• umamnoer.com
  • 50 tahun Attaqwa Putri

Menuju akreditasi institusi: mempertanyakan kembali makna dan tujuan pendidikan

on . Posted in Catatan Khusus

Dalam beberapa bulan ke belakang, baik Madrasah Tsanawiyah maupun Madrasah Aliyah, baik Pondok Pesantren Attaqwa Putra maupun Pondok Pesantren Attaqwa Putri, dan institusi pendidikan (apakah itu menengah atau atas) sedang sibuk untuk urusan akreditasi institusi. Saya sendiri, yang tidak berkecimpung secara penuh, mau atau tidak, ikut terseret ke dalam masalah ini.

 
Lalu apa hubungannya dengan akreditasi? Saya sendiri tidak tahu pasti landasan dasar dan formal dari dilaksanakannya akreditasi ini. Meskipun demikian, saya rasa hal ini tidak akan jauh-jauh amat dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Apa tujuan akreditasi? Saya pernah menanyakan hal ini pada banyak orang, dan saya mendapat jawaban singkat (yang rata-rata sama): ini penting untuk mengetahui kualitas pendidikan yang dilaksanakan. Pertanyaan mendasar yang harus dijawab terlebih dahulu adalah, atas dasar apa sebuah penilaian mengenai kualitas pendidikan diletakkan hanya pada persoalan akreditasi? Bayangkan seperti ini, apa yang dilakukan sebuah institusi pendidikan selama bertahun-tahun hanya dinilai oleh visitasi oleh asesor selama kurang-lebih dua hari. Apa yang anda harapkan?
 
Maafkan jika saya terkesan arogan, namun bagi saya, penilaian kualitas dari sebuah lembaga pendidikan harusnya dinilai lebih lama ketimbang dua hari. Apa yang dapat anda lihat selama dua hari? Barangkali saya terlalu terpengaruh oleh disiplin ilmu antropologi yang saya anut, bahwa penelitian kebudayaan mengharuskan setiap antropolog untuk memperhatikan dengan seksama setiap fenomena yang muncul, akibatnya jelas sebuah penelitian tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Kaitannya dengan akreditasi saya rasa sama saja. Lihat saja tingkah laku semua institusi yang akan diakreditasi. Semua orang sibuk mempersiapkan berbagai keperluan akreditasi, seakan semua energi terfokus pada hal itu. Adalah sebuah keniscayaan, bahwa ketika kita memfokuskan hanya pada urusan administratif kita lupa pada persoalan yang lebih substantif: bagaimana hak siswa untuk mendapatkan pendidikan yang baik jika setiap elemen sekolah lebih sibuk mengurusi akreditasi? Ini di luar nalar sehat saya.
 
Sedianya akreditasi adalah sebuah penilaian. Izinkan saya menganalogikan model akreditasi ini dengan model positivis yang pernah sangat trend pada pengembangan ilmu pengetahuan kita, bahkan hingga saat ini. Model positivis pada dasarnya mencoba menjadikan manusia dan segala aspeknya agar dapat diukur melalui ukuran-ukuran eksak. Model ini memang tumbuh dari akar pengetahuan ilmu-ilmu alam. Secara sederhana, model ini mengisyaratkan kemampuan untuk melakukan klasifikasi, yang seringkali beroposisi binari: benar-salah, baik-buruk, dan lain sebagainya melalui serangkaian pengujian statistik. Apa yang dilakukan ketika melakukan akreditasi toh sama saja. Setiap elemen ditanyakan dan diberikan angka-angka.
 
Saya gambarkan begini, saya memegang, secara tidak resmi, perpustakaan di Attaqwa Putri. Dalam instrumen penilaian yang saya pegang, setidaknya tercantum tujuh kategori penilaian: luas ruang, kategori koleksi, jumlah koleksi, alat bantu, teknisi pustakawan, sistem administrasi, dan layanan yang disediakan. Banyangkan bahwa untuk mendapatkan nilai sempurna, jika memang nilai itu ada, saya harus menyediakan seluruh keperluan yang ada. Coba anda bayangkan yang lebih luas lagi. Bagian kurikulum misalnya, harus menyediakan seluruh instrumen pengajaran dari seluruh mataajaran maupun instrumen penilaian. Sama halnya dengan administrasi tata usaha, kepala sekolah, perlengkapan, konseling, hingga petugas pembantu pun memiliki instrumen penilaian tersendiri.
 
Saya bertanya pada teman saya yang berkerja di Kemendiknas, apa pentingnya melakukan pengukuran seperti itu? Validitas apa yang hendak dicapai? Apa ukuran relibilitasnya? Bagaimana kita yakin bahwa alat ukur yang dipergunakan raliabel sehingga mendapatkan data yang valid? Dan teman saya tergagap menjawab pertanyaan tersebut. Coba lah untuk memahami kejengkelan saya terhadap urusan akreditasi ini. Akreditasi yang dilakukan pada hakikatnya sama persis seperti memberikan kuesioner untuk dijawab dan direspon. Akibatnya model ini terjebak pada suatu posisi yang menjadikan pendidikan sebagai instrumen yang harus dapat diukur. Barangkali saya membayangkan bahwa pentingnya melakukan pengukuran semacam ini adalah untuk melakukan standardisasi. Maka saya tertawa dalam hati. Adalah fakta yang tidak dapat disangkal bahwa secara kuantitas, pendidikan di Indonesia tidak terstandar. Lihat saja sarana maupun prasarana sekolah di berbagai daerah, tidak usah terlalu jauh dengan menghitung sekolah swasta, lihat saja sekolah negeri. Saya pernah berkunjung ke sekolah negeri di wilayah desa di sebuah kota di Jawa Timur, kondisinya bahkan lebih parah ketimbang sekolah swasta, terutama dalam sisi fasilitas.
 
Barangkali anda sendiri dapat melihat institusi pendidikan di sekitar anda, dan barangkali pula anda akan setuju dengan saya, bahwa sulit, bukan berarti mustahil, untuk melakukan standardisasi pendidikan. Validitas barangkali dapat dicapai dengan memperbanyak item yang tercantum dalam instrumen penilaian, tapi apakah kita dapat mencapai hal tersebut jika alat ukurnya tidak tepat? Misalnya bagian saya, perpustakaan, tercatat bahwa koleksi perpustakaan harus memiliki jumlah koleksi yang minimal sama dengan jumlah siswa. Jika Attaqwa Putri memiliki tujuh ratus santri, maka minimal terdapat tujuh ratus buku yang harus tersedia. Beruntung perpustakaan yang saya pegang memiliki jumlah rasio buku 1:4, satu orang dapat meminjam empat buku secara bersamaan baru semua koleksi di perpustakaan habis dipinjam. Tapi bagaimana dengan sekolah lain? Alat ukur ini tidak lah pas manakala digunakan di sekolah yang bahkan tidak memiliki perpustakaan. Contoh lainnya adalah KTSP atau Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Idealnya standar pendidikan berupa kurikulum tidak lah diatur oleh Kemendiknas, namun diserahkan ke masing-masing sekolah. KTSP barangkali mudah bagi guru dengan mataajaran umum, di mana setiap buku yang mencantumkan kata KTSP di sampul bukunya, sudah mencantumkan berbagai indikator pencapaian, bahkan penilaian. Tapi bagaimana dengan guru-guru yang memegang mataajaran pondok? Ambil contoh ibu dan kakak perempuan saya. Mana ada KTSP untuk mataajaran tafsir atau hadis? Mana ada pula KTSP untuk materi sirah maupun faraid? Guna memenuhi tuntutan KTSP lah maka dibuat rencana pembelajaran, silabus, satuan pelajaran, dan segala anak-anaknya, untuk mataajaran tersebut. Akibatnya jelas, model pengajaran yang selama ini berlangsung felksibel tiba-tiba harus berhadapan pada resiko baru: bagaimana menyelesaikan satu materi sesuai jadualnya. Barangkali sudah tabiat guru-guru senior, anggap lah ibu saya, dia tidak mau pusing apakah materi yang ia bahas sudah selesai sesuai jadual. Bagi ibu saya, yang penting adalah materi selesai dan hak santri untuk belajar terpenuhi. Urusan apakah sesuai dengan satuan pelajaran atau indikator adalah hal lain, barangkali peduli setan.
 
Saya kadang bingung sendiri. Atas dasar apa sebuah penilaian kualitas pendidikan hanya diukur berdasarkan kelengkapan administrasi atau kesiapan fasilitas. Beruntung lah bagi setiap lembaga pendidikan yang memiliki kedua hal itu. Saya iseng bertanya pada teman yang bekerja di Kementrian Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, apakah RSBI (Rintisan Sekolah Berstandar Internasional) yang ngaku-ngaku memiliki standar internasional, memiliki hal tersebut? katakan lah saya ambil poin kecil, apakah perpustakaan yang mereka miliki sudah menggunakan katalog digital? Teman saya ini hanya tersenyum dan bilang BELUM. Lha? Lalu internasionalnya di mana? Apa yang kita harapkan dengan kata internasional? Atau barangkali lebih tepatnya, apa korelasi antara kata internasional dengan penyediaan layanan pendidikan? Ini kan sama saja dagelan. Bayangkan sekolah RSBI menggunakan standar yang sama dengan sekolah swasta yang terpencil. Lagi-lagi ini masalah pengukuran. Metode kuantitatif secara filosofis dan argumentatif tidak lah mempermasalahkan lokasi. Selama alat ukur yang digunakan mampu dan dapat menghasilkan validitas, maka sah-sah saja. Celaka benar kalau begitu. Bagaimana mungkin kita menggunakan standar yang sama antara sekolah di Jakarta dengan di Papua (maaf ya yang dari Papua, tidak ada maksud sedikit pun untuk menyinggung)?
 
Teman saya itu, barangkali semangat korpsnya bangkit setelah saya cecar, membela diri. Bagi dia, adalah sebuah langkah mundur manakala kita kembali ke masa lalu dengan tidak membuat sebuah standardisasi pendidikan. Saya setuju sepenuhnya dengan teman saya ini. Adalah sebuah keperluan yang sangat mendesak untuk membuat sebuah standar pendidikan. Standar ini tidak hanya menjadi acuan bagi setiap sekolah swasta untuk menyesuaikan dengan standar yang ada, tapi lebih jauh, standar ini harus menjadi acuan bagi pemerintah untuk menstandarkan setiap sekolah yang di bawah naunganya, dan secara gradual membantu sekolah-sekolah umum untuk menyamakan standar mereka. Adalah sebuah pepesan kosong jika kita ingin melakukan standardisasi jika pemerintah dan kita sendiri enggan memberikan bantuan kepada setiap sekolah untuk menyamakan dengan standar tersebut. Maka bagi saya, selama standar yang ada belum terpenuhi kondisi minimumnya, standardisasi belum layak untuk dilakukan.
 
Barangkali hal yang umum terjadi di bangsa ini, manakala kita berupa untuk mencapai satu titik, kita berusaha sekuat tenaga, beberapa bahkan menghalalkan segala cara, untuk mencapai titik itu. Sama halnya dengan akreditasi. Semua kepala sekolah mengerahkan seluruh tenaga administratif, bahkan sampai melupakan fakta bahwa tenaga yang mereka gunakan adalah manusia biasa. Saya sendiri telah mencapai titik lelah, manakala saya telah melakukan begitu banyak hal, membuat laporan sampai bertumpuk-tumpuk, mendata buku sampai ratusan halaman, tapi tetap saja yang saya lakukan dianggap kurang. Mereka lupa bahwa saya, dan para tenaga ahli lainnya, adalah manusia yang memiliki kehidupan. Buat saya, kegiatan akreditasi membuat kita semua yang terlibat di dalamnya, dalam satu waktu, menjadi individualis yang anti sosial. Kita melakukan berbagai kegiatan sampai melupakan bahwa ada orang-orang di sekitar kita. Saya pun kembali bertanya: karakter macam apa yang ingin kita bentuk melalui proses akreditasi ini? Bagaimana mungkin kita mengharapkan sebuah kualitas pendidikan yang baik jika pada penanggungjawab pendidikan, dalam satu waktu, menjadi sangat anti sosial? Saya sendiri merasakan hal yang sama, bahwa ketika semua energi terserap untuk akreditasi, saya lalai untuk menyediakan fasilitas perpustakaan yang ramah dan terakses oleh semua orang. Saya melalaikan hak setiap santri untuk mendapatkan pelayanan yang santun dan terbuka atas nama dan kepentingan akreditasi. Saya bukan lah pengecut yang sok pahlawan dengan mengatasnamakan akreditasi, tapi akal sehat saya menolak untuk bekerja manakala setiap pekerjaan yang saya lakukan harus melanggar hak orang lain.
 
Saya akhirnya sampai pada titik di mana saya memulai. Apa pentingnya akreditasi? Barangkali untuk saat ini penting, setidaknya akreditasi dapat menjadi awal bagi setiap sekolah untuk bergerak ke arah standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Di sisi yang berlainan, saya melihat bahwa untuk menuju akreditasi sehingga harus mengorbankan kepentingan siswa adalah akreditasi yang kebablasan. Apalagi jika sekolah menggunakan cara-cara yang curang atau manipulatif untuk mendapatkan nilai A dalam akreditasi. Adalah sebuah keharusan, dalam pandangan saya, untuk merumuskan kembali apa tujuan akreditasi itu. Barangkali menjadi satu titik poin penting, mengenai apakah pengukuran yang dipergunakan dalam menilai sebuah institusi pendidikan telah tepat dirumuskan, terlebih lagi digunakan. Jika alat ukurnya saja keliru, bagaimana mungkin kita dapat mengharapkan hasil yang valid. Saya rasa, perumusan kembali instumen akreditasi tidak hanya harus mempertimbangkan apakah setiap sekolah yang akan diakreditasi itu memiliki seluruh kelengkapan yang ada, namun juga apakah semua persyaratan tersebut memang telah ada dan dipergunakan untuk menunjang proses KBM. Jika memang ada tentu tidak lah menjadi masalah besar, namun bagaimana jika persyaratan administratif ternyata hanya akal-akalan untuk keperluan akreditasi saja? Mau di taruh di mana muka kita, jika ternyata untuk kepentingan standardisasi saja kita melalukan penipuan? Apa kata dunia.
 

 

 

 

Jadwal Salat