• umamnoer.com
  • 50 tahun Attaqwa Putri

Diskursus Gender di Pondok Pesantren: Pandangan Santri Laki-Laki dan Perempuan Mengenai Hak dan Kewajiban Suami dan Istri dalam Kitab Kuning

on . Posted in Catatan Khusus

Diskursus Gender di Pondok Pesantren: Pandangan Santri Laki-Laki dan Perempuan Mengenai Hak dan Kewajiban Suami dan Istri dalam Kitab Kuning

 
Khaerul Umam Noer
 
 
Abstrak
 
 
Kitab kuning adalah bagian integral dalam sistem pendidikan di pondok pesantren, di mana dari kitab kuning lah seorang santri belajar mengenai ajaran agama sekaligus penafsiran atas ajaran agama tersebut. Persoalannya tentu saja tidak terletak pada ajaran agama yang diajarkan, namun justru penafsiran atas ajaran agama tersebut yang tertulis dalam kitab kuning. Penelitian ini mengambil latar di dua buah pondok pesantren terpisah yang dikhususkan bagi laki-laki dan perempuan, terletak di Desa Ujungharapan, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji pandangan satri laki-laki dan santri perempuan dalam masalah gender yang terdapat dalam kitab kuning, khususnya dalam masalah hak dan kewajiban suami dan istri. Penelitian ini memberikan gambaran betapa pandangan santri laki-laki dan perempuan dapat begitu berbeda ketika memandang suatu masalah yang diajukan. Secara umum, santri laki-laki lebih konservatif dan skriptualis, sedangkan santri perempuan lebih moderat dan kontekstualis dalam menjawab persoalan-persoalan yang terkait dengan perkawinan.
Kata kunci: Santri, Pondok Pesantren, Gender, dan Kitab Kuning
 
 
Pendahuluan
 
Pondok Pesantren termasuk salah satu lembaga pendidikan agama Islam yang menggunakan berbagai metode pengajaran yang khas (Madjid 1985; 1997:3-5), sekaligus berfungsi sebagai lembaga penyiaran agama Islam, itu lah identitas pesantren pada awalnya. Pada saat ini telah terjadi banyak perubahan pada masyarakat; namun demikian, hal tersebut tidak berarti mengubah arah laju dan gerak pesantren seluruhnya. Pondok pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan Islam yang mengajarkan, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dengan penekanan akan makna pentingnya moral agama Islam sebagai pedoman hidup bermasyarakat. Pesantren tetap berpegang pada prinsip awalnya, tidak mudah terpengaruh terhadap perjalanan arus, hal ini lah yang menyebabkan pesantren tetap eksis di dalam perjalanannya.
 
Menurut Azra (1999:89-90), secara umum pendidikan di pondok pesantren memiliki tiga tujuan utama, yaitu (1) transmisi ilmu pengetahuan agama Islam (transmission of Islamic knowledge), (2) pemeliharaan tradisi Islam (maintenance of Islamic tradition), dan (3) pembinaan calon ulama (reproduction of ulama). Berbagai kegiatan yang dirancang agar sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya agar para santri[1] tidak hanya memiliki bekal ilmu namun juga bekal untuk bermasyarakat, dan terutama menciptakan para lulusan yang siap pakai dan dapat berguna di masyarakat.
 
Pondok pesantren merupakan suatu lingkungan yang unik, sebagaimana dapat dilihat dari gambaran luarnya, bahwa pesantren merupakan suatu komplek yang seringkali terpisah dari lingkungan sekitar (Lombard 2005 2:131). Dalam lingkungan fisik tersebut terdapat suatu bentuk kurikulum yang juga khas jika dibandingkan dengan lembaga pendidikan lainnya. Kurikulum pesantren tidak hanya menekankan pada pengajaran ilmu agama bagi para santrinya, namun juga pengajaran ilmu-ilmu umum lainnya. Karena tidak sedikit yang terikat dengan Departemen Agama, maka kurikulum yang dibuat pun acapkali sama dengan kurikulum nasional; namun demikian tidak sedikit pula pesantren yang masih mempertahankan kurikulum lokalnya[2] sebagai suatu kurikulum yang mandiri dan ditambah dengan kurikulum nasional, dengan demikian anak didik yang telah menyelesaikan studinya akan memiliki dua macam sertifikat kelulusan, dari pondok dan dari negara.
 
Kurikulum memiliki posisi yang signifikan dalam proses pendidikan di pondok pesantren, dengan kurikulum dapat dilihat suatu tujuan pembelajaran di pesantren tersebut. Kurikulum tidak hanya dimaksudkan sebagai struktur formal dalam proses belajar mengajar ataupun sebagai bahan acuan dalam sistem pendidikan; lebih dari itu, kurikulum merupakan cetak biru dari pendidikan di pesantren. Kurikulum pesantren yang lebih membahas pada materi ilmu agama mengambil acuan dari kitab kuning[3] atau kitabsalafi merupakan salah satu ciri umum dari pesantren. Kitab kuning dipelajari dan diinterpretasi sesuai dengan kebutuhan yang ada di pondok pesantren, tidak mengherankan jika kemudian materi dari kitab kuning sering kali menjadi suatu pedoman pandangan bagi para santri, di mana berbagai kitab kuning ini pada gilirannya menjadi suatu karakter bagi dunia pesantren.
 
Kitab-kitab tafsir, hadi?, fiqih maupun kitab kuning lainnya tidak hanya mengajarkan masalah-masalah agama namun juga mengenai interaksi dengan manusia lainnya. Kitab kuning tidak hanya menjadi rujukan dalam masalah agama namun juga masalah sosial kemasyarakatan. Dalam masalah gender dan posisi perempuan misalnya, pesantren seringkali dianggap sebagai basis dari hegemoni patriarki, bahwa pendidikan pesantren melanggengkan adanya marjinalisasi dan sub-ordinasi terhadap perempuan. Kitab kuning seringkali terlupakan ketika membahas hegemoni a la pesantren, di mana kitab kuning memberikan berbagai pandangan mengenai berbagai isu gender yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Kitab kuning atau juga dikenal dengan kitab salafi merupakan karakteristik utama dalam proses pendidikan di pesantren – selain adanya kiai dan masjid. Berbagai isu mengenai gender ‘bertaburan’ dalam banyak kitab kuning, mulai dari kitab-kitab standar seperti Tafsir Jalalain (al Mu?illy dan as Suyu?i 1981), hingga kitab yang memang membahas mengenai masalah tersebut, khususnya yang membahas mengenai relasi sosial suami-istri seperti kitab ‘Uqud al Lujayn (an Nawawi 2000) banyak digunakan di berbagai pesantren. Kitab-kitab yang lebih modern – yang ditulis pada abad ke-19 lebih mengetengahkan isu-isu gender yang lebih sensitif sekaligus lebih moderat ketimbang kitab-kitab yang ditulis sebelum abad ke-16. Berbagai kitab kuning dan variasi pembahasannya, apakah itu tafsir, hadi?, fiqih, atau pun materi-materi lain seperti adab dan akhlak mengetengahkan suatu pola umum, di mana pembahasan mengenai gender menjadi isu yang kurang tereksplorasi dengan baik. Terlepas apakah pembahasan kitab tersebut sarat dengan nuansa misoginis atau justru ‘pencerahan’ atas kesetaraan gender, pembahasan mengenai kitab kuning selalu menarik untuk dilakukan.
 
Penelitian mengenai gender acapkali menjustifikasi bahwa kaum pesantren menjadi 'dalang' bagi marjinalisasi posisi perempuan, dan hal ini merupakan simplifikasi atas permasalahan yang sebenarnya. Penelitian ini mencoba melihat apakah benar bahwa pesantren memang memarjinalkan perempuan dan lebih condong pada penguatan posisi laki-laki, atau yang terjadi justru sebaliknya. Penelitian ini memfokuskan pada berbagai isu gender yang terdapat dalam kitab kuning yang dipelajari oleh para santri, dan bagaimana pandangan santri atas isu tersebut. Mengingat betapa luasnya cakupan penelitian, maka penulis hanya membatasi pada isu hak dan kewajiban antara suami dan istri.
 
 
Hak dan Kewajiban Suami dalam Pandangan Santri Laki-Laki dan Perempuan
 
Dapat dikatakan bahwa pandangan santri laki-laki cenderung tekstual dalam melihat persoalan gender, di mana mereka lebih mendasarkan pandangan mereka mengenai relasi antara suami dan istri sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab kuning yang mereka pelajari. Hal ini dapat dilihat dalam pandangan Dhm yang melihat melihat hak suami dan istri:
 
“Kalau buat saya, hak utama suami itu mendapatkan pelayanan dari istri, istri harus melayani suami sebaik-sebaiknya....kalau kewajiban suami itu ada dua, pertama memberikan nafkah kepada keluarga. Dalam keluarga itu kan ada pembagian tugas, kalau istri itu mengurusi rumah tangga, mengandung, melahirkan, menyusui, dan mengasuh anak; maka tugas suami itu mencari nafkah untuk keperluan keluarga....kedua, tugas suami itu memberikan kebutuhan biologis istri, ya karena pernikahan itukan sarana mencegah dari perzinahan....”
 
Dalam pandangan Dhm, suami memiliki hak untuk dilayani oleh istri dan berkewajiban untuk memberikan nafkah; sedangkan istri memiliki kewajiban untuk melayani suami dan mengurusi rumah tangga, sedangkan haknya adalah mendapatkan ‘kebutuhan’ biologis dan material dari suami. Pandangan ini memiliki kesamaan dengan apa yang ditulis oleh al Muhilli dan as Suyuti (1981) dan an Nawawi (2000). Dalam pandangan an Nawawi (2000) dalam kitab Uqud al Lujyn misalnya, hak suami adalah mendapatkan pelayanan dari istri, sedangkan kewajiban suami adalah memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri dan menjadi pemimpin rumah tangga. Berbeda dengan suami, kewajiban istri adalah melayani suami dan menjaga rumah tangga, sedangkan hak istri adalah mendapatkan nafkah dari suami. Hal yang sama disampaikan oleh al Muhilli dan as Suyuti (1981) yang melihat kewajiban suami sebagai “qawwam” dalam rumah tangga.
 
Para ahli tafsir sendiri masih berselisih paham mengenai makna “qawwam” yang terdapat dalam Q.S. an Nisaa ayat 34. al Muhilli dan as Suyuti (1981:76) menafsirkan istilah ini dengan “musallituun” yang berarti penguasa, meskipun istilah “musallituun” sendiri memiliki makna derivatif yang juga bermakna penguasa atau “sultan”. at Tabari (2005:2288) memberikan makna “qawwam” sebagai “ahlu qiyam ‘ala nisaihim fi ta’dibihinna” atau orang yang bertanggungjawab atas pendidikan istri-istri mereka. Departemen Agama (1995) memberikan tafsir atas kata “qawwam” sebagai pemimpin. Demikian pula dengan Muhammad Asal (Maarif, 2005:vii) memberikan menafsiran “qawwam” sebagai bentuk intensif dari “qaim” yang berarti orang yang bertanggungjawab dan/atau orang yang menjaga sesuatu atau seseorang. al Farra (2001 2:86-187) memberikan pengertian “qawwam” merujuk pada kemampuan yang dimiliki oleh suami dalam memenuhi kebutuhan istri dan rumah tangganya. Persoalan makna definitif “qawwam” menjadi sangat krusial, di mana penafsiran atas kata ini menjadi persoalan penting dalam meletakkan posisi perempuan. Penafsiran yang dilakakukan oleh para ahli tafsir dapat dikatakan sangat beragam, baik ulama klasik maupun ulama kontemporer.
 
Persoalan ini pula yang menjadi polemik di kalangan santri perempuan. Dapat dikatakan santri perempuan lebih moderat dalam melihat satu persoalan ketimbang santri laki-laki. Anh misalnya, memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban suami:
 
“....hak yang dimiliki suami itu hak untuk dihormati, disayangi, dan dimengerti oleh istri, dan juga hak untuk mengatur istri, karena istri sepenuhnya berada di bawah kehendak suami....kewajiban suami itu memberikan nafkah yang halal kepada istri, baik nafkah lahir dan batin....suami juga bertanggungjawab atas semua keperluan rumah tangga....saya akui bahwa suami memang berhak mengatur istri, namun itu dengan syarat dan kondisi tertentu. Pertama, si suami berada di jalan yang benar secara syarak dan istri sebaliknya. Kedua, si istri telah berbuat nusyuz dan melalaikan tugasnya sebagai istri. Ketiga, si suami telah memperingatkan istri, namun istri tidak mendengarkan kata-kata suami....”
 
Hak dan kewajiban suami yang diberikan oleh Anh merupakan adanya polemik mengenai hak dan kewajiban suami bagi santri perempuan. Bagi santri perempuan, suami berkewajiban untuk memberikan nafkah dan memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan dari istri. Pandangan mereka akan berbeda ketika persoalan posisi laki-laki sebagai “qawwam” dikemukakan. Dapat dikatakan bahwa semua santri laki-laki setuju bahwa makna definitif “qawwam” sebagai pemimpin dan imam dalam rumah tangga yang harus dipatuhi oleh istri, namun tidak dengan santri perempuan. Beberapa santri menolak dengan tegas pendefinisian makna “qawwam” sebagai imam dan pemimpin yang keputusannya secara mutlak harus dipatuhi oleh istri. Dalam pandangan santri perempuan, istilah “qawwam” sendiri memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi.
 
 
Hak dan Kewajiban Istri dalam Pandangan Santri Laki-Laki dan Perempuan
 
Pandangan santri laki-laki mengenai hak dan kewajiban istri dapat dikatakan memiliki keseragaman dalam derajat tertentu. Dalam hal ini, pandangan santri laki-laki dapat diwakili oleh pandangan Arn:
 
“....bagi saya, kewajiban istri itu mentaati perintah suami, tentunya selama perintah suami itu benar, karena seorang suami di dalam rumah tangga adalah seorang pemimpin....kewajiban lainnya itu menjaga nama baik keluarga dan memelihara kehormatan dia sebagai seorang istri....hak utama seorang istri, yang pasti mendapatkan nafkah lahir batin, mendapatkan perhatian suaminya, dan mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga....yang saya maksudkan dengan menjaga nama baik dan memelihara kehormatan itu istri tidak boleh bergaul dengan yang bukan mahramnya, kalaupun istri tetap berinteraksi dengan orang-orang, istri harus menjaga tingkah laku dan ucapannya, tidak boleh menjelek-jelekan suami di depan orang lain, tidak boleh berperilaku yang tidak patut, dan tidak boleh bergaul dengan orang yang yang tidak pantas....”
 
Secara umum dapat dikatakan bahwa santri laki-laki cenderung menempatkan suami pada posisi yang lebih utama ketimbang istri. Hal ini dapat dilihat dari pandangan Arn mengenai kewajiban istri untuk patuh dan taat pada perintah suami, menjaga nama baik keluarga, dan menjaga kehormatannya sebagai istri. Santri laki-laki terlihat lebih menekankan kewajiban istri ketimbang hak yang dimiliki oleh istri. Hal ini dapat dilihat bahwa pembahasan mengenai hak istri hanya terbatas pada pemenuhan nafkah lahir batin dan perlakuan yang baik dari suami. Sedangkan kewajiban istri lebih ditekankan pada kepatuhan dan ketaatan istri atas perintah suami, melayani suami, dan mendidik anak. Bagi santri laki-laki, menjaga keutuhan rumah tangga dan kehormatan keluarga menjadi kewajiban istri.
 
Tidak jauh berbeda dengan santri laki-laki, santri perempuan pun cenderung seragam dalam melihat hak dan kewajiban istri, meskipun dari sudut pandang yang berbeda dengan santri laki-laki. Mnt misalnya, melihat hak dan kewajiban istri sebagai berikut:
 
“....jika yang ditanyakan itu kewajiban istri, maka kewajiban istri adalah menjadi istri yang ?alihah....bagaimana caranya? Saya rasa dengan patuh pada suami, membahagiakan suaminya, membesarkan anak-anaknya, dan menjaga nama baik keluarganya....harus di ingat, patuh pada suami bukan berarti taat secara mutlak, namun hanya jika perintah suami tidak melanggar ajaran Islam....kalau hak utama istri mendapatkan nafkah, mendapatkan ketentraman dalam rumah tangga, dan perhatian penuh dari suami....”
 
Santri perempuan lebih menekankan pada pemenuhan nafkah oleh suami dan perlakuan yang baik dari suami. Perlakuan yang baik dari suami, termasuk di dalamnya adalah penghindaran dari tindak kekerasan dalam rumah tangga dan sikap bijaksana; beberapa santri juga menambahkan dalam ‘perlakuan yang baik terhadap istri’ adalah dengan tidak berpoligami. Kewajiban istri pun lebih ditekankan pada pengasuhan dan pendidikan anak-anak ketimbang melayani suami, yang menarik justru hanya empat santri yang dengan tegas menyatakan kewajiban istri untuk patuh dan taat pada suami, hal itu pun dibatasi pada koridor yang terbatas, yakni selama perintah suami tidak melanggar ajaran agama Islam.
 
Santri perempuan terlihat memberikan ruang yang jauh lebih luas bagi istri. Pandangan santri perempuan yang ‘memberikan kebebasan kepada istri untuk beraktivitas’ merupakan jawaban atas keinginan santri perempuan meletakkan posisi istri untuk dapat keluar dari ruang domestik. Hal ini tentu saja berbeda santri laki-laki yang cenderung meletakkan istri pada ruang-ruang domestik. Kewajiban istri lebih banyak ditekankan pada peran istri dalam proses pendidikan anak maupun pengaturan dalam rumah tangga. Point yang juga penting adalah mematuhi perintah suami sebagai bagian integral dari kewajiban suami, di sini lah terdapat perbedaan signifikan antara pandangan santri perempuan dan santri laki-laki. Santri perempuan menekankan bahwa kepatuhan terhadap suami bersifat sangat kondisional, dalam artian bahwa suami memang layak untuk dipatuhi. Sekurang-kurangnya terdapat dua penekanan yang dilakukan oleh santri perempuan terkait dengan kepatuhan istri terhadap suami, yaitu: Pertama, perintah yang diberikan oleh suami tidak melanggar syariat Islam, atau dalam hal ini terkait dengan bentuk perintah. Kedua, suami – secara pribadi – tidak melanggar syariat Islam, atau dalam hal ini pada si pemberi perintah. Sedangkan santri laki-laki lebih melihat persoalan kepatuhan kepada suami sebagai kondisi yang tanpa persyaratan apa pun.
 
 
Meninjau Ulang Pandangan Santri: Laki-Laki versus Perempuan
 
Salah satu hal menarik yang dapat dilihat adalah betapa pandangan santri laki-laki dan santri perempuan dapat begitu identik sekaligus begitu berbeda mengenai pandangan para santri mengenai hak dan kewajiban suami dan hak dan kewajiban istri. Pandangan para santri adalah bagian integral yang coba dibahas dalam kajian kali ini, di mana pandangan para santri diposisikan sebagai refleksi atas pemahaman dan pemikiran para santri mengenai isu gender dalam kitab kuning, atau lebih tepatnya isu gender yang terkait dengan persoalan perkawinan. Isu gender dalam persoalan perkawinan sangat banyak dan beragam, hal ini tentunya dapat dilihat dengan adanya bab khusus dalam berbagai kitab kuning yang membahas mengenai perkawinan atau ‘munakahat’. Adanya pengkhususan tersebut setidaknya merupakan indikator nyata bahwa persoalan perkawinan dianggap sebagai masalah yang penting untuk dibahas. Sekurang-kurangnya terdapat tiga mataajaran pokok yang membahas mengenai perkawinan dan implikasinya yang dipelajari oleh para santri yang menjadi informan penelitian ini, yaitu: tafsir al Quran,Fiqih, dan Adab. Berbagai mataajaran tersebut jelas dikaji secara mendalam dalam struktur kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan di pondok. Lebih jauh, para santri pun memiliki akses yang terbuka dengan luas terhadap berbagai kitab kuning yang tersedia di pondok.
 
Adanya perbedaan yang signifikan antara pandangan santri laki-laki dan perempuan menunjukkan suatu hal, bahwa dalam diri mereka sendiri pun terjadi suatu diskursus gender. Di satu pihak jelas mereka menggunakan teks klasik dalam rujukan mereka, di sisi yang lain, mereka pun menggunakan rasio dalam menentukan pandangan. Hal ini justru menjadikan pandangan santri perempuan menarik untuk dilihat dan dikaji lebih lanjut, bagaimana santri perempuan berusaha mengakomodasi kebutuhan perempuan dalam pandangan mereka tanpa merusak tatanan awal yang telah muncul dalam kitab kuning. Hal yang agak berbeda datang dari santri laki-laki. Secara umum, dapat dikatakan bahwa santri laki-laki lebih menjadikan teks sebagai rujukan utama ketimbang rasio, meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian dari mereka pun menjadikan rasio sebagai faktor penting dalam pandangan mereka. Penggunaan teks klasik yang lebih dominan dapat dilihat dari pandangan santri laki-laki mengenai hak dan kewajiban suami dan istri.
 
Pandangan santri laki-laki yang lebih mementingkan teks ketimbang rasio dapat dilihat dengan jelas ketika diperbandingkan dengan pandangan santri perempuan mengenai hak dan kewajiban suami istri. Melihat pandangan santri laki-laki, yang terlihat adalah suatu pandangan yang tekstual tanpa mempertimbangkan kodisi saat ini ataupun konteks pada masa lalu. Akibatnya adalah, pandangan santri laki-laki terkesan sangat bias gender, menyudutkan perempuan, dan menjadikan posisi perempuan menjadi semakin marjinal. Pandangan santri laki-laki yang skriptualistik pada persoalan hak istri misalnya, terlihat dengan jelas bahwa santri laki-laki tidak terlalu banyak menaruh perhatian pada masalah tersebut. Mereka lebih mementingkan istri dalam posisinya sebagai pelaksana kewajiban, bukan pihak yang dapat menuntut hak.
 
Pada umumnya, baik santri laki-laki maupun santri perempuan masih terjebak pada pembakuan peran gender. Pada dasarnya, karakteristik laki-laki dan perempuan yang diciptakan oleh masyarakat dipengaruhi oleh budaya, interpretasi agama, struktur sosial dan politik (lihat Illich 1998). Adanya karakteristik ini secara langsung maupun tidak langsung memunculkan suatu pembedaan (distinction) antara laki-laki dan perempuan, di mana pembedaan ini mengakibatkan peran sosial yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Konstruksi yang dilakukan dengan membedakan tugas antara laki-laki dan perempuan, dan pembedaan ini disosialisasikan dengan sangat kuat, sehingga laki-laki merasa ‘tabu’ untuk melakukan kegiatan yang dikonstruksikan ‘untuk perempuan’, atau dalam istilah yang lebih sederhana, konstruksi tersebut memunculkan pentabuan bagi laki-laki untuk ikut mengelola tugas perempuan, demikian pula sebaliknya (Tannahill, 1992:390-391). Tidak hanya pembedaan peran gender yang mengakibatkan munculnya hubungan yang asimetris antara laki-laki dan perempuan, namun juga ideologi gender yang ada di masyarakat. Secara sederhana, ideologi gender adalah bagaimana kedua jenis kelamin, yakni laki-laki dan perempuan, dipersepsikan, dinilai, dan diharapkan untuk bertingkahlaku (Saptari dan Holzner, 1997:196). Sekurang-kurangnya terdapat tiga macam contoh dari bentuk ideologi umum, yaitu: (1) nilai pemingitan, (2) nilai pengucilan dari bidang tertentu, dan (3) nilai femininitas perempuan. Ketiga hal tersebut mungkin terlihat terpisah satu dengan lainnya, padahal ketiganya adalah satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi. Ketiganya adalah ‘jerat’ yang saling berjalin-berkelindan membentuk sebuah ideologi dominan: patriarki.
 
Dalam pandangan para santri laki-laki dan santri perempuan misalnya, dapat dilihat adanya nilai pemingitan ketika mereka berbicara mengenai sosok perempuan yang ideal ataupun hak dan kewajiban istri. Pandangan santri laki-laki yang menginginkan perempuan yang lebih sering berdiam di rumah, mampu menjaga harga diri, mampu menjaga nama baik keluarga, mendidik anak, dan peran reproduksi biologis dan reproduksi sosial adalah gambaran nilai pemingitan yang terjadi dalam masyarakat, yang dilegitimasikan atas nama agama. Selain itu, perempuan juga diharapkan untuk berada di ruang-ruang domestik, sementara laki-laki berada di ruang-ruang publik. Hal ini justru menegaskan adanya hubungan yang asimetris antara peran laki-laki dan perempuan. Perempuan tidak hanya dilarang untuk bergerak di ruang publik, mereka pun dihalangi untuk berkecimpung dalam bidang-bidang tertentu. Perempuan telah dipingit dan dikucilkan dalam ruang-ruang yang sempit, padahal laki-laki justru menikmati kebebasan dalam ruang publik, dan hal ini diperbolehkan oleh masyarakat.
 
Secara umum, para santri laki-laki dan santri perempuan setuju bahwa nafkah adalah kewajiban utama suami, meskipun mereka berbeda pendapat apakah istri pun diperbolehkan untuk mencari nafkah. Hal ini menunjukkan bahwa laki-laki memang telah diizinkan untuk menempati ruang publik, dan perempuan masih diperdebatkan apakah mereka boleh memasuki ruang publik dan menikmati kebebasan yang sama dengan yang dinikmati oleh laki-laki. Permasalahannya, ketika perempuan tetap nekat memasuki wilayah publik dengan mencari nafkah, mereka tidak pernah menikmati hak yang sama dengan laki-laki, baik dari segi bayaran atau upah, jaminan pekerjaan, bahkan jaminan kebebasan dari tindakan diskriminasi. Pada masalah hak dan kewajiban suami istri juga terjadi ketimpangan, di mana istri lebih ditekankan pada dua peran utama: (1) peran reproduksi biologis, di mana istri mengandung, melahirkan, menyusui, dan membesarkan anak; dan (2) peran reproduksi sosial, di mana istri bertanggungjawab atas pemeliharaan rumah tangga dan tugas-tugas rumah tangga, tugas pengasuhan anak, dan pendidikan anak (lihat Hamdanah 2005). Lebih jauh, dapat juga dilihat bahwa kewajiban istri lainnya adalah mentaati segala perintah yang diberikan oleh suami. Meskipun santri perempuan menolak dengan tegas bahwa patuh terhadap suami adalah hak suami, namun hal ini justru disetujui oleh santri laki-laki.
 
Kondisi yang juga terjadi pada diri perempuan adalah nilai femininitas, di mana perempuan diharapkan untuk bertingkahlaku sesuai dengan tingkahlaku yang diharapkan oleh masyarakat akan dibawakan oleh perempuan, demikian pula sebaliknya. Hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam perbincangan mengenai sosok perempuan ideal di mata santri laki-laki (Noer 2007). Umumnya mereka mengharapkan perempuan yang lembut, penyabar, mampu menjaga muruah-nya atau menjaga harga dirinya, tidak bergaul pada yang bukan mahram-nya, dan lain-lain. Hal yang sama juga terjadi dalam pandangan santri perempuan, bahwa mereka pun menginginkan laki-laki yang mampu memberikan nafkah. Logikanya adalah, jika seorang laki-laki diharapkan mampu memberikan nafkah, maka laki-laki tersebut juga dituntut agar mampu menjaga dan melindungi perempuan. Hal ini jelas merujuk pada pembedaan karakter antara laki-laki dan perempuan, di mana perempuan dengan nilai femininitasnya justru semakin tersudut dan mengalami domestikasi peran. Sebaliknya, karakter laki-laki yang diharapkan mampu melindungi perempuan, mampu memberikan nafkah dan sebagainya justru melegalkan para laki-laki untuk bergerak di ruang publik tanpa menyisakan ruang sedikit pun bagi perempuan untuk turut andil di dalamnya. Dapat dikatakan bahwa konteks sosial dan budaya pun telah ‘merasuki’ pikiran santri laki-laki, di mana mereka justru memperkuat status quo dengan ‘menolak’ terjadinya perubahan dalam bidang rumah tangga.
 
Ambiguitas ini tidak hanya terlihat dalam pandangan santri laki-laki, namun juga dapat ditemukan dalam pandangan santri perempuan. Pada dasarnya, ambiguitas ini terjadi karena dua sebab. Pertama, sejak semula kajian dalam ilmu fikih memang ambigu, sangat mungkin dua hal yang saling bertentangan terjadi ketika melihat suatu permasalahan, dan keduanya dapat dibenarkan sepanjang memenuhi syarat metode pengambilan hukum dan di sertai alasan dan dalil-dalil agama yang dapat dibenarkan (lihat Marcoes-Natsir 2005). Kedua, ambiguitas ini terjadi karena adanya pengaruh dalam masyarakat yang sedikit-banyak mempengaruhi cara pandang santri terhadap suatu permasalahan. Begitu pentingnya posisi masyarakat dalam perbincangan mengenai isu gender dalam kitab kuning, sehingga posisi yang diambil oleh santri sedikit-banyak dipengaruhi oleh masyarakat.
 
Adanya perdebatan dan polemik yang muncul di antara informan dalam penelitian ini, yakni santri laki-laki dan perempuan, mengenai topik hak dan kewajiban suami-istri menggambarkan adanya suatu diskursus gender di pondok pesantren. Dalam diskursus gender, pesantren pun perlahan-lahan telah mengubah posisinya. Saat ini, cukup banyak pesantren yang mengkhususkan diri dalam pendidikan perempuan, demikian pula pengangkatan tenaga pengajar perempuan. Lebih jauh, pihak pesantren pun agaknya mulai peduli dan lebih peka terhadap persoalan gender yang terjadi di masyarakat. Hal ini tentunya sangat menggembirakan, bahwa kepedulian pesantren atas masalah gender diharapkan mampu mengubah pandangan masyarakat mengenai masalah ini, dan diharapkan munculnya kesetaraan gender di masyarakat. Barangkali terlalu berlebihan jika berharap bahwa kalangan pesantren akan meninggalkan berbagai kitab kuning yang penuh muatan bias gender dan menggantinya dengan kitab-kitab yang lebih berkeadilan gender. Barangkali terlalu berlebihan pula jika berharap bahwa para kiai akan berteriak dengan lantang agar masyarakat tidak melakukan diskriminasi dan pembedaan gender atas nama agama. Namun tidak berlebihan kiranya jika berharap bahwa diskursus mengenai gender di pondok pesantren untuk tetap hidup, setidaknya di kalangan santri. Bagaimana pun anggapan bahwa ‘kaum sarungan’ membantu terlembaganya hegemoni patriarki harus dihapuskan, setidaknya mulai dari yang paling sederhana, yakni dimulai dari para santri yang masih belajar; mulai dari persoalan yang kecil; dan terutama sekali, mulai saat ini.
 
 
Kepustakaan:
Azra, Azyumardi (1999), Esei-Esei Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam. Jakarta: Logos Wacana Ilmu
Departemen Agama (1995), Tafsir Al Quran Al Azim. Jakarta: Departemen Agama
Ensiklopedi Islam (1994), Ensiklopedi Islam. Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve
al Farra, Abi Zakariya Ya?ya bin Ziyad bin Abdulla? (2002), M?'?niy al Qur?n. Beirut: D?rul Kutub al Ilmi'yah
Hamdanah (2005), Musim kawin di Musim Kemarau, Studi Atas Pandangan Ulama Perempuan Jember Tentang Hak-Hak Reproduksi Perempuan. Yogyakarta: BIGRAF Publishing
Illich, Ivan (1998), Matinya Gender. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Lombard, Denys (2005), Nusa Jawa: Silang Budaya, Jilid 2 Jaringan Asia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
Ma’arif, Ahmad Syafi’ie (2005), “Perempuan, Aisyiyah, dan Proses Politik Demokratik; Pengantar” dalam Ismah Salman Keluarga Sakinah dalam Aisyiyah: Diskursus Jender di Organisasi Perempuan Muhammadiyah. Jakarta: PSAP
Madjid, Nurcholis (1985), “Merumuskan Kembali Tujuan Pendidikan Pesantren” dalam M.D. Raharjo (ed.)Pergulatan Dunia Pesantren, Membangun dari Bawah. Jakarta : P3M
_________ (1997), Bilik-Bilik Pesantren, Sebuah Potret Perjalanan. Jakarta: Penerbit Paramadina
Marcoes-Natsir, Lies (2005), “Perempuan, Islam dan HAM: Tantangan dari Teori ke Praksis, Kata Pengantar” dalam Nur Said Perempuan dalam Himpitan Teologi dan HAM di Indonesia. Yogyakarta: Pilar Media
Masud, Abdurrahman (2004), Intelektual Pesantren, Perhelatan Agama dan Tradisi. Yogyakarta: LKiS
al Muhilli, Jalaluddin Mu?ammad dan Jalaluddin Abdurra?man as Suyu?i (1981), Tafs?r al Qur?n al A??m.Beirut: D?rul Fikr
an Nawawi, Mu?ammad bin `Umar (2000), Syara? ‘Uqud al Lujayn f? Bay?ni Huquq az Zaujain. Jakarta: Pustaka Amani
Noer, Khaerul Umam (2007), Diskursus Gender di Pondok Pesantren: Pandangan Santri Laki-Laki dan Perempuan Terhadap Isu Gender dalam Kitab Kuning. Skripsi sarjana tidak dipublikasikan. Surabaya: FISIP UNAIR
Qomar, Mujamil (2005), Pesantren: dari Transformasi Metodologi menuju Demokratisasi Institusi. Jakarta: Penerbit Erlangga
Saptari, Ratna dan Brigitte Holzner (1997), Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial: Suatu Pengantar Studi Perempuan. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti
at Tabari, Abi Ja'far Mu?ammad bin Jarir (2005), Tafsir a? ?abar?. Cairo: D?rus Sal?m
Tannahill, Reay (1992), Sex in History, Revised and Updated. London: Scarborough House
 
________________________________________
[1] Istilah “santri” berasal dari bahasa sanskrit, dari kata shastri yang berarti sarjana yang memiliki keahlian kitab-kitab suci. Istilah ini memiliki dua arti, dalam arti yang sempit dan dalam arti yang luas. Dalam pengertian yang sempit, santri adalah pelajar yang belajar di pondok pesantren; sedangkan dalam arti yang luas, santri adalah anggota masyarakat yang memegang teguh ajaran-ajaran Islam (Mas'ud, 2004:2). Menurut sebagian ahli lain diambil dari bahasa India shantri atau shastri yang berarti orang yang mempelajari buku-buku suci atau orang yang mendalami agama (Ensiklopedi Islam, 1994 4:99). Sebagian lagi berpendapat bahwa “santri” berasal dari kata sant yang berarti manusia baik dan tra yang artinya suka menolong sehingga kata “pesantren” dapat diartikan sebagai tempat pendidikan manusia baik-baik.
[2] Istilah kurikulum lokal mengacu pada kurikulum yang dibuat oleh suatu pondok pesantren, terdiri dari berbagai mataajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan. Kurikulum pada satu pesantren tidak sama dengan pesantren lainnya, perbedaan ini terutama terletak pada jenis kitab kuning yang digunakan (Qomar, 2005). Pada pesantren salafi, di mana tidak terdapat sistem klasikal, santri yang belajar diluluskan apabila dianggap mampu terhadap materi yang diberikan, pada sistem ini tanda kelulusan berupa ‘syahadah’ yang diberikan oleh guru yang mengajar, yang menjadi bukti bahwa santri tersebut pernah dan mampu dalam materi yang diberikan oleh guru tersebut. Pada sistem klasikal, tanda kelulusan berupa ‘ijazah’ yang diberikan oleh pondok pesantren sebagai bukti bahwa yang santri tersebut telah menyelesaikan studi di pondok tersebut.
[3] Istilah ‘kitab kuning’ mengacu pada buku ajaran yang digunakan di pondok pesantren. Istilah ini berdasarkan pada kitab yang rata-rata berumur panjang sehingga warna kertasnya berubah warna menjadi kekuningan, atau juga karena umumnya kitab jenis ini dicetak dengan menggunakan kertas berwarna kuning. Kitab kuning juga acapkali dikenal dengan ‘kitab gundul’ karena tulisan arab yang dicetak tidak memiliki tanda baca alias gundul.
 

 

 

 

 

Jadwal Salat