• umamnoer.com
  • 50 tahun Attaqwa Putri

Maroho Adat, Manimpu Ngata: masyarakat adat dan penyelesaian sengketa di Lore Lindu

on . Posted in Catatan Khusus

…ini hutan kami, rumah kami, ibu kami. Sebelum orang-orang Jakarta teriak soal (konservasi) hutan, kami sudah menjaga hutan ini… semboyan kami, maroho adat manimpu ngata. Selama adat kami jaga, selama hutan kami pelihara, selama itu ngata (desa) ini ada – Naftali B. Potendjo”  

Pendahuluan: mengapa kita perlu bicara soal masyarakat adat?

Halimun turun menutupi sawah dan perbukitan di Taman Nasional Lore Lindu, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Pagi itu, dalam suatu perbincangan dengan Naftali Potendjo, salah satu sesepuh dari masyarakat adat Ngata Toro, saya belajar mengenai kebangkitan masyarakat adat dalam menghadapi dominasi negara. Perbincangan itu sendiri dimulai dari satu pertanyaan mendasar: bagaimana masyarakat adat Ngata Toro berhasil mendapatkan pengakuan oleh Pemerintah atas hutan adat mereka sedangkan hutan tersebut sebelumnya diakui sebagai “milik negara” melalui Taman Nasional Lore Lindu? Pertanyaan sederhana ini mendorong penelitian yang menarik tentang kontestasi antara masyarakat adat di satu sisi, dengan negara – dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi dan Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu di sisi lainnya. Secara umum, tulisan ini akan mencoba menjelaskan dua hal. Pertama, bagaimana sesungguhnya posisi masyarakat adat dalam peta kebijakan di Indonesia. Kedua, bagaimana menjelaskan kebangkitan masyarakat adat pascareformasi dalam konteks partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan kehutanan yang berpengaruh pada kehidupan mereka.

Sejak reformasi bergulir pada 1998, begitu banyak harapan bagi penguatan masyarakat sipil, salah satu pilar kekuatan yang selama beberapa dasawarsa sebelumnya dipinggirkan secara sistematis oleh kekuatan negara yang sangat dominan dan sentralistis. Setelah sekian lama masyarakat hanya menerima saja apa yang diputuskan negara untuk mereka, maka di era reformasi masyarakat tidak lagi rela nasib mereka ditentukan secara semena-mena tanpa peran dan partisipasi mereka. Dalam satu peralihan dari keadaan status quo menuju perubahan fisik yang sederhana saja, sejumlah masalah dapat muncul, apalagi yang diubah adalah satu sistem, yakni berupa tranformasi dari sistem politik otoriter ke sistem politik demokratis yang mengutamakan peran masyarakat dalam segala aspeknya. Semua itu umumnya sudah dipahami oleh para praktisi dan pengambil kebijakan.

Satu dimensi yang belum banyak dibahas dalam satu proses peralihan sistemik di Indonesia adalah persoalan ketersisihan, suatu proses yang muncul dari ketiadaan akses terhadap perumusan kebijakan yang berpengaruh terhadap kepentingan seluruh anggota masyarakat. Pada perjalanan demokrasi kemudian, pengabaian terhadap hak setiap warga negara untuk mendapatkan akses terhadap proses perumusan kebijakan negara semakin jauh dari harapan, dan hal ini justru menjadi bumerang terhadap kebijakan tersebut. Dengan adanya penolakan, konflik, maupun hal-hal lain yang terjadi dewasa ini, jelas persoalan aksestabilitas atas kebijakan tidak dapat dipandang sebelah mata, sebab ketiadaan akses ini tidak mungkin diabaikan jika bangsa ini ingin terus menjaga proses konsolidasi demokratisasi yang berkelanjutan.

Salah satu yang menjadi sorotan banyak pihak dewasa ini adalah masyarakat adat (Sumarjani 2005). Mereka  seringkali terjepit antara kepentingan para pemodal besar yang mencari keuntungan sebesar-besarnya dan kebijakan negara di satu sisi, dengan kepentingan untuk memelihara nilai-nilai adat, kebersamaan, dan kesetaraan di sisi yang lain. Jauh sebelum negara ini diproklamirkan, masyarakat adat sudah berdaulat dengan daerah teritori, budaya, kepercayaan dan bahkan sistem hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan mereka. Hingga pertengahan tahun 1960,  masyarakat adat masih hidup tenang karena negara mengakui keberadaan mereka. Perubahan besar terjadi ketika era pemerintahan Soeharto mengeluarkan beberapa kebijakan tentang pembangunan yang berkaitan langsung dengan masyarakat adat, terutama dengan munculnya berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait keberadaan hak-hak adat atas tanah, seperti UU Pokok Kehutanan No. 5/1967, UU Pokok Pertambangan No. 11/1967 dengan didukung oleh UU tentang Penanaman  Modal Dalam Negeri dan UU tentang Penanaman Modal Asing dan UU tentang Pemerintahan Desa No. 5/1979.

Di sisi yang berbeda, berbagai produk perundang-undangan dan peraturan turunannya, banyak yang tidak mempertimbangkan aspek utama: masyarakat adat sebagai objek utama atas implementasi peraturan tersebut. Menurut Kongres Masyarakat Adat Nusantara pada tahun 1999, tertera dalam Surat Keputusan KMAN No. 01/KMAN/1999, masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki asal usul leluhur di wilayah geografis tertentu, memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial dan wilayah sendiri (Moniaga 1999). Definisi ini memberi pengakuan kepada masyarakat adat di mana sebelumnya mereka dikenal sebagai “masyarakat asli”, “masyarakat terasing” dan definisi lain yang cenderung tidak memberdayakan. Sedangkan di tingkat PBB dikenal dengan istilah indegenous people seperti yang tercantum dalam deklarasi PBB yaitu draft of the UN Declaration on the Rights of the Indigenous Peoples.

Pemerintah Indonesia telah memberi pengakuan hukum untuk melibatkan masyarakat perumusan kebijakan sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 18B. Hal ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip internasional tentang hak asasi manusia, seperti partisipasi dan pelibatan/inklusif termasuk partisipasi penuh dan efektif, berkontribusi dan menikmati pembangunan sipil, ekonomi, budaya dan politik. Hak masyarakat adat/lokal juga diperkuat oleh komitmen Pemerintah Indonesia di dalam sejumlah instrumen internasional seperti Deklarasi PBB tentang hak-hak Masyarakat Adat (UN Declaration of the Rights of Indigenous Peoples [UNDRIP]), Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati, Konvensi Internasional Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi (ICERD), Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia, dan lain sebagainya. UNDRIP menegaskan kembali prinsip di atas bahwa pembangunan tidak boleh dilaksanakan apabila persetujuan/kesepakatan belum didapatkan dari masyarakat adat yang tanah dan lingkungannya kemungkinan terkena dampak.

Sebagian produk perundang-undangan di Indonesia juga telah mengadopsi pengakuan terhadap eksistensi dan peran masyarakat adat di Indonesia, misalnya UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Undang-Undang ini mengakui hak kepemilikan masyarakat adat atas wilayah adat di pesisir dan pulau-pulau kecil serta hak pengelolaannya. Selain itu terdapat pula UU No. 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup juga mengakui eksistensi dan hak-hak kearifan tradisional masyarakat adat.

Meskipun diakui oleh konstitusi, namun dalam implementasinya masyarakat hukum adat seringkali diabaikan dalam perumusan aneka kebijakan, perencanaan dan proses pembangunan di Indonesia. Hal ini juga yang melahirkan ketegangan-ketegangan selama ini hadir antara masyarakat hukum adat berhadapan dengan kebijakan pembangunan yang digagas oleh pemerintah negara Republik Indonesia. Salah satu contoh kasus yang seringkali muncul di kalangan masyarakat hukum adat adalah kebijakan pemerintah berkaitan dengan sumber daya alam di wilayah masyarakat hukum adat. Benturan yang sering terjadi ketika terdapat peraturan pemerintah yang memperuntukan kawasan tertentu di wilayah hukum adat bagi pertambangan, perkebunan, atau pun aktivitas pembangunan lainnya yang menegasikan keberadaan dan mengabaikan aspirasi masyarakat hukum adat yang secara historis dan turun-temurun memiliki hak atas wilayah tersebut. Kebijakan pemerintah ini menyebabkan masyarakat adat tersisih, tidak memiliki posisi tawar untuk menolak pihak luar yang merusak bahkan menghancurkan lingkungan hidup, sumber penghidupan, budaya dan kepercayaan serta struktur sosial mereka. Kasus-kasus bentrok antara masyarakat dengan pengusaha perkebunan di sejumlah wilayah di Indonesia akhir-akhir ini adalah sebagian kecil saja dari dimensi permasalahan yang terkait dengan masyarakat adat, berupa hak ulayat yang kurang diakomodasi oleh hukum positif yang mengatur pertanahan.

Di tengah perubahan tatapemerintahan yang terdesentralisasi, semangat untuk membentuk kebijakan hukum di tingkat lokal atau daerah yang memberi pengakuan hukum dan hak berpartisipasi masyarakat adat atas perumusan kebijakan yang berkaitan dengan sumber daya alam semakin menguat di berbagai daerah. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya produk hukum daerah, seperti Peraturan Daerah (Perda) dan Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah yang pada intinya mengakui keberadaan, kelembagaan, hukum adat dan hak‐hak masyarakat adat lainnya dan berkomitmen untuk melibatkan mereka dalam perumusan kebijakan yang menyangkut eksistensi dan hak-hak mereka. Beberapa peraturan dan kebijakan tersebut diantaranya Perda Kabupaten Kampar No. 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat, Perda Kabupaten Lebak No. 32 Tahun 2001 tentang Perlindungan atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy, Perda Provinsi Sumatera Barat No. 2 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, Perda Provinsi Sumatera Barat No. 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, SK Bupati Merangin No. 287 Tahun 2003 tentang Pengukuhan Kawasan Bukit Tapanggang sebagai Hutan Adat Masyarakat Hukum Adat Desa Guguk Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin, SK Bupati Bungo No. 1249 Tahun 2002 tentang Pengukuhan Hutan Adat Batu Kerbau, serta sejumlah Perda dan SK Kepala Daerah lainnya.

Di tingkat nasional, beberapa lembaga pemerintah mengambil inisiatif untuk bekerja sama dengan beberapa LSM yang mendampingi masyarakat adat dalam melaksanakan program-program yang melibatkan masyarakat adat. Kementerian Negara Lingkungan Hidup misalnya, telah menandatangani MoU dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) untuk melibatkan masyarakat adat dalam setiap kebijakan lingkungan hidup. Selain itu, ada pula MoU kerjasama antara AMAN dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam upaya pengarusutamaan isu masyarakat adat, serta penanganan kasus-kasus yang melibatkan masyarakat adat. Bappenas juga menggandeng AMAN untuk memberikan masukan secara resmi terhadap Strategi Nasional REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) yang diterbitkannya. Strategi ini banyak mengadopsi program pemetaan partisipatif oleh komunitas-komunitas adat dan pengakuan terhadap partisipasi masyarakat adat di dalam pengambilan kebijakan. Inisiatif pemerintah pusat dan daerah serta berbagai kelompok masyarakat sipil ini menunjukkan ada kesepahaman dan upaya yang sama untuk memperjuangkan pengakuan dan perlindungan atas eksistensi dan hak-hak masyarakat adat di Indonesia.

Inisiatif inilah yang coba diteliti dan dituangkan dalam tulisan ini. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah masyarakat adat Ngata Toro, Simoro, dan Pakuli, Kabupaten Sigi, Sulawesi Selatan. Peneliti melakukan studi etnografi dengan tinggal langsung di masyarakat, mengamati proses-proses dialog antara masyarakat adat dengan pihak pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah Sigi dan pemerintah provinsi Sulawesi Tengah dengan Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu.

 

Siapa yang kita maksud dengan masyarakat adat?

Indonesia adalah negara yang sangat multietnis dan multikultural. Sebagai negara yang multietnis, Indonesia adalah negara yang terdiri dari ratusan suku yang kemudian menyatu secara politik dalam sebuah payung besar yang bernama Indonesia. Melalatoa (1995) mencatat lebih dari 300 suku yang ada di Indonesia, tentu saja jumlah tersebut tidak menghitung suku bangsa lain seperti Cina, Arab, Portugis dan lain sebagainya yang juga menetap dan beranak-pinak di Indonesia. Beragamnya suku di Indonesia membuat Indonesia sebagai negara yang sangat multikultural, dengan perbedaan adat-istiadat, unsur-unsur budaya, nilai-nilai budaya, demikian pula tipe-tipe sosial budaya yang berkaitan dengan lingkungan hidupnya. Di satu sisi, masyarakat multikultural, sebagai fakta sosial, adalah kelebihan utama yang dimiliki Indonesia jika dibandingkan negara-negara lain, dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang sangat beragam. Di sisi yang berbeda, keragaman itu juastru membuat masalah baru, sebab membutuhkan satu kebijakan yang menyeluruh yang dapat menghimpun seluruh keragaman tersebut. Di sinilah menjadi sangat penting untuk menjelaskan apa sesungguhnya masyarakat itu, dan siapa yang disebut sebagai masyarakat adat.

Secara sederhana, masyarakat  adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem, baik  semi tertutup atau pun semi terbuka, di mana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut (Soekanto 1999). Kata masyarakat sendiri berakar dari kata dalam bahasa Arab, musyarak yang artinya berkumpul. Umumnya, istilah masyarakat digunakan untuk mengacu sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur. Masyarakat adalah suatu jaringan hubungan-hubungan antar entitas individu yang saling terinterkoneksi dan interdependen Dalam hal ini, interkoneksi dan interdependensi antarindividu dicirikan dengan berbagi kebudayaan dan institusi sosial didalamnya.

Masyarakat, sebagai konsep, acapkali dilihat secara distingtif antara masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Masyarakat tradisional, adalah masyarakat yang masih memegang teguh norma, etika subsistensi, dan memiliki organisasi sosial yang relatif lebih sederhana; berbanding terbalik dengan masyarakat modern. Dalam konteks Indonesia, distingsi ini masih terus terjadi, terutama dengan diletakkannya masyarakat adat sebagai bagian dari masyarakat tradisional. Hal ini membuat satu persoalan serius, terutama jika dikaitkan dengan kebijakan publik, sebab Tidak mudah mendefinisikan masyarakat adat, terutama jika definisi tersebut dapat diterima oleh semua masyarakat adat yang terdiri dari 782 grup (etnik dan sub-etnik) dan populasi sebesar 50-70 juta jiwa. Menurut konvensi ILO 169/1989, masyarakat adat adalah masyarakat yang berdiam di negara-negara merdeka di mana kondisi sosial, kultural, dan ekonominya membedakan mereka dari masyarakat lain di negara tersebut, dan statusnya diatur, baik seluruh maupun sebagian oleh masyarakat adat dan tradisi masyarakat adat tersebut atau dengan hukum dan peraturan khusus.

Jaringan Pembelaan Hak-Hak Masyarakat Adat (JAPHAMA), pada lokakarya yang dilaksanakan di Tana Toraja pada 1993 merumuskan masyarakat adat sebagai kelompok masyarakat yang memiliki asal-usul leluhur (secara turun-temurun) di wilayah \geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial dan wilayah sendiri. Definisi yang paling sering diacu mengenai masyarakat adat berasal dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), yang pada Kongres I tahun 1999, mendefinisikan masyarakat adat sebagai komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun-temurun di atas suatu wilayah geografis tertentu, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, memiliki nilai-nilai sosial budaya yang khas, dan mengurus keberlanjutan kehidupannya dengan hukum dan kelembagaan adat (Moniaga 1999). Definisi dari AMAN secara langsung mendasarkan masyarakat adat dalam empat ciri spesifik:

Pertama, sekelompok orang dengan identitas budaya yang sama. Ciri khas ini terkait erat dengan bahasa, kepercayaan, spiritualitas, sikap, perilaku, dan nilai-nilai yang berbeda dengan masyarakat lain. Di sisi berbeda, identitas budaya yang sama juga dicirikan dengan adanya kesamaan dalam matapencaharian, artefak kebudayaan, kesenian, dan lebih spesifik lagi adalah leluhur yang sama, di mana setiap anggota dalam masyarakat tersebut dapat menarik hubungan genealogis ke arah leluhur yang sama.

Kedua, sekelompok orang yang saling berbagi sistem pengetahuan. Ciri khas ini terkait erat dengan sistem pengetahuan yang bagikan (sharing knowledge) yang bermuara pada kesamaan dalam sosialisasi dan internalisasi kebudayaan, dari satu generasi ke generasi lainnya. Sistem pengetahuan merujuk pada banyak hal, seperti bahasa, kepercayaan (religi), etika subsisten, kekerabatan, tabu, perkawinan, organisasi sosial, nilai dan norma sosial, sanksi sosial, dan lain sebagainya. Sistem pengetahuan dapat pula merujuk pada apa yang lebih sering disebut sebagai kearifan lokal. Kearifan lokal (local genius) adalah pengetahuan yang dibagikan kepada seluruh anggota masyarakat adat, terutama yang menyangkut dengan sumber daya alam dan pemanfaatannya. Kearifan lokal seringkali pula dihubungkan dengan pembangunan berkelanjutan ala masyarakat adat, di mana masyarakat adat memiliki sejumlah aturan, pengetahuan, dan tata kelakuan yang ditujukan untuk memelihaa lingkungan maupun masyarakat adat itu sendiri.

Ketiga, sekelompok orang yang tinggal di wilayah yang sama. Hal ini adalah ciri khas yang paling mudah dilihat, sebab ciri khas ini mempersyaratkan masyarakat adat sebagai sekelompok orang yang berdiam di satu wilayah geografis dan teritorial yang sama dan dalam jangka waktu lama. Wilayah teritorial ini umumnya sudah mereka tinggali selama beberapa generasi sehingga tanah tempat mereka berpijak menjadi wilayah teritorial fisik sekaligus moral bagi seluruh anggota masyarakat adat. Wilayah teritorial ini ada di berbagai wilayah, mulai dari pegunungan, perbukitan, hutan, pantai dan lain sebagainya. Keberadaan wilayah tidak hanya sebatas area tinggal, sebab hal ini juga mempersyaratkan hal lain: masyarakat adat memiliki hak penuh untuk memanfaatkan seluruh area tersebut, dalam sumber daya yang ada, untuk kepentingan masyarakat adat tersebut.

Keempat, sekelompok orang yang memiliki sistem hukum yang khas dan tata kepengurusan kehidupan bersama. Ciri yang paling khas adalah adanya hukum adat dan lembaga adat yang berkewajiban menegakkan hukum adat. Lembaga adat adalah komponen dasar dalam pelaksanaan hukum adat, sebab agar hukum adat dapat terus berlangsung dan agar mencegah terjadinya pelanggaran adat, maka lembaga adat adalah hal yang mutlak dilakukan. Keberadaan lembaga adat menjadi pelaksana sekaligus penanggungjawab atas pelaksanaan hukum adat dalam masyarakat adat. Hukum adat sendiri adalah hukum lokal yang dimiliki oleh masyarakat adat yang bertujuan untuk mengatur kehidupan mereka. Van Vollenhoven menjelaskan hukum adat sebagai aturan perilaku yang berlaku bagi orang-orang pribumi dan orang timur asing, yang di satu pihak memliki sanksi dan di lain pihak tidak dikodifikasi (Hadikusuma, 1992:12). Penjelasan yang senada juga datang dari Soepomo yang melihat hukum adat sebagai hukum nonstatutair, yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam.

Masyarakat adat, hingga saat ini belum diatur dalam satu peraturan maupun perundang-undangan yang khusus dan tersendiri. Menyikapi hal ini, para pengusung advokasi masyarakat adat, antara lain AMAN, Epistema, Pusaka, HuMa dan lain sebagainya telah mencoba menyusun undang-undang tersendiri. Meskipun tidak memiliki peraturan perundangan tersendiri, namun masyarakat adat telah masuk dalam UUD 1945 yang telah diamandemen, yakni pada Pasal 18B Ayat 2.

 

Merebut kuasa hutan melalui dialog

Pada awalnya, Kabupaten Sigi adalah bagian dari Kabupaten Donggala, Sulawesi Selatan. Terbentuk berdasarkan UU No. 27 Tahun 2008 tertanggal 21 Juli 2008, pemerintahan daerah Kabupaten Sigi baru berdiri pada 15 Januari 2009. Naftali menuturkan, bahwa sebelum menjadi Kabupaten Sigi, peran masyarakat sangat minim, baru ketika Kabupaten Sigi secara resmi terbentuk peran masyarakat mulai dimintakan pendapat, itu pun tidak semua pihak dan tidak semua kebijakan. Pada umumnya, hanya para ketua desa (totua ngata) yang lebih banyak dimintakan saran untuk pembangunan ataupun jika terjadi persoalan yang bekaitan dengan masyarakat adat di wilayah Sigi. Meskipun tidak banyak dilibatkan, tidak berarti bahwa masyarakat adat tidak memiliki posisi tawar dalam proses perumusan kebijakan di tingkat lokal. Dalam hal ini, menjadi sangat penting untuk melihat pada nota kesepahaman yang ditandatangani oleh masyarakat adat Ngata Toro dengan Pemerintah Daerah Sigi terkait pengakuan atas hutan adat yang berada di Taman Nasional Lore Lindu sebagai milestone kemenangan masyarakat dalam perumusan kebijakan.

Pada 27 Juli 2011, bertempat di lobo, sebuah bangunan adat yang berfungsi sebagai tempat musyawarah masyarakat adat Ngata Toro, ditandatangani notakesepahaman antara pemerintah Kabupaten Sigi, yang ditandatangani oleh Bupati Sigi Aswadin Randalembah, dengan masyarakat adat Ngata Toro, yang diwakili oleh C.H. Towaha yang mewakili Lembaga Masyarakat Adat Ngata Toro dan Sinarjati Lagimpu yang mewakili Tina Ngata Toro (lembaga adat perempuan masyarakat adat Ngata Toro). Nota kesepahaman ini dimaksudkan untuk mengakui dan mengesahkan luasan wilayah adat Ngata Toro seluas 22.950ha yang terdiri atas: (a) wana ngkiki atau setara dengan zona inti seluas 2.300ha, (b) wana atau setara dengan zona rimba seluas 11.290ha, (c) pangale atau setara dengan zona pemanfaatan tradisional seluas 2.950ha, (d) oma atau setara dengan zona pemanfaatan intensif yang berkaitan dengan kearifan sistem penggunaan tanah oleh masyarakat adat seluas 1.820ha.

Secara kategoris adat, masyarakat adat Ngata Toro membagi hutan dalam lima area: wana ngkiki atau hutan inti, wana atau hutan produksi, pengale’ atau bekas lahan yang pernah digarap kemudian ditinggalkan sehingga tumbuh kembali menjadi hutan, oma’ atau bekas hutan yang baru 5 tahun ditinggalkan, dan pampa atau pekarangan. Zonasi ini menjadi sangat penting bagi masyarakat adat Ngata Toro, karena mereka mengatur dengan sangat ketat mengenai area mana yang boleh diambil kayunya dan area mana yang tidak boleh. Misalnya, menurut aturan adat, kayu hanya boleh diambil dari area wana atau hutan dan hanya boleh diambil setelah memperoleh izin dari kepala adat (totua adat). Selain harus mendapatkan izin, kayu yang diambil hanya boleh digunakan untuk membangun rumah atau balai adat serta perangkatnya - lobo atau area rapat, paningku atau lumbung menyimpan beras, dan gampiri atau tempat menyimpan denda adat. Di luar itu peruntukan itu, pengambilan kayu tidak diperbolehkan. Kebutuhan yang tidak penting seperti membuat pagar misalnya, hanya dari bambu, atau jika butuh mengambil kayu untuk masak hanya di area pangale’ atau pampa.

Ketika wilayah Sigi masih berada di bawah Donggala, banyak kasus di mana masyarakat adat ditangkap oleh polisi karena dianggap mencuri kayu dari wilayah hutan. Hal ini dimulai dari tumpang-tindihnya sistem zonasi hutan, antara sistem zonasi adat dengan sistem zonasi Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu. Naftali dan Rukmini bercerita, bahwa sebelum penandatanganan tahun 2011, banyak warga Ngata Toro dipidana karena dianggap mencuri kayu dalam hutan, yang dalam area hukum Lore Lindu masuk dalam zona inti, sedangkan dalam area kultural Ngata Toro masuk dalam wana dan pengale’ yang secara kultural dianggap sebagai zona pemanfaatan, meskipun wana sebagai zona pemanfataan sangat dibatasi ketimbang pangale’. Akibat dari kesalahpahaman atas area itu banyak warga ditangkap, dalam istilah Rukmini “pohon jatuh saja dipenjara”.

Berlarut-larutnya persoalan antara Ngata Toro dan Taman Nasional Lore Lindu menemukan momentumnya ketika Sigi memisahkan diri dari Donggala. Sebagai wilayah yang baru dibentuk, pemerintah daerah Sigi banyak melakukan kontak dengan berbagai masyarakat di tingkat desa, salah satunya dengan masyarakat adat di Ngata Toro. Persoalan inipun akhirnya dibawa ke pihak Kabupaten Sigi. Menurut Naftali, sewaktu itu dia masih menjabat sebagai Ketua Kampung, sesuai dengan kesepakatan adat, mereka “mengancam” pihak pemerintah Sigi, jika masih diam saja, akan menjadikan area hutan Ngata Toro menjadi “Dongi-Dongi kedua”.

Dahulu, ketika transmigrasi besar-besaran terjadi di Sulawesi Tengah, terdapat wilayah yang bernama Dongi-Dongi, di mana para transmigran menebang semua kayu besar dan membuka lahan dengan dibakar di hutan, akibatnya terjadi kebanjiran besar dan kebakaran di wilayah Donggala dan Palu. Istilah Dongi-Dongi digunakan juga untuk merujuk pada sikap diam pemerintah daerah Sigi atas penebangan hutan liar di Bukit Soeharto di desa Ngata Tompu. Dengan ancaman untuk membakar hutan, secara statistik, sekitar 80% area hutan inti Lore Lindu berada dalam areal kultural Ngata Toro yang diakui (berdasarkan kesepakatan bersama terdapat 22.950ha hutan adat Toro yang diakui). Ancaman ini akhirnya membuat pemerintah daetah Sigi menyerah dan mendikusikan dengan Lore Lindu.

Salah satu argumen dasar yang dikemukakan oleh masyarakat adat Ngata Toro adalah bahwa wilayah hutan itu secara turun temurun merupakan area hutan mereka. Pemerintah baru menetapkan area tersebut sebagai taman nasional baru pada 1999 melalui SK Menteri Kehutanan No. 464/Kpts-II/1999 tertanggal 29 Januari 1999. Lore Lindu sendiri baru secara resmi mendapatkan kuasa pengelolaan atas taman nasional tersebut pada 2007 melalui Peraturan Menteri Kehutanan No. P.03/Menhut-II/2007 tertanggal 1 Februari 2007. Masyarakat adat Ngata Toro berpegang pada perjanjian tahun 2000 antara masyarakat dengan pemerintah provinsi Sulawesi Tengah, masyarakat adat Ngata Toro berhak untuk mengatur secara bebas area hutan mereka, dalam hal ini wana ngkiki dan wana, padahal menurut Rukmini dan Naftali, masyarakat adat tidak pernah menggunakan kayu dari hutan di luar ketentuan adat.

Dialog yang intens dilakukan antara pihak masyarakat adat Ngata Toro, yang diwakili oleh Lembaga Masyarakat Adat Ngata Toro dan Tina Ngata Toro, dengan dibantu oleh Kepala Desa Toro, dengan pihak Taman Nasional Lore Lindu, pemerintah daerah Kabupaten Sigi, dan pemerintah provinsi Sulawesi Tengah. Keberhasilan masyarakat adat Ngata Toro untuk memperoleh pengakuan atas tanah dan hutan adat dari pemerintah Kabupaten Sigi menjadi titik berangkat bagi kebangkitan partisipasi masyarakat adat dalam proses perumusan kebijakan, terlebih dengan adanya rencana dari pemerintah Kabupaten Sigi untuk secara khusus mengatur mengenai masyarakat adat. Meski hal ini belum terlaksana, terlebih ketika beberapa tokoh adat ditarik dalam kelompok kerja yang dibentuk oleh Pemprov Sulawesi Tengah. Secara khusus pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah membentuk kelompok kerja FPIC (Free Prior Informed Consent) atau dalam istilah lokalnya Padiatapa (persetujuan atas informasi awal tanpa paksaan) yang ditujukan untuk menjelaskan hak masyarakat adat untuk menentukan bentuk kegiatan yang mereka inginkan pada wilayah mereka.

Kelompok kerja (pokja) ini dibagi dalam empat pokja: Pokja I membahas mengenai panduan dasar FPIC, Pokja II membahas mengenai biaya dan metodologi, Pokja III sosialisasi, dan Pokja IV membahas mengenai aplikasi FPIC dan persoalan legal/hukum. Pokja IV diisi oleh tokoh adat dari Ngata Toro, Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu, Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, pengusaha, dan akademisi. Menarik untuk dilihat, bahwa keberadaan Pokja ini dibuat untuk memastikan pemenuhan hak masyarakat adat, utamanya berkaitan erat dengan hutan mereka. Pascakeberhasilan masyarakat adat Ngata Toro, mendorong semakin banyaknya masyarakat adat yang ingin terlibat dalam proses perumusan kebijakan, diantaranya adalah masyarakat adat Pakuli dan Simoro.

Pada tanggal 9-13 Oktober 2012, bertempat di dua desa terpisah, yakni Desa Pakuli dan Simoro, Kecamatan Gumbasa, Sigi, Sulawesi Tengah, dilaksanakan FPIC/PADIATAPA yang diselenggarakan oleh masyarakat adat Pakuli dan Simoro. Kegiatan FPIC ini diselenggarakan oleh Pokja IV bekerjasama dengan Taman Nasional Lore Lindu. Kegiatan ini didasarkan pada permintaan dari AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) Sulteng kepada Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu, apakah ada kegiatan yang dimiliki oleh Lore Lindu yang berhubungan langsung dengan masyarakat, dalam hal ini kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) yang ada di dalam perbatasan Lore Lindu dengan lahan milik masyarakat. Kegiatan RHL bertujuan agar lahan-lahan yang mengalami degradasi di wilayah Lore Lindu dapat ditanam kembali dengan tanaman-tanaman yang sesuai dengan habitat asli Lore Lindu.

Sepanjang FPIC, tidak kurang dari 12 isu yang dibahas, namun mengerucut menjadi 5 hal: tapal batas, lahan garapan yang semakin berkurang, larangan penanaman tanaman coklat, penebangan pohon, dan konflik dengan Lore Lindu. Kelima isu ini yang kemudian dibahas secara maraton dalam FPIC. Pelaksanaan FPIC di desa Pakuli dilakukan di tiga dusun, sedangkan di desa Simoro dilakukan di dua dusun. DI setiap dusun terdapat enam orang, di tambah dengan fasilitator dan diikuti oleh Kepala Desa masing-masing. Di luar peserta, masih terdapat anggota Pokja IV, AMAN Sulteng, BBTN Lore Lindu, Dinas Kehutanan Provinsi Sulteng, pengusaha, UNREDD+, dan pengamat luar.

Salah satu isu menarik adalah persoalan tapal batas dan tanaman yang boleh ditanam. Dalam persoalan tapal batas, masyarakat Pakuli dan Simoro berpedoman pada batas-batas wilayah yang selama ini dipegang berdasarkan adat yang diturunkan secara turun-temurun, sedangkan Lore Lindu berpedoman pada batas wilayah yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan. Persoalan lainnya adalah tanaman yang boleh ditanam. Masyarakat Pakuli dan Simoro dalam dekade terakhir banyak menanam coklat sebagai tanaman andalan karena nilai ekonomisnya yang tinggi. Padahal menurut Lore Lindu, tanaman coklat bukanlah tanaman asli Lore Lindu sehingga akan merusak ekosistem. Pihak Lore Lindu tidak mempermasalahkan tanaman coklat yang sudah ditanam di area lahan warga, namun pada tanaman coklat yang ditanam di dalam areal Lore Lindu. Program RHL yang diajukan pihak Lore Lindu hanya membatasi pada lima tanaman, antara lain kemiri dan durian hutan.

Dalam prosesnya, dialog antara masyarakat dengan pihak Lore Lindu, yang dibantu oleh Pokja IV memberikan gambaran bagaimana masyarakat adat dapat berpartisipasi dalam proses perumusan kebijakan, utamanya yang menyangkut kehidupan mereka. Dalam pengamatan terlihat bahwa masyarakat mulai mengerti prinsip-prinsip FPIC pada akhir hari kedua, setelah akhirnya anggota Pokja IV, yang pada hari pertama diam dan mengamati dari jauh melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat. Masyarakat mulai mengerti bahwa kegiatan FPIC bukanlah kegiatan bagi-bagi uang. Hal yang umum terjadi di masyarakat, adalah ketika pemerintah mengadakan satu kegiatan, maka kegiatan tersebut acapkali dipahami sebagai kegiatan “bagi-bagi uang” melalui hibah ataupun bantuan dari pemerintah melalui Lore Lindu. Hal inilah yang mendorong masyarakat meminta dibukanya lapangan pekerjaan maupun fasilitas jalan dan sekolah, yang menyebabkan FPIC di hari pertama mengalami kebuntuan.

Di sisi lain, kebuntuan yang terjadi dalam FPIC hari pertama adalah karena pihak Lore Lindu maupun Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mempergunakan bahasa dan skema yang sulit dimengerti. Setelah makan siang hari kedua, terjadi rapat antara seluruh fasilitator, Pokja IV, dan pihak-pihak lain, baru kemudian bahasa yang digunakan dipermudah, terutama skema kegiatan yang diperjelas. Baru setelah dijelaskan oleh Pokja IV dan Lore Lindu secara bertahap masyarakat mulai mengerti apa itu FPIC, dan apa itu UNREDD+ melalui proyek RHL. Bahwa yang akan mereka peroleh bukanlah bantuan cuma-cuma, melainkan kontrak mengikat dengan Lore Lindu.

FPIC yang dilaksanakan di Simoro dan Pakuli diakhiri dengan kerjasama yang tertuang dalam nota kesepahaman dan kerjasama, yang secara global mencakup kerjasama dalam penanaman hutan yang terdegradasi dan pengakuan Lore Lindu atas wilayah hutan adat bagi masyarakat Simoro dan Pakuli. Bagi saya, hal kedua lebih krusial, sebab menunjukan pengakuan yang sah atas hutan dan hak untuk memanfaatkan hasil hutan oleh masyarakat, hal sama pada pengakuan Lore Lindu atas hutan adat Ngata Toro. Masyarakat yang memiliki lahan yang berbatasan dengan Lore Lindu akan membantu dalam menanam kembali hutan yang terdagradasi, di mana semua bibitnya berasal dari Lore Lindu. Masyarakat kemudian bertanggungjawab atas tanaman tersebut, dan mereka akan mendapat bayaran atas “jasa” mereka atas dirawatnya pohon tersebut.

 

Mengapa perlu dialog? Penutup

Konflik dalam masyarakat adat sesungguhnya bukan lah hal baru. Laman resmi Mahkamah Agung misalnya, pada tahun 2012 mencatat 621 putusan yang terkait dengan masyarakat adat dan 3130 putusan yang terkait dengan sengketa adat. Putusan Mahkamah Agung terkait dengan sengketa adat dengan pemerintah dan juga dengan perusahaan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat adat. Sengketa yang muncul dari pertambangan, kehutanan, tanah adat, dan lain sebagainya. Konflik, sebagaimana terlihat dalam Deklarasi Kongres Masyarakat Adat Nusantara II di Lombok Utara, utamanya pada persoalan tanah adat, di mana tanah adat, yang merupakan bagian integral dari identitas masyarakat adat dieksploitasi, baik oleh pemerintah maupun oleh pihak ketiga yang diberi izin oleh pemerintah. Di sisi lain, persoalan kebijakan pemerintah maupun perundang-undangan yang tidak memihak masyarakat adat menjadi persoalan krusial yang harus dihadapi oleh masyarakat adat. Berbagai produk perundang-undangan maupun kebijakan pemerintah menjadi tantangan tersendiri yang harus dihadapi oleh masyarakat adat.

Dalam konteks masyarakat adat tempat penelitian ini dilakukan, yakni masyarakat adat Ngata Toro, Simoro dan Pakuli, mereka harus menghadapi kuasa negara melalui Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu. Sebagai area taman nasional, Lore Lindu merupakan wilayah hutan konservasi yang sepenuhnya berada di bawah tanggungjawab negara, dengan demikian seluruh pihak yang bersinggungan dengan Taman Nasional Lore Lindu harus tunduk pada aturan. Di sisi lain, yang menghuni Lore Lindu bukan hanya tumbuhan dan binatang, namun juga masyarakat, dalam hal ini masyarakat adat dengan seluruh pranata adat didalamnya. Di sinilah letak penting penelitian ini, yakni bagaimana masyarakat adat mampu berpartisipasi dalam proses perumusan kebijakan yang berkaitan erat dengan kehidupan mereka.

Dalam memahami bagaimana penguatan partisipasi masyarakat adat, salah satu kata kunci paling krusial adalah akses terhadap proses pembentukan kebijakan itu sendiri. Saya melihat, bahwa masyarakat adat Ngata Toro, Simoro dan Pakuli diuntungkan baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, masyarakat adat Ngata Toro, Simoro dan Pakuli diuntungkan karena mereka masih mempertahankan pranata adat yang diturunkan secara turun temurun. Pranata adat ini sesungguhnya secara langsung menjaga keberlangsungan ekologis dari wilayah hutan. Ngata Toro misalnya, mengatur sangat ketat mengenai area hutan mana yang boleh dimasuki dan hutan mana yang tidak, bahkan mereka mengatur pohon mana yang boleh ditebang dan pohon mana yang tidak. Demikian pula di Simoro dan Pakuli, yang mengatur sangat tegas batas-batas ladang dan hutan, bahkan pembagian air sungai untuk ladang dan konsumsi pun diatur. Kearifan lokal ini menjadi salah satu kekuatan mereka untuk melakukan tawar-menawar dan dialog dengan pihak pemerintah, sebab kearifan lokal yang mereka jaga secara turun-temurun terbukti tidak merusak lingkungan hutan – meski harus diakui di Simoro dan Pakuli, penanaman coklat sepenuhnya adalah kepentingan nilai ekonomis coklat.

Di sisi eksternal, mereka diuntungkan karena dua hal. Pertama, mereka diuntungkan karena Sigi secara administratif baru berdiri, sehingga menjadi sangat penting bagi pemerintah yang baru berdiri ini untuk menyerap sebanyak mungkin aspirasi dari masyarakat. Kedua, adanya inisiatif dari pemerintah provinsi Sulawesi Tengah dengan melibatkan masyarakat adat dalam proses pembangunan di Sulawesi Tengah, utamanya yang berkaitan erat dengan Taman Nasional Lore Lindu. Bahwa pemerintah provinsi Sulawesi Tengah, mengutip Ketua Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu dalam kegiatan FPIC, berkepentingan untuk menjaga keberadaan Taman Nasional Lore Lindu sebagai wilayah konservasi dan pariwisata.

Dialog dan akses atas perumusan kebijakan menjadi kata kunci penting dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat adat dalam perumusan kebijakan yang berkaitan erat dengan kehidupan mereka. Dalam hal ini, apa yang dilakukan oleh masyarakat adat Ngata Toro, Simoro dan Pakuli dapat menjadi contoh, bahwa partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan strategis dapat dilaksanakan, bukan sekedar formalitas semu. Tentu saja, hal ini tidak dapat terlaksana tanpa adanya akses atas perumusan kebijakan, dan akses itu sendiri harus dibuka seluas-luasnya oleh pemerintah. Sinergitas ini akan menguntungkan kedua pihak. Dalam konteks masyarakat adat Ngata Toro, Simoro dan Pakuli, posisi ini berarti adanya jaminan bagi mereka atas penghidupan mereka, sekaligus jaminan bagi pemerintah dan Taman Nasional, bahwa masyarakat akan menjaga hutan tempat mereka tinggal. Sinergitas inilah yang menyokong semboyan utama Ngata Toro: maroho adat, manimpu ngata yang berarti kuatnya adat berarti negeri yang aman dan damai.

 

Ucapan terima kasih

Penelitian ini tidak akan berjalan tanpa bantuan dari banyak pihak. Saya mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Komunikasi dan Politik Badan Perencanaan Nasional (Bappenas RI), Hamid Abidin dan Tasnim Jusuf (sebagai tim peneliti di wilayah Jambi dan Lombok), Jacob dan Rizal (Aliansi Masyarakat Adat Sulawesi Tengah), Naftali Potenjo (Ngata Toro), Rukmini Paata Toheke (Tina Ngata), Helmayetti Hamid (Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu), dan seluruh informan dan juru runding FPIC REDD.

 

Referensi

Hadikusuma, H. 1992. Pengantar Hukum Adat Indonesia. Bandung: Mandar Maju. Hlm.12.

Melalatoa, J. 1995. Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Moniaga, S. 1999. “Pengantar, Menggugat Posisi Masyarakat Adat Terhadap Negara”, dalam Prosiding Sarasehan Masyarakat Adat Nusantara Jakarta 15-16 Maret 1999. Jakarta: Aliansi Masyarakat Adat Indonesia

Soekanto, S. 1999. Sosiologi, Suatu Pengantar. Jakarta: RajaGrafindo Persada

Sumarjani, L. 2005. http://www.konflik.rimbawan.com/pdf-16sept05/300masy-FINALE.pdf. diakses tanggal 3 Juni 2012

Jadwal Salat