• umamnoer.com
  • 50 tahun Attaqwa Putri

MENGGUGAT KOMITMEN PEMERINTAH ATAS DUNIA PENDIDIKAN

on . Posted in Catatan Khusus

Anggaran pendidikan, mungkinkah?

 
Pendidikan adalah hak seluruh warga negara yang harus dijamin oleh pemerintah, dimana pemerintah bertanggungjawab langsung terhadap peningkatan dan pengembangan kualitas pendidikan di Indonesia. Kewajiban pemerintah atas pendidikan telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31, dan telah disetujui untuk di anggarkan dalam APBN. Bahkan telah dikeluarkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBD Kabupaten atau Kota.
 
Sangat disayangkan, bahwa pendidikan di Indonesia belum menjadi sesuatu yang penting dan krusial. Para elite pemerintah, baik pusat maupun daerah, lebih mengutamakan berbagai sektor diluar pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari anggaran yang dialokasikan dibanyak daerah rata-rata dibawah 10% dari jumlah yang telah diamanatkan dalam UUD 1945, itu pun yang langsung dapat dinikmati oleh peserta didik hanya sekitar 0,25%. Pada tahun 2006, anggaran pendidikan sedikit lebih besar dari tahun sebelumnya, dari sekitar 21,5 triliun di tahun 2005, menjadi sekitar 31,5 triliun di tahun 2006. Namun hal ini lagi-lagi tidak proporsional, mengingat pengakuan Mendiknas bahwa anggaran tahun 2006 mengalami defisit karena adanya peningkatan rencana alokasi (Sasmita, 2005:7).
 
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Khusus Murid (BKM) adalah bagian penting dari PKPS-BBM, yang telah disetujui oleh Pemerintah RI dan DPR RI pada bulan Juni 2005. Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) ini diarahkan untuk mendukung percepatan penuntasan wajib belajar 9 tahun yang diproyeksikan akan dicapai pada tahun ajaran 2008/2009 dan membantu siswa dari keluarga tidak mampu dan/atau miskin agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar (kalbar.go.id).
 
Bantuan Operasional Sekolah dimaksudkan untuk membebaskan semua atau sebagian biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh orang tua siswa SD/MI/SDLB dan SMP/MTs/SMPLB baik negeri maupun swasta serta SD Salafiyah dan SMP Salafiyah agar semua siswa dapat memperoleh layanan pendidikan dasar sampai tamat. Penggunaan dana BOS harus disetujui berdasarkan kesepakatan antara Kepala Sekolah/Dewan Guru dengan Komite Sekolah, dan harus sejalan dengan petunjuk pelaksanaan yang telah dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama.
 
Bantuan Operasional Sekolah diberikan kepada siswa melalui sekolah yang langsung ditransfer ke rekening sekolah masing-masing. Besarnya bantuan Rp. 235,000 per siswa per tahun bagi siswa SD/MI dan Rp. 324,500 per siswa per tahun untuk siswa SMP/MTs, bantuan tersebut diharapkan dapat mengurangi atau bahkan menghapus biaya pendidikan yang selama ini dibebankan kepada masyarakat. Besaran dana yang didapat cukup bervariasi, dimulai dari tingkat Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Pertama.
 
 
Menggugat Komitmen Pemerintah
 
Dana Bantuan Operasional Sekolah idealnya memang diperuntukkan untuk menunjukkan komitmen pemerintah atas dunia pedidikan dengan mengadakan pendidikan dengan "harga murah dan terjangkau", namun dalam kenyataannya, dana BOS ini menjadi "bagian dari proyek" pemerintah. Survai yang saya lakukan dengan responden sebanyak 600 orang yang tersebar di 15 SDN di Surabaya menunjukkan betapa dana BOS belum menjadi komitmen sepenuhnya dari pemerintah (Noer [et.al], 2006). Dari survei yang dilakukan, mayoritas responden (95,4%) mengetahui adanya dana BOS yang dikucurkan oleh pemerintah; ironisnya, dari 95,4% responden yang tahu, sebanyak 86,9% reponden tidak mengetahui untuk apa saja dana BOS tersebut dapat digunakan.
 
Dana BOS jelas bukan hibah cuma-cuma dari pemerintah, dana ini merupakan bagian dari PKPS-BBM, untuk itu penggunaan dana BOS harus lebih transparan. Transparansi penggunaan dana BOS harus pada level yang lebih rendah, yakni sekolah dan aparaturnya. Transparansi menjadi bagian yang krusial dalam pelaksanaan dana BOS agar dana tersebut dapat sampai pada mustahiq-nya. Sangat disayangkan, transparansi sangat jarang dilakukan, dimana pihak sekolah umumnya tidak memberitahukan pihak orang tua siswa akan penggunaan dana BOS. Sangat sedikit orang tua yang mengetahui atas penggunaan dana BOS, pun mereka tahu, terbatas pada orang tua siswa yang memang menjadi guru ataupun orang tua dengan tingkat pendapatan yang relatif tinggi.
 
Survai yang saya lakukan, menemukan bahwa mayoritas responden dengan tingkat pendapatan rendah kurang memiliki informasi mengenai dana BOS, hal ini dibuktikan pula oleh survei yang dilakukan oleh CRC (Citizens' Report Card) dan ICW (Indonesia Corruption Watch) yang menemukan bahwa "semakin tinggi tingkat pendapatan orang tua siswa maka cenderung mengetahui kebijakan dana BOS (2005:14)". Bantuan Operasional Sekolah secara konseptual ditujukan bagi para murid untuk mendapatkan pendidikan yang murah namun berkwalitas, berbagai aturan main tercantum dalam petunjuk pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama. Sangat disayangkan, sebagaimana kebijakan pemerintah lainnya, kebijakan atas dana BOS pun sarat dengan nuansa proyek. Kebijakan ini memang cukup banyak diketahui oleh para orang tua siswa, namun yang kemudian terjadi adalah suatu fenomena paradoksal, dimana orang tua tahu akan kebijakan tersebut namun tidak tahu untuk apa sebenarnya dana BOS tersebut boleh digunakan ataupun tidak boleh digunakan.
 
Dana Bantuan Operasional Sekolah atau dana BOS merupakan hujan ditengah siang yang gersang, kebijakan ini merupakan bagian dari PKPS-BBM. Secara teori, nilai yang didapat dari pengurangan subsidi BBM dapat dikatakan 'cukup luar biasa', mengingat bahwa keuangan negara selalu 'luar biasa'; dan nampaknya ke-luar biasaan itu tidak dapat dipertahankan, mengingat segala kebijakan pemerintah selalu mengulangi kebiasaan yang ada: "no communication and no compromise! (ada uang ada barang!!)". Kebijakan pemerintah yang selalu bernuansakan proyek dan kejar setoran nampaknya masih terlihat dalam dunia pendidikan. Pemerintah lagi-lagi gagal menunjukkan komitmennya dalam memperbaiki keadaan dunia pendidikan Indonesia yang carut-marut, dan hal ini nampaknya terlupakan dengan banyaknya kasus yang terjadi, apakah itu bencana alam maupun tindakan korupsi oleh para elite pemerintah. Pendidikan lagi-lagi tidak ditempatkan ditempat pertama, agaknya kita pada masa mendatang harus melupakan mimpi untuk menciptakan suatu misi besar: education for all atau pendidikan untuk semua, mengingat pemerintah terlalu sibuk mengurusi honorarium yang akan mereka dapatkan. Jadi, tidak perlu sakit hati jika suatu waktu nanti seorang pejabat penting berkomentar: "anggaran pendidikan? Please deh, ga penting banget seh!!!".

Jadwal Salat