempat di mana seluruh hal baik tentang perempuan diletakkan: Emak adalah sosok yang penyabar meski ditempa berbagai masalah ekonomi, sosok pendidik yang harus mengajarkan nilai-nilai kepada anak-anaknya yang selalu membuat onar, sosok istri yang selalu mengikuti apa kata suami meski permintaannya acapkali tidak masuk akal, sosok perempuan yang meski penuh dalam aktivitas domestik namun tetap mampu bersosialisasi dengan tetangga dan aktif di masyarakat, dan lebih penting lagi, sosok perempuan yang tidak pernah terlibat dalam organisasi politik resmi atau tidak resmi. Sosok Emak adalah representasi paling ideal tentang bagaimana perempuan ideal dalam visi Orde Baru. Sosok Emak muncul secara berkala, sekali setiap minggu, dan setiap kemunculannya, sosok ini tidak pernah keluar dari gambaran perempuan yang lembut, pemaaf, setia, dan membaktikan sepenuh diri dan waktunya bagi keluarga.

Program acara Keluarga Cemara adalah titik puncak dari konstruksi ibuisme negara yang selama lebih dari dua dekade dikonstruksikan melalui berbagai program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga yang diinisiasi oleh pemerintah. Keluarga Cemara adalah gambaran final tentang bagaimana keluarga seharusnya dimunculkan. Menarik untuk dilihat, bahwa program Keluarga Cemara dapat bertahan hingga tahun 2005, terlepas dari menurunnya rating acara tersebut, namun setidaknya kita dapat mengambil kesimpulan awal, bahwa gambaran mengenai keluarga ideal pada akhir masa Orde Baru hingga masa reformasi sesungguhnya masih bicara dalam nada yang sama: sosok ibu yang baik, sosok istri yang setia, dan sosok perempuan yang aktif di masyarakat. Sosok ini akan segera mengalami perubahan mendasar, terutama dengan lahirnya reformasi dan masuknya agama – dalam hal ini agama Islam – yang turut memberikan bentuk tentang bagaimana perempuan ideal itu dicitrakan.

 

Reformasi dan kontestasi citra perempuan ideal di media

Salah satu hal paling menarik dari runtuhnya Orde Baru adalah lepasnya penguasaan negara atas media. Masa pemerintahan BJ. Habibie membuka keran media yang bukan sekedar mengalirkan air, namun juga membanjiri semua sisi kehidupan. Jika diperhatikan dengan seksama, periode 1998 hingga medio 2000an, media di Indonesia mengalami gejolak luar biasa. Sebagian menyebutnya sebagai kemerdekaan berekspresi dan kemerdekaan pers, sebagian lainnya menyebutnya sebagai kemunduran dan involusi pers. Di tengah gejolak media yang terus berkembang, citra perempuan ideal versi Orde Baru menemukan lawan tandingnya. Setidaknya terdapat dua sosok perempuan dari dua sinetron yang berbeda: Sarah dari Si Doel Anak Sekolahan dan Anisa dari Doaku Harapanku.

Si Doel Anak Sekolahan adalah salah satu program televisi yang paling fenomenal. Alur ceritanya sederhana: bagaimana sosok insinyur Kasdoellah, anak betawi asli dari Maknyak (Aminah Cendrakasih) dan Babeh (Bunyamin Sueb), kakak dari Atun (Suti Karno) dan ipar adik Maknyak, Mandra. Doel adalah seorang anak dari keluarga betawi miskin yang lulus sarjana permesinan yang hati dan cintanya diperebutkan oleh dua orang perempuan: Sarah (Cornelia Agatha) dan Jaenab (Maudy Kusnaedi). Si Doel Anak Sekolahan diangkat dari novel berjudul Si Doel Anak Betawi karya Aman Datuk Majoindo dan telah diangkat ke layar lebar oleh Sjumandjaja pada tahun 1972. Si Doel Anak Sekolahan tercatat sebagai sinetron terlama di Indonesia, mencapai 162 episode dan terbagi dalam tujuh musim, dimulai pada tahun 1994 dan berakhir pada tahun 2002. Apa yang membuat Si Doel Anak Sekolahan menarik bukan hanya pada gambaran mengenai masyarakat betawi yang sedang berubah, namun lebih dari itu, Si Doel Anak Sekolahan menggambarkan dua sosok perempuan yang berbeda latar belakang namun memperebutkan sosok laki-laki yang sama.

Jika kita cermat melihat Si Doel Anak Sekolahan, kita akan segera menyadari betapa sinetron ini dengan amat baik menciptakan dua sosok perempuan yang saling berkontestasi. Memang yang diperebutkan adalah Doel, namun bagi saya, menjadi lebih penting ketika kita melihat bagaimana sosok Sarah dan sosok Jaenab dimunculkan dalam konteks ibuisme negara. Sarah adalah gambaran perempuan kota, berpendidikan, mandiri, dan berasal dari kelas menengah. Jaenab adalah kebalikan dari Sarah, merupakan gambaran perempuan desa, kurang berpendidikan, peragu, dan berasal dari kelas bawah. Sosok Jaenab sedikit banyak mengingatkan kita pada sosok Nyi Iteung dari film Kabayan, yakni sebagai sosok perempuan lugu dan setia pada pasangan.

Dalam dari kaca mata ibuisme negara, kita dapat segera melihat bagaimana dua perempuan yang berasal dari dua dunia yang berbeda saling diperlawankan satu sama lain. Kontestasi ini sejatinya tidak terlepas dari dinamika sosial politik yang terjadi pada masa itu. Jika kita mengingat dengan baik, ada pergeseran menarik dalam tujuh musim sinetron Si Doel. Kedekatan Doel dengan Sarah sesungguhnya baru terjalin dengan baik pada musim kelima yang tayang pada medio 1999, kedekatan yang perlahan mendorong sosok Sarah tampil lebih dominan, sebuah pertarungan panjang yang akhirnya dimenangkan oleh Sarah pada 17 episode di musim terakhir Si Doel pada tahun 2002.

Di sisi yang berbeda, pada akhir tahun 1998, sebuah citra perempuan ideal lain muncul di televisi nasional melalui sinetron Ramadan pertama di Indonesia. Adalah sinetron Doaku Harapanku – mulai tayang pada Desember 1998 hingga Januari 2000 – yang menjadi tonggak awal kelahiran sinetron bernapas Islam, yang memang muncul sebagai sinetron Ramadan. Mengisahkan kehidupan seorang istri bernama Anisa (Krisdayanti) yang bersuamikan Andika (Dicky Wahyudi) yang selalu berkonflik dengan ibu tiri Andika yang bernama Lela (Leily Sagita). Sinetron ini mengisahkan bagaimana sosok perempuan ideal itu: istri yang sayang pada suami (meskipun si suami hilang ingatan), patuh pada mertua (meskipun hanya ibu tiri) dan tidak pernah menolak sekejam apapun tindakan sang mertua, mencintai keluarganya, memilih keluarga ketimbang karir, anggota masyarakat yang aktif dalam kehidupan sosial namun tidak pernah mau membicarakan persoalan rumahtangganya, dan yang lebih penting adalah taat beragama dan berkerudung.

Jika diperhatikan dengan baik, sosok Anisa mengingatkan kita pada sosok Emak, hanya saja Anisa ditampilkan sebagai sosok yang religius. Agama, dalam hal ini Islam, membawa nuansa baru dalam konstruksi citra perempuan ideal. Sepanjang proyek ibuisme negara versi Orde Baru, Islam atau setidaknya nuansa keislaman, belum masuk dalam daftar resmi konstruksi citra perempuan ideal versi Orde Baru. Bahkan sosok paling ikonik seperti Emak tidak pernah dimunculkan sebagai sosok yang religius, meski dimainkan oleh Novia Kolopaking yang notabene seorang muslim. Meski bisa saja diambil justifikasi kehadiran nuansa keislaman karena memang sinetron Doaku Harapanku dibuat untuk konsumsi umat Islam yang sedang menjalankan ibadah puasa, namun sosok Anisa jelas mencoba membuat satu gambaran lain mengenai perempuan ideal, setidaknya gambaran mengenai citra perempuan ideal yang coba dikembangkan lewat sosok Anisa ditujukan secara spesifik bagi muslimah.

Kehadiran sosok Emak, Sarah dan Anisa dalam perebutan citra ideal perempuan di media sesungguhnya bukan barang baru (lihat Santoso 2010, Wardhana 2010, Annisa dan Nurjanah 2012), meskipun demikian, ada satu hal yang, bagi saya, menjadikan sosok Sarah penting untuk diperhatikan. Sarah begitu berbeda karena Sarah membuat kategori perempuan ideal versi Orde Baru menemukan lawan tandingnya. Jika selama ini citra perempuan ideal adalah sosok ibu dan istri yang membaktikan seluruh hidupnya untuk orang lain, seperti sosok Emak dan Anisa, maka sosok Sarah adalah antitesa dari sosok tersebut. Citra perempuan ideal versi reformasi mewujud dalam citra perempuan mandiri, cerdas, mampu mengutarakan apa yang ingin disampaikan, dan lebih penting lagi, sadar politik. Meskipun Sarah tidak pernah digambarkan sebagai aktivis partai, namun kehadiran Sarah dalam kehidupan kampus yang dinamis mengisyaratkan hadirnya sosok-sosok perempuan yang mampu mengutarakan pendapat dan mendebat orang lain untuk kepentingannya sendiri, bahkan sosok perempuan yang tidak lagi ragu untuk bertanya apakah pasangannya sungguh-sungguh mencintainya atau tidak. Secara sederhana, sosok Sarah mendobrak pakem tentang citra perempuan ideal yang selama ini dikonstruksikan oleh proyek ibuisme negara Orde Baru.

Di sisi yang berbeda, kontestasi citra perempuan ideal juga merembet ke dunia media cetak, hanya saja citra ini tidak lagi menampilkan “pemberontakan” atas gambaran perempuan sebagai istri maupun ibu, melainkan lebih berfokus pada tubuh fisik perempuan. Reformasi tidak hanya membuka kotak pandora yang membuka keran media mainstream, namun juga melahirkan media dalam kategori koran kuning atau media syur. Reformasi melahirkan media yang menjadikan sensualitas tubuh sebagai sampulnya dan skandal sebagai jualannya. Adalah penting untuk mengingat bahwa koran kuning sejatinya telah muncul jauh sebelum reformasi. Saya harus menyebut Pos Kota, yang didirikan oleh Harmoko pada 15 April 1970, yang memulai masuknya konten seks pada media massa. Meski kita dapat berdebat panjang apakah Pos Kota termasuk dalam koran kuning atau tidak, namun kita dapat bersepakat bahwa Pos Kota membuka kotak pandora tentang kehidupan masyarakat yang memang penuh skandal.

Secara sepintas Pos Kota adalah anomali bagi Orde Baru yang begitu menggaungkan citra perempuan ideal. Bagi saya, keberadaan Pos Kota justru memperkuat visi ibuisme negara, bahwa gambaran perempuan dalam Pos Kota selalu dimunculkan dalam gambaran yang sama sekali berbeda. Perempuan dalam berita Pos Kota adalah maniak sebagaimana digambarkan oleh Tiwon. Jika Pos Kota hanya menampilkan skandal, maka tabloid panas menampilkan jauh lebih berani. Beberapa contoh tabloid panas seperti Bliz, Prahara, Lipstik dan Lelaki adalah segelintir tabloid panas yang mengusung nuansa yang sama: pornografi. Saya tidak ingin masuk pada perdebatan apakah suatu materi dianggap pornografi atau karya seni – sebagaimana pernah terjadi dalam kasus Sophia Latjuba atau Inneke Koesherawati, namun yang ingin saya katakan adalah, bahwa momentum reformasi membuka jalan bagi munculnya berbagai media cetak yang menjadikan perempuan berpakaian minim sebagai sampulnya dan berita mengenai perselingkuhan sebagai kontennya. Melalui Lelaki, Bliz, dan Lipstik inilah diskursus mengenai citra perempuan ideal mengalami pergeseran. Jika sebelumnya cita perempuan ideal selalu diwujudkan dalam bentuk karakter, namun media-media semacam ini tidak lagi berfokus pada karakter. Bahwa citra perempuan ideal termanifestasi melalui tubuh si perempuan itu sendiri.

Menarik untuk dicermati bahwa di era yang sama muncul lawan tanding dari media yang mengusung sensualitas perempuan sebagai jualan, pada Oktober 1998 muncul satu majalah yang memiliki konten yang amat berbeda, yang bernama Hidayah. Pada awal kemunculannya, Hidayah secara sadar disegmentasikan bagi pembaca muslim, segmentasi yang sesungguhnya sudah digarap oleh Republika sejak terbit pertama kali pada 4 Januari 1993. Berbeda dengan Republika yang berfokus pada surat kabar harian, majalah Hidayah berfokus pada kisah sehari-hari. Konten dari Hidayah pada dasarnya sama: cerita mengenai seseorang yang mendapatkan balasan atas amal ibadahnya ketika orang tersebut meninggal dunia. Munculnya Hidayah, yang kelak akan disusul oleh berbagai majalah dan tabloid yang sejenis, mau tidak mau, akan membuat kita berpikir bahwa kehadiran tabloid tersebut sedikit-banyak menjadi seteru utama dari berbagai tabloid dan majalah panas.

Meskipun tidak dapat dipastikan apakah yang dikisahkan dalam Hidayah itu diambil dari kisah nyata atau semata rekaan pengarangnya, namun Hidayah memberikan pesan yang amat jelas bagi para pembacanya: berbuatlah baik agar matimu tidak sengsara dan dapat masuk surga. Jika kita membaca Hidayah di edisi-edisi awal, kita akan dapat melihat bahwa Hidayah lebih banyak memfokuskan pada kisah kehidupan perempuan. Bagaimana kisah seorang istri salehah yang meninggal saat salat, kisah seorang ibu yang mayatnya berbau harum, atau kisah istri yang kasar pada suami yang saat dikubur ternyata kuburnya menyempit. Kisah-kisah yang mendorong pembacanya untuk berpikir ulang tentang kehidupannya dan bagaimana kehidupan itu berkorelasi dengan kematian. Secara tersirat, Hidayah ingin menggambarkan sosok ideal perempuan sebagai sosok istri yang taat, ibu yang perhatian, dan perempuan yang mampu menjaga harga diri dan imannya.

Kehadiran Emak, Anisa, dan Jaenab versus Sarah; atau kehadiran Hidayah versus Lelaki (dan majalah lainnya) adalah perebutan citra perempuan ideal yang terus berlangsung dan saling berebut pengaruh. Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa sosok Sarah versus Jaenab adalah representasi dari banalitas media yang ahistoris dan pragmatis, melainkan kehadiran dua sosok dan/atau dua media yang amat berbeda ini sesungguhnya adalah dua sisi dari koin yang sama. Keduanya muncul dari rahim yang sama: reformasi. Reformasi menjadi ajang penting bagi kontestasi dua representasi perempuan: perempuan baik-baik versus perempuan tidak baik-baik. Apa yang terjadi di televisi di Indonesia pada era reformasi (medio 1990an hingga awal 2000an) adalah perang lama yang menemukan medannya kembali. Sebuah kisah kembali terulang, peristiwa 1965 yang membuat berbagai citra perempuan di luar versi pemerintah menjadi maniak, kini muncul dan menemukan pentasnya.

 

Studi media plus-plus? Penutup

Jadi apa sesungguhnya “perempuan baik-baik” itu? Bagaimana sesungguhnya citra perempuan ideal itu dibentuk? Sepanjang sejarahnya, citra perempuan ideal adalah citra yang selalu berubah, yang perubahannya itu sangat bergantung pada dinamika sosial dan politik. Lihat saja Krisdayanti yang memainkan sosok Anisa, atau Novia Kolopaking yang memainkan sosok Emak. Bagaimana kita memandang kedua sosok tersebut? Atau bagaimana kita menjelaskan rivalitas antara Sarah dan Jaenab? Bagi saya untuk memahami kehadiran Anisa, yang dalam banyak hal adalah sisi agamis dari Emak dan Jaenab, yang berarti menjadi antitesa dari Sarah (atau sebaliknya), maka kita harus memahami bagaimana gejolak media pada jelang akhir masa Orde Baru hingga awal masa reformasi – setidaknya sampai akhir pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid.

Sepanjang tulisan ini saya mencoba mempertanyakan batasan yang selama ini menjadi kerangkeng studi media: bahwa model diakronik dengan melihat konteks historis dan sosial politik dapat memperkaya pemahaman kita tentang media. Jika saat ini kita melihat karakter Hana dalam Catatan Harian Seorang Istri atau karakter Aisyah Putri, sesungguhnya karakter tersebut bukanlah barang baru atau anomali dalam televisi kita. Sosok Hana misalnya sedikit banyak dapat kita temukan kesamaannya dengan sosok Anisa: sama-sama istri yang selalu diabaikan suami, dan sama-sama ibu yang bertahan demi anak padahal mengalami depresi akut, sama-sama berkerudung dan selalu menampilkan adegan klise berdoa dengan deraian air mata di waktu salat (salatnya pun selalu malam hari di kamar yang sepi). Apa yang tersaji dalam media televisi kita saat ini tidak lain dari lagu lama yang diaransemen ulang dan diputar secara terus menerus ke hadapan penonton dengan harapan bahwa si penonton akan merasakan suasana dan mencapai puncaknya dengan merefleksikan kehidupan sosok di televisi dengan sosok mereka sendiri.

Sebagaimana telah coba saya gambarkan dalam tulisan ini, studi media sesungguhnya memiliki peran yang sangat unik karena berada di tengah perlintasan antara studi historis dan studi perempuan. Studi media memberikan solusi paling cerdas dalam keterbatasan saya dalam menjelaskan bagaimana konstruksi ibuisme negara berlangsung di tingkat masyarakat. Dalam kasus Hana misalnya, jika saya berkeras hanya pada studi media, boleh jadi saya hanya akan mengkajinya pada teks, atau jika saya meminjam pisau analisis gender, boleh jadi hanya menghasilkan konklusi bahwa struktur sosial memang menjadikan perempuan sebagai liyan, bahkan dalam sinetron. Lalu apa manfaatnya studi tersebut, baik secara keilmuan maupun sosial? Hanya dengan menggabungkan studi media, studi historis, dan studi perempuan saya bisa memberikan argumen bahwa Hana bukanlah fenomena media baru – jauh sebelumnya sudah ada sosok Hana yang lain, dan bahwa Hana adalah citra politis yang dimunculkan untuk memberikan suatu konstruksi perempuan ideal. Sebuah citra yang selalu berubah sesuai dengan dinamika sosial, politik dan kultural yang ada. Disinilah letak pentingnya studi media plus-plus, studi media yang menggabungkan studi historis dan studi perempuan dalam melihat dinamika media.

Bagi saya hal ini penting, sebab studi media tanpa melihat konsteks historis hanyalah studi kosong, sebab studi tersebut hanya mengambil satu fragmen, yang dari fragmen tersebut ditarik sebuah kesimpulan yang seringkali berupa simplifikasi yang berlebihan. Bagaimana studi media menjelaskan kehadiran Keluarga Cemara atau Si Doel Anak Sekolahan jika studi media tidak mempertimbangkan konteks historis yang melahirkan sinetron tersebut? Di sisi lain, studi media tanpa melihat perspektif perempuan hanya akan menghasilkan studi yang kering tanpa jiwa. Bagaimana studi media menjelaskan sosok Anisa, Emak, Sarah, atau Jaenab jika studi media mengabaikan konsteks sosio kultural yang membentuk konstruksi perempuan yang selalu bermuatan politis?

Saya harus menyampaikan apologi saya mengingat saya tidak dibesarkan dalam tradisi studi media, namun saya meletakkan harapan yang tinggi terhadap studi media. Saya tidak mengatakan bahwa kajian blog, analisis wacana dan iklan, atau strategi komunikasi tidak penting, namun kajian-kajian tersebut seringkali terjebak pada satu persoalan serius: bahwa kajian-kajian tersebut menjadi ahistoris dan buta gender. Studi media dapat menarik konteks studinya jauh ke atas, dengan menarik konsteks sosial politik, historis, dan gender, sehingga dengan melihat konteks yang lebih luas studi media dapat menghasilkan sebuah narasi yang tidak hanya naratif namun juga argumentatif. Lebih dari itu, studi media juga dapat keluar dari kerangkengnya: sebuah studi yang seringkali terlalu canggih mempergunakan teori padahal abai bahwa kecanggihan teori tidak selalu berbanding lurus dengan kecanggihan argumentasinya. Studi media seringkali melupakan satu fakta mendasar, bahwa tidak setiap pisau cocok dipergunakan untuk setiap kesempatan, lebih celaka lagi, pisaunya tersedia namun yang apa yang akan diiris tidak jelas substansinya.

Saya percaya jika para pengkaji studi media bersedia meminjam perspektif studi historis dan analisis studi perempuan, studi media dapat melahirkan opus yang mengagumkan. Berbeda dengan, sebut saja kajian antropologis yang karena alasan kebudayaan kemudian bicara terlalu banyak hal di banyak domain sehingga seringkali sulit dibayangkan, studi media sesungguhnya lebih mudah untuk dicerna oleh masyarakat awam. Hal ini tentu saja karena semua manusia Indonesia saat ini pasti bersinggungan dengan media dalam kehidupan sehari-hari, sehingga media dapat menjadi pintu masuk paling ideal untuk menjelaskan bagaimana suatu fenomena sosial berlangsung. Meskipun demikian, media – bagi saya – lebih cocok dipakai sebagai pintu masuk, bukan tujuan itu sendiri. Menjadikan media sebagai tujuan hanya akan menghasilkan studi yang mengabaikan konteks-konteks yang lebih luas, yang sesungguhnya bisa dieksplorasi lebih dalam. Namun menjadikan media sebagai pintu masuk akan memberikan keleluasaan, tidak hanya bagi peneliti media namun juga bagi masyarakat luas untuk memahami bagaimana media berperan dalam kehidupan mereka. Hal ini penting, sebab untuk memahami mengapa sahabat saya sampai berani mengidentifikasikan dirinya sendiri sebagai “perempuan baik-baik” dan mengkritik perempuan perokok dan peminum bir sebagai “bukan perempuan baik-baik”, maka saya harus menengok ke kebiasaan sahabat saya yang penggemar fanatik Hana, dan untuk menjelaskan sosok Hana, penting untuk meletakkannya dalam konteks yang tepat, dan konteks itu saya dapat dari studi historis dan studi perempuan – yang sayangnya tidak diberikan oleh studi media.

 

Daftar pustaka

 

Annisa, Firly dan Adhianty Nurjanah. 2012. “Self and others: women’s body in Indonesian “Islamic” soap opera Sampeyan Muslim?”, makalah disampaikan dalam Internation Conference ‘Rethinking Multiculturalism: Media in Multicultural Society, Departemen Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Universiti Sains Malaysia, Yogyakarta 7-8 Nopember.

Blackburn, Susan. 2004. Women and the State in Modern Indonesia. Cambridge, UK: Cambridge University Press

Ida, Rachmah. 2001. “The Construction of Gender Identity in Indonesia: Between Cultural Norms, Economic Implication, and State Formation”, Masyarakat, Kebudayaan dan Politik 14(1):21-34

Martyn, Elizabeth. 2005. The Women’s Movement in Post-colonial Indonesia, Gender and Nation in a New Democracy. London: RoutledgeCurzon

Rahayu, Ruth Indiah. 2008. “Emansipasi Menuju Unilinear: Gerakan Feminis “Indonesia” Paro Abad Ke-20” dalam Cora Vrede-de Stuers Sejarah Perempuan Indonesia: Gerakan dan Pencapaian. Jakarta: Komunitas Bambu. hlm.ix-xvi

Salman, Ismah. 2005. Keluarga Sakinah dalam ‘Aisyiyah: Diskursus Jender di Organisasi Perempuan Muhammadiyah. Jakarta: PSAP

Santoso, Widjajanti. 2010. “Membangun kesadaran perempuan melalui sinetron: strategi atau utopia?”, makalah disampaikan dalam Konferensi I Tentang Hukum dan Penghukuman, Program Studi Kajian Wanita UI dan Komnas Perempuan, Depok 28 Nop-1 Des.

Suryakusuma, Julia I. 2004a. “Seksualitas dalam Pengaturan Negara” dalam Liza Hadiz (ed.) Perempuan dalam Wacana Politik Orde Baru, Pilihan Artikel Prisma. Jakarta: LP3ES. Hlm. 354-377

_______. 2004b. Sex, Power and Nation: The Anthology of Writings, 1979-2003. Jakarta: Metafor Publishing

Vrede-de Stuers, Cora. 2008. Sejarah Perempuan Indonesia: Gerakan dan Pencapaian. Jakarta: Komunitas Bambu

Wardhana, Veven SP. 2010. “Perempuan dalam sinetron Indonesia: petaka atau perkasa”, dalam Ashadi Siregar (ed.) Eksplorasi Gender di Ranah Jurnalisme dan Hiburan. Yogyakarta: LP3Y. 

_______. 2013. Budaya Massa, Agama, Wanita. Jakarta: KPG

Wieringa, Saskia E. 1998. Kuntilanak Wangi: Organisasi-Organisasi Perempuan Indonesia Sesudah 1950. Jakarta: Kalyanamitra

 

 

 

 

 

Jadwal Salat