• umamnoer.com
  • 50 tahun Attaqwa Putri

Membincangkan hukum dari “bawah”: Pandangan santri perempuan dan laki-laki tentang hukum perkawinan dan isu gender dalam kitab kuning

on . Posted in Catatan Khusus

Membincangkan hukum dari “bawah”: Pandangan santri perempuan dan laki-laki tentang hukum perkawinan dan isu gender dalam kitab kuning[1]

 

Khaerul Umam Noer[2]

 

Abstrak

 

Persoalan hukum pernikahan bagi perempuan tidak melulu berkutat pada hukum formal, namun juga pada kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Lebih jauh, persoalan tidak semata pada aturan hukum, namun bagaimana hukum tersebut diinterpretasikan. Menarik untuk disimak bagaimana para santri perempuan dan laki-laki, berasal dari Pondok Pesantren Attaqwa Putra dan Putri, memperdebatkan berbagai isu gender dalam kitab kuning yang berkaitan erat dengan fikih munakahat. Pandangan keduanya bisa sangat sama atau bahkan berbeda sama sekali, terutama pandangan santri perempuan yang lebih sensitif gender. Berlatar belakang penelitian antropologis, perbincangan mengenai hukum dan isu gender di tingkat santri mampu membuka sebuah kesempatan baru: melalui perbincangan hukum ini lah pemahaman posisi perempuan di mata hukum dapat dilakukan.

 

 

Perbincangan hukum dalam kurikulum pesantren

Pondok Pesantren termasuk salah satu le mbaga pendidikan agama Islam yang menggunakan berbagai metode pengajaran yang khas (Madjid 1997:3-5), sekaligus berfungsi sebagai lembaga penyiaran agama Islam, itulah identitas pesantren pada awalnya. Pondok pesantren bukan hanya lembaga yang mengajarkan agama Islam, namun juga sebagai salah satu pilar penopang dunia pendidikan di Indonesia.[3] Pondok pesantren merupakan suatu lingkungan yang unik, sebagaimana dapat dilihat dari gambaran luarnya, bahwa pesantren merupakan suatu komplek yang seringkali terpisah dari lingkungan sekitar (Lombard 2005 2:131). Dalam lingkungan fisik tersebut terdapat suatu bentuk kurikulum yang juga khas jika dibandingkan dengan lembaga pendidikan lainnya. Kurikulum pesantren tidak hanya menekankan pada pengajaran ilmu agama bagi para santrinya, namun juga pengajaran ilmu-ilmu umum lainnya.

 

Kurikulum memiliki posisi yang signifikan dalam proses pendidikan di pondok pesantren. Melalui kurikulum secara langsung dapat dilihat suatu tujuan pembelajaran di pesantren tersebut. Kurikulum tidak hanya dimaksudkan sebagai struktur formal dalam proses belajar mengajar ataupun sebagai bahan acuan dalam sistem pendidikan; lebih dari itu, kurikulum merupakan cetak biru dari pendidikan di pesantren. Kurikulum pesantren yang lebih membahas pada materi ilmu agama mengambil acuan dari kitab kuning[4] atau kitab salafi merupakan salah satu ciri umum dari pesantren. Kitab kuning dipelajari dan diinterpretasi sesuai dengan kebutuhan yang ada di pondok pesantren, tidak mengherankan jika kemudian materi dari kitab kuning sering kali menjadi suatu pedoman pandangan bagi para santri, di mana berbagai kitab kuning ini pada gilirannya menjadi suatu karakter bagi dunia pesantren.

 

Kitab-kitab tafsir, hadi?, fiqih maupun kitab kuning lainnya tidak hanya mengajarkan masalah-masalah agama namun juga mengenai interaksi dengan manusia lainnya. Kitab kuning tidak hanya menjadi rujukan dalam masalah agama namun juga masalah sosial kemasyarakatan. Dalam masalah gender dan posisi perempuan, pesantren seringkali dianggap sebagai basis dari hegemoni patriarki, bahwa pendidikan pesantren melanggengkan adanya marjinalisasi dan sub-ordinasi terhadap perempuan. Kitab kuning seringkali terlupakan ketika membahas hegemoni a la pesantren, di ma na kitab kuning memberikan berbagai pandangan mengenai berbagai isu gender yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Kitab kuning atau juga dikenal dengan kitab salafi merupakan karakteristik utama dalam proses pendidikan di pesantren – selain adanya kiai, pondok dan masjid.

 

Berbagai isu mengenai gender ‘bertaburan’ dalam banyak kitab kuning, mulai dari kitab-kitab standar seperti Tafsir Jalalain (al Mu?illy dan as Suyu?i 1981), hingga kitab yang memang membahas mengenai masalah tersebut, khususnya yang membahas mengenai relasi sosial suami-istri seperti kitab ‘Uqud al Lujayn (an Nawawi 2000) banyak digunakan di berbagai pesantren. Penelitian mengenai gender acapkali menjustifikasi asumsi bahwa kaum pesantren menjadi 'dalang' bagi marjinalisasi posisi perempuan, dan hal ini merupakan simplifikasi atas permasalahan yang sebenarnya. Tulisan ini mencoba melihat apakah benar bahwa pesantren memang memarjinalkan perempuan dan lebih condong pada penguatan posisi laki-laki, atau yang terjadi justru sebaliknya. Tulisan ini memfokuskan pada berbagai isu gender yang terdapat dalam kitab kuning, khususnya dalam yang dipelajari oleh para santri, dan bagaimana pandangan santri atas isu tersebut.

 

Pondok pesantren jelas memiliki posisi yang signifikan dalam pembahasan berbagai isu gender, terutama yang terkait dengan masalah hak dan posisi perempuan. Usaha-usaha pondok pesantren untuk menginterpretasi berbagai isu gender dalam kitab kuning nantinya akan dapat dilihat dari pandangan para santri, baik itu santri laki-laki maupun santri perempuan, mengenai isu-isu tersebut, khususnya perkawinan dan permasalahannya. Pandangan para santri akan memberikan gambaran mengenai pemahaman santri tersebut akan masalah gender, di mana masalah ini menjadi topik yang diangkat dalam tulisan kali ini.

 

Sekilas Pondok Pesantren Attaqwa Putra dan Putri dan informan

Pondok Pesantren Attaqwa Putra dan Pondok Pesantren Attaqwa Putri adalah dua pondok pesantren yang didirikan oleh K.H. Noer Alie. Pondok Pesantren Attaqwa Putra pada awalnya hanya lah pengajian kecil di dekat rumah K.H. Noer Alie pada tahun 1940 setelah beliau kembali dari belajar di Makkah. Pada tahun 1950, didirikan Madrasah Ibtidaiyah dan Pesantren Islam Bahagia setingkat Madrasah Tsanawiyah. Pada tahun 1956 dibentuk suatu yayasan untuk menaungi seluruh kegiatan belajar mengajar yang bernama Yayasan Pembangunan, Pemeliharaan dan Pertolongan Islam (YP3I) yang tertuang dalam Akte Notaris Eliza Pondang SH. Pada tahun 1962 didirikan Madrasah Menengah Attaqwa (MMA) yang merupakan perubahan sistem dari Pesantren Islam Bahagia, dengan lama pendidikan selama 6 tahun. Akhirnya pada tahun 1964 didirikan pesantren putri Albaqiyatussalihat yang menjadi cikal-bakal Pondok Pesantren Attaqwa Putri. Tahun 1986, Madrasah Menengah Attaqwa berubah nama menjadi Pondok Pesantren Attaqwa Putra, dan pesantren putri Albaqiyatussalihat berubah nama menjadi Pondok Pesantren Attaqwa Putri (Anwar 2006, Yayasan Attaqwa, t.t.:4-5).

 

Pondok Pesantren Attaqwa saat ini dipimpin oleh KH. Nurul Anwar, Lc; sedangkan Pondok Pesantren Attaqwa Putri dipimpin oleh Hj. Atiqoh Noer Alie, MA. Kedua pondok ini terpisah secara lokasi maupun struktur organisasi. Sebagai akibat perbedaan struktur organisasi, masing-masing pondok memiliki kebijakan yang seringkali sangat berbeda, termasuk dalam kurikulum. Perbedaan dalam kurikulum lebih banyak terfokus pada penggunaan kitab yang diajarkan dan kebijakan internal pondok. Kedua pondok ini menggabungkan kurikulum nasional dan kurikulum pondok. Pada dasarnya, kurikulum yang digunakan di pondok ini adalah perpaduan antara kurikulum nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan kurikulum lokal yang ditentukan oleh pihak pondok. Konsekuensinya adalah, setiap hari aktif belajar santri akan menerima dua macam materi pelajaran, yakni materi nasional dan materi pondok. Meskipun secara umum hampir sama, namundapat dikatakan bahwa kedua pondok ini memiliki perbedaan dalam kebijakan pengembangan kurikulum. Pondok Pesantren Attaqwa Putra lebih memfokuskan pada bidang kajian IPA dan ilmu umum, hal ini dilihat dengan dibukanya jurusan IPA, IPS dan Keagamaan, di samping kurikulum pondok yang telah ada. Pondok Pesantren Attaqwa Putri lebih memfokuskan pada ilmu agama dan umum dengan tetap mempertahankan secara kuantitas mataajaran yang termasuk dalam kurikulum pondok.

 

Informan dalam penelitian ini adalah santri tingkat Madrasah Aliyah, baik Pondok Pesantren Attaqwa Putra maupun Pondok Pesantren Attaqwa Putri. Tercatat delapan orang santri Pondok Pesantren Attaqwa Putra dan delapan orang santri Pondok Pesantren Attaqwa Putri. Dari delapan orang tersebut, empat orang berasal dari kelas II Aliyah atau kelas XI, dan empat orang lainnya berasal dari kelas III Aliyah atau kelas XII. Adapun informan dari Pondok Pesantren Attaqwa Putra adalah AYN, ARN, AMD, dan ARF yang berasal dari kelas XII, dan RHN, DHM, HRW, AMR yang berasal dari kelas XI. Adapun informan dari Pondok Pesantren Attaqwa Putri adalah ANH, AMG, SRY, JMS yang berasal dari kelas XII, dan FZH, SRL, ERN, dan MNT yang berasal dari kelas XI.

 

Hukum perkawinan dalam lingkup kurikulum pesantren

Selah satu materi yang sama yang diajarkan, baik di Pondok Pesantren Attaqwa Putra maupun Pondok Pesantren Attaqwa Putri adalah tafsir Al Quran dan fikih. Meskipun memiliki perbedaan isu yang dibahas dan sumber referensi pembahasan, namun setidaknya kedua pondok ini membahas cakupan tema yang sama: hukum perkawinan.

 

Hukum perkawinan atau fikih munakahat memiliki posisi yang sangat penting dalam pembahasan hukum Islam secara keseluruhan. Fiqih munakahat acapkali memiliki jilid tersendiri, atau setidaknya bab tersendiri, yang berdampingan langsung dengan fiqih ibadat (membahas mengenai masalah ibadah), fiqih muamalat (membahas mengenai pergaulan), dan fiqih jinayat (membahas mengenai perkara pidana). Fiqih munakahat memiliki pembahasan yang sangat luas, di antaranya adalah masalah pemilihan pasangan, mas kawin, hak dan kewajiban suami istri, perceraian, harta peninggalan (yang kemudian dijadikan kompilasi hukum tersendiri sebagai fiqih mawaris [hukum yang membahas mengenai warisan]), hak pengasuhan anak, dan lain sebagainya. Di sisi yang berbeda, pembahasan mengenai hukum perkawinan memiliki sumber referensi yang sangat luas, baik dari Al Quran maupun Hadis. Luasnya cakupan sumber tersebut memiliki pengaruh pada pembelajaran sumber-sumber tersebut, khususnya di pondok pesantren.

 

Sebagaimana telah diketahui, bahwa salah satu ciri pondok pesantren adalah penggunaan kitab kuning. Hampir seluruh materi agama yang diajarkan di kedua pondok ini berasal dari kitab kuning. Pada dasarnya, terdapat empat kategori umum mata pelajaran yang menggunakan kitab kuning, baik di Pondok Pesantren Attaqwa Putra maupun Pondok Pesantren Attaqwa Putri, yaitu: (a) pelajaran ajaran Islam yang berkaitan dengan dogma atau ajaran. Termasuk dalam kategori ini adalah materi tafsir al Quran, ilmu tafsir, hadi?, ilmu hadi?, fiqih, dan ushul fiqih[5]; (b) pelajaran agama Islam yang berkaitan dengan ketuhanan dan etika. Termasuk dalam kategori ini adalah ilmu tauhid, tasawuf dan suluk, adab dan akhlaq[6]; (c) pelajaran yang berkenaan dengan ilmu alat dan bahasa. Termasuk dalam kategori ini adalah ilmu nahwu, ilmu sharaf, balaghah, mantiq, dan ‘arudh[7]; dan (d) pelajaran yang bersifat umum. Termasuk dalam kategori ini adalah tarikh, dan ilmu falaq.[8] Dari empat kategori tersebut, hanya pada kategori pertama di mana rujukan mengenai hukum perkawinan diajarkan.

 

Hukum perkawinan dijabarkan dalam dua materi pokok yang diajarkan di kedua pondok ini, yakni tafsir Al Quran dan fikih. Terutama di Pondok Pesantren Attaqwa Putri, terdapat satu materi lainnya yang juga membahas hukum perkawinan, yaitu materi Wanita Islam (WI). Materi tafsir Al Quran yang diajarkan, terutama pada saat penelitian ini dilangsungkan, di Pondok Pesantren Attaqwa Putra memfokuskan pada Al Anfal (Q.S.8) dan At Taubah (Q.S. 9), yang banyak berbicara mengenai hukum-hukum secara umum; sedangkan Pondok Pesantren Attaqwa Putri membahas mengenai Q.S. An Nisa (Q.S.3), At Taubah (Q.S.9), dan An Nur (Q.S.24) yang banyak membahas mengenai hukum, utamanya yang berkaitan dengan masalah hukum perkawinan. Materi fikih memiliki persamaan, yakni membahas mengenai hukum waris (fiqih mawaris) dan hukum pernikahan (fikih munakahat).

 

Pembahasan mengenai masalah hukum perkawinan, baik yang berupa materi fikih formal maupun sumber hukum yang berasal dari Al Quran, telah menjadi bagian integral dalam sistem kurikulum. Baik Pondok Pesantren Attaqwa Putra maupun Pondok Pesantren Attaqwa Putri secara sadar telah memasukkan pembahasan mengani hukum perkawinan dalam sistem kurikulum yang berlaku, dan telah secara sadar membuka ruang diskursus yang lebih intens bagi para santri untuk mempelajari sekaligus membahas mengenai hukum perkawinan dengan lebih terbuka dan leluasa.

 

 

Pemilihan pasangan dalam hukum perkawinan

 

Ketika penelitian ini dilangsungkan sepanjang tahun 2007, setidaknya saya mengangkat lima isu pokok terkait pandangan santri laki-laki dan santri perempuan terhadap hukum perkawinan, yaitu: (1) masalah pemilihan pasangan, (2) masalah hak dan kewajiban suami, (3) masalah hak dan kewajiban istri, (4) masalah nafkah, dan (5) masalah perceraian dan pengasuhan anak. Tulisan ini secara spesifik hanya membahas pada poin pertama, yakni pada masalah pemilihan pasangan dan hak wali di dalamnya, mengingat poin dua hingga lima telah banyak dibahas, oleh saya maupun orang lain.

 

Perkawinan merupakan salah satu institusi penting dalam kehidupan manusia. Dalam pengertian fikih, nikah adalah akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah atau kawin atau yang semakna dengan hal itu (lihat Ensiklopedi Islam, 1994 4:32; Ensiklopedi Hukum Islam, 1996 4:1329). Secara umum, perkawinan memiliki tiga makna: pertama, makna secara bahasa; menurut pengertian bahasa, nikah berarti menghimpun dan mengumpulkan. Kedua, makna secara istilah, yaitu makna secara syarak atau agama. Ketiga, makna secara fikih, dan makna ini lah yang menjadi perdebatan di kalangan para ahli fikih. Perdebatan muncul dari arti kata "nikah", namun para ahli fikih sepakat arti nikah secara syara’ (agama) adalah kebolehan untuk mengambil manfaat dari semua milik istri (badan dan kehormatan) untuk tujuan bersenang-senang (lihat al Jaziri, 1969 4:1-3; bandingkan dengan Sabiq, 1983 2:5-16; dan Jamal, 1994:322-325). Di Indonesia, perkawinan diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974, dan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Pasal 1 misalnya, perkawinan didefinisikan sebagai “....ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata nikah diartikan dengan: (1) perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami-istri dengan resmi/sah; (2) pernikahan; (3) hubungan seksual (Poerwadarminta, 2003:800-801). Al Quran sendiri menyebutkan kata ‘nikah’ dalam berbagai bentuknya, yang secara bahasa mempunyai arti “berhimpun” ditemukan sebanyak 23 kali, sedangkan kata “zawwaja” atau “zauwj” yang berarti “pasangan” untuk makna yang sepadan dengan nikah diulang sebanyak 80 kali (Shihab, 2006:191).

 

Perkawinan merupakan sunnah yang sangat dianjurkan oleh agama, bahwa agama Islam telah mengatur berbagai hal yang terkait dengan perkawinan adalah salah satu bukti di mana perkawinan memiliki posisi yang penting dalam Islam (lihat Sabiq 1983 2:11-14). Perkawinan tidak hanya dimaksudkan sebagai ‘jalan resmi’ untuk melakukan hubungan seksual, lebih dari itu, perkawinan merupakan salah satu cara yang sangat dianjurkan agar dapat melanjutkan keturunan secara resmi dan diakui oleh agama. Perkawinan memiliki dua makna yang saling mendukung sekaligus sangat ambigu. Di satu sisi, nikah semata-semata dapat dipahami sebagai kegiatan prokreasi, yakni menikah, hamil, melahirkan, mempunyai anak dan membesarkan anak. Di sisi lain, nikah juga dapat dipahami sebagai aktivitas rekreasi, yakni hanya sekedar untuk bersenang-senang dan memuaskan hasrat kepada lawan jenis.

 

Pernikahan memiliki berbagai dimensi yang saling terkait, salah satunya adalah syarat-syarat yang harus dilakukan sebelum pernikahan tersebut terjadi. Salah satu syarat utama dalam pernikahan adalah individu yang akan menikah, wali dan saksi. Wali adalah seseorang yang memiliki kekuasaan untuk mengakadnikahkan seorang perempuan yang ada di bawah perwaliannya (Ensiklopedi Islam, 1994 4:35, al Jaziri, 1969 4:26, Sabiq, 1983 2:111, al Syarba?i, 1977 3:95); menurut kesepakatan ulama, terutama Mazhab Syafi’i, seorang wanita tidak sah menikahkan dirinya sendiri (al Gazi, t.t.:44). Dengan demikian, kehadiran seorang wali sebagai wakil perempuan sangat diperlukan.

 

Ulama fikih membagi perwalian dari sisi kekuasaan menjadi dua bentuk, yaitu: (1) al wilayah al ijbariyah (kekuasaan memaksa) dan (2) al wilayah al ikhtiyariyah (kekuasaan sukarela). Jika melihat dari sisi wali itu sendiri, para ulama membedakannya menjadi wali al mujbir dan wali al mukhtar. Wali al mujbir adalah wali yang mempunyai wewenang langsung untuk menikahkan orang yang berada di bawah perwaliannya meskipun tanpa izin orang tersebut, yang termasuk dalam wali ini adalah ayah dan kakek. Sedangkan wali al mukhtar adalah wali yang tidak memiliki kekuasaan memaksa orang yang berada di bawah perwaliannya untuk menikah, dan yang termasuk dalam kategori ini adalah seluruh wali terkecuali ayah dan kakek (lihat Ensiklopedi Hukum Islam, 1996 4:1336-40). Secara teori, jika seorang wali ingin mengakadnikahkan perempuan yang ada dalam perwaliannya, dia harus meminta izin dan persetujuan lebih dahulu kepada perempuan tersebut. Adapun mengenai permintaan izin dan persetujuan dari perempuan tersebut, hal ini dianggap sebagai sunnah, namun ada pula yang menganggap hal ini wajib (Chaeruddin, 2002:70; Ensiklopedi Islam, 1994 4:33).

 

Hak untuk memaksa (hak ijbar) yang dimiliki oleh ayah dan kakek tidak dapat dilakukan pada semua keadaan. Hak ijbar hanya berlaku bagi anak perempuan yang masih gadis atau belum pernah menikah (al bikr), di mana seorang gadis dapat dipaksa menikah dengan laki-laki pilihan ayah dan kakek. Jika anak perempuan sudah pernah menikah dan statusnya sebagai janda (tidak dipermasalahkan apakah itu janda cerai atau pun janda ditinggal wafat), maka hak ijbar tidak dapat dipergunakan (al Gazi, t.t.:45). Ayah dan kakek tidak boleh memaksakan pilihannya kepada perempuan tersebut, namun harus seizin dan sesuai dengan keinginan perempuan tersebut.[9] Masalah yang kemudian muncul adalah, bagaimana pelaksanaan hak ijbar yang dimiliki oleh ayah dan kakek bagi anak perempuan yang masih gadis atau belum pernah menikah. Hak ijbar hanya boleh digunakan pada orang-orang yang memang ‘dapat dipaksa’, yaitu: (a) orang yang tidak memiliki atau kehilangan kemampuan atau kecakapan bertindak hukum seperti anak kecil dan orang gila; (b) perempuan yang masih perawan tetapi telah balig dan berakal; dan (c) perempuan yang telah kehilangan keperawanannya bukan dengan menikah, seperti akibat sakit ataupun akibat berzina (lihat Ensiklopedi Hukum Islam, 1996 4:1339-1340; bandingkan dengan Nasution, 2002:170-186).

 

Hak ijbar atau hak untuk memaksa sebenarnya dibatasi penggunaannya, dalam artian bahwa meskipun ayah dan kakek memiliki kemampuan untuk memaksa anak perempuan, namun keinginan dari anak perempuan lah yang harus menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan hak ini. Sabiq (1983 2:16-23) memberikan ketentuan khusus, yakni jika wali melihat bahwa calon menantunya tidak setara atau se-kufu, maka ia berhak menolak calon yang diajukan oleh anak perempuannya yang masih gadis, terkecuali jika terjadi sebaliknya, maka wali mujbir tidak perlu menggunakaan kekuasaan yang dimilikinya.

 

Pemilihan pasangan tidak hanya hak yang dimiliki oleh anak perempuan, namun juga oleh anak lak-laki. Meskipun demikian, untuk laki-laki tidak dipersyaratkan berbagai hal dalam pemilihan pasangan kecuali dengan syarat-syarat yang telah menjadi kebiasaan.[10] Sangat disayangkan, bahwa beberapa teks klasik tidak memberikan ketentuan yang jelas mengenai kriteria yang dapat dipergunakan oleh perempuan dalam memilih laki-laki sebagai suaminya.[11] Pendapat yang agak lain datang dari al Ghazali (2003), bahwa ia menekankan bahwa pemilihan pasangan yang tepat bagi anak perempuan adalah sangat penting, di mana anak perempuan tersebut nantinya akan terikat dengan pernikahan dan sulit untuk memutuskan ikatan tersebut. Sesungguhnya alasan terbesar dari pendapat al Ghazali tersebut adalah pada penekanannya ‘bahwa suami berhak untuk menjatuhkan talak pada istri pada keadaan apapun’. Berbagai teks klasik umumnya lebih menekankan pada laki-laki agar benar-benar memperhatikan kriteria yang tepat bagi perempuan yang kelak akan ia persunting.

 

Perempuan adalah point penting dalam pembahasan mengenai pemilihan pasangan, di mana perbagai persyaratan yang sangat ketat diperuntukkan bagi perempuan. Perbedaan hak untuk memilih antara anak perempuan yang masih gadis dengan perempuan dengan status janda sebenarnya mudah dimengerti. Dalam banyak Hadi?, Nabi Muhammad terang-terangan lebih menyukai jika ummatnya (laki-laki) menikah dengan anak perempuan yang masih gadis (perawan), dengan alasan bahwa kedua belah pihak dapat saling menyenangkan satu sama lain.[12]Penekanan yang kuat pada anak perempuan pada gilirannya menjadikan hak untuk memilih pasangan lebih banyak diberikan kepada laki-laki, di mana orang laki-laki diperbolehkan untuk menggunakan berbagai kriteria dalam memilih pasangan hidupnya. Perempuan lebih dibatasi dalam kepemilikan hak dalam pemilihan pasangan hidup, hal ini dikarenakan perempuan dianggap 'menjadi milik' dari laki-laki, sehingga tidak memerlukan hak apapun dalam pemilihan pasangan hidup.

 

Perempuan memang tidak memiliki hak yang pasti dalam menentukan pasangan, namun tidak berarti perempuan tidak memiliki hak tersebut sama sekali, hanya saja penggunaan hak tersebut amat terbatas sehingga diperlukan kondisi-kondisi khusus pada diri anak perempuan tersebut agar dapat mempergunakan hak tersebut. Salah satunya adalah kemampuan anak perempuan tersebut dalam memberikan nafkah baik untuk dirinya maupun keluarganya. Berbagai kitab kuning yang dipelajari membawa suatu isu yang hampir seragam, yakni bagaimana pentingnya intervensi orang tua – terutama ayah dan kakek dalam pemilihan pasangan bagi anak perempuannya. Anak perempuan dalam hal ini tidak dianggap memiliki kemampuan dalam memutuskan masalah jodohnya, mengingat orang tua tidak hanya mempertimbangkan kecocokan, namun juga pada persoalan kesetaraan atau kafaah.

 

Konsep 'kafaah' (sepadan, sebanding, semisal atau setara) mengacu pada kondisi yang hampir sama atau setara antara anak perempuan dan keluarganya dengan calon mempelai laki-laki dan keluarganya atau sebaliknya. Kesetaraan ini setidaknya mengacu pada tiga hal, yaitu: (a) keyakinan agama, (b) garis keturunan, dan (c) status sosial – meskipun cukup banyak juga yang memberlakukan syarat keempat: (d) kekayaan (bandingkan dengan al Jaziri 1969 4:497, al Qar?awi 1995a:356). Bagi kalangan ulama, kafaah utamanya dimaksudkan dari segi ke-istiqamah-an dalam beragama dan akhlak ketimbang keturunan, kekayaan dan lain sebagainya (Ensiklopedi Islam, 1994 4:381). Meskipun demikian, beberapa ulama berbeda pendapat mengenai kriteria kafaah. Sabiq misalnya, menekankan kafaah pada enam hal, yaitu: (a) keturunan, (b) kemerdekaan, (c) agama, (d) profesi, (e) kekayaan, dan (f) keadaan jasmani (Sabiq, 1983 2:39). Keadaan yang setara antara suami dan istri penting artinya agar pergaulan sosial antara suami dan istri lebih menjamin tercapainya keharmonisan rumah tangga.

 

 

Pandangan santri laki-laki dan perempuan mengenai hak memilih pasangan

 

Hak memilih pasangan adalah sesuatu yang sangat krusial sebelum dilangsungkannya sebuah perkawinan. Secara umum dapat dikatakan bahwa hak memilih pasangan merupakan persoalan pelik yang jarang mendapat perhatian serius, padahal perbincangan mengenai hak memilih pasangan terdapat persoalan posisi anak perempuan di mata hukum. Hak untuk memilih pasangan secara leluasa, setidaknya dalam hukum perkawinan, hanya dimiliki oleh mereka yang telah menikah atau dalam hal ini janda, tidak dipermasalahkan apakah itu janda cerai atau tinggal mati. Dalam pemilihan pasangan, terdapat beberapa kesamaan maupun perbedaan pandangan antara santri laki-laki dan santri perempuan.

 

Sebagian santri laki-laki memilih ‘kutub ekstrem’ dalam menentukan posisinya, sebagian memilih jawaban yang lebih manusiawi. Seorang santri, Hrw menuturkan:

 

“....yang berhak menentukan pasangan untuk anak perempuan itu orang tua, di mulai dari urutan wali yang paling dekat....karena mereka itu orang-orang yang dekat, jika ada yang meninggal, maka yang paling dekat (dengan si anak secara urutan nasab atau sesuai dengan urutan wali) lah yang berhak....wali mujbir boleh memaksakan si anak meskipun tanpa izin dari anak tersebut....dan anak perempuan tidak boleh menolak laki-laki pilihan wali mujbir. Suka atau tidak, si anak harus tetap menikah dengan laki-laki tersebut (pilihan wali mujbir)....”

 

Pandangan Hrw merepresentasikan kutub ekstrem, di mana Hrw dengan tegas dan lugas menyatakan bahwa hak memilihkan pasangan adalah orang tua, bahkan jika orang tua atau wali mujbir tidak ada – meninggal atau sebab lainnya – maka yang berhak memilihkan adalah wali mukhtar, yakni wali selain ayah dan kakek. Pendapat ini jelas sangat menyulitkan anak perempuan, jika wali mujbir tidak ada, maka yang menggantikan wali mukhtar, seperti saudara laki-laki sekandung (akh syaqiq), anak laki-laki saudara laki-laki sekandung (ibnu akh syaqiq), saudara laki-laki sebapak (‘am lil ab), sudara laki-laki seibu (‘am lil umm), anak laki-laki saudara laki-laki sebapak (ibnu ‘am lil ab) dan anak laki-laki saudara laki-laki seibu (ibnu ‘am lil umm). Secara teoritis, jika wali mukhtar ikut dilibatkan dalam pemilihan pasangan, maka persoalan pemilihan pasangan akan melibatkan terlalu banyak pihak, dan akan semakin menyulitkan si anak perempuan tersebut. Lebih lanjut, Hrw juga memberikan hak bagi wali mujbir untuk menikahkan anak perempuan yang berada di bawah perwaliannya untuk menikah dengan calonnya meskipun tanpa seizin anak perempuan tersebut, dan anak perempuan tidak boleh menolak, apalagi mengajukan calonnya sendiri.

 

Pandangan Hrw jelas akan mendapatkan banyak tentangan dari santri perempuan, mengingat Hrw secara tegas menolak memberikan hak bagi anak perempuan untuk menentukan pilihannya. Pada dasarnya, hak ijbar adalah hak prerogratif yang dimiliki oleh wali mujbir, namun demikian, penggunaannya sedapat mungkin melibatkan anak perempuan yang akan dinikahkan, hal ini bertujuan agar tidak terjadi konflik di kemudian hari. Santri lain, Amd menuturkan:

 

“....yang berhak memilih pasangan itu si anak perempuan sendiri, sebab sekarang sudah bukan jamannya Siti Nurbaya. Namun jika ia (anak perempuan) salah memilih, wali mujbir harus meluruskannya....apakah wali mujbir boleh memaksa atau tidak, ya tergantung apakah anak perempuan itu gadis atau janda....kalau dia gadis, maka wali mujbir boleh memaksa meskipun tanpa seizinnya dan si anak perempuan tidak boleh menolak pilihan wali mujbir tersebut....”

 

Pandangan yang serupa juga datang dari Amd. Bagi Amd, boleh jadi roman Sitti Nurbaya menjadi inspirasi tersendiri. Meskipun demikian, tidak berarti Amd lepas tangan atas apa yang terjadi, ia juga memberikan hak kepada wali mujbir untuk ‘meluruskan’ si anak perempuan tadi jika salah dalam memilih pasangan. Nampaknya, tragedi Siti Nurbaya akan kembali terulang dengan diberikannya hak pada wali mujbir untuk ‘meluruskan’ si anak perempuan. Pemberian hak pada wali mujbir untuk meluruskan kesalahan yang dilakukan oleh anak perempuan merupakan pemberian legitimasi bagi wali mujbir untuk dapat memaksakan pilihannya dengan dalih bahwa si anak perempuan salah dalam memilih pasangan hidup. Hal ini semakin di perparah dengan di perbolehkannya penggunaan hak ijbar oleh wali mujbir, dan anak perempuan tidak memiliki hak untuk menolak paksaan tersebut, kecuali anak perempuan tersebut berstatus janda.

 

Barangkali, jawaban yang cukup ‘manusiawi’ datang dari Ayn. Ia menjawab:

 

“....yang paling berhak dalam memutuskan pasangan untuk anak perempuan itu orang tua, karena orang tua yang paling tahu mana yang terbaik untuk anaknya. Tetapi anak perempuan juga punya hak untuk mengajukan calon pasangannya dengan syarat orang tua merestui....kalau mengenai hak ijbar, saya rasa boleh-boleh saja asal kan ada alasan yang tepat dan mendesak....tapi saya rasa, model perjodohan sudah tidak relevan, jaman sekarang, mana ada anak perempuan yang mau dijodohkan....nah, kalau menolak pilihan orang tua, sebenarnya sih dosa, karena menolak pilihan orang tua, tapi jaman sekarang, kalau orang tua terlalu memaksa, nanti dibilang melanggar HAM, kan susah kalau begini....”

 

Pandangan Ayn barangkali merepresentasikan pandangan yang moderat dikalangan santri laki-laki. Bagi Ayn, hak untuk memilihkan pasangan bagi anak perempuan berada di tangan orang tua, dan Ayn pun memberikan hak bagi anak perempuan untuk mengajukan calonnya sendiri, dengan syarat bahwa calon yang diajukan direstui oleh orang tua. Mengenai hak ijbar, pada dasarnya Ayn memperbolehkan dipergunakan hak tersebut asalkan terdapat alasan yang jelas, tepat dan mendesak. Lebih jauh, Ayn juga mengaitkan penggunaan hak ijbar dalam konteks masa kini, di mana Ayn meragukan relevansi penggunaan hak ijbar, apalagi jika dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia. Bagi Ayn, penggunaan hak ijbar dapat dilakukan namun sifatnya sangat kondisional, seperti anak perempuan tersebut belum berakal sempurna (belum akil balig) atau hilang akal (baik temporer maupun permanen), jika kondisi ini tidak terjadi, maka hak ijbar sebaiknya tidak dipergunakan, mengingat pada masa sekarang, model pemaksaan dalam perjodohan tidak lagi relevan untuk dilakukan.

 

Jawaban dengan nada yang sama datang dari Rhn, ia menjawab:

 

“Kalau buat saya, anak perempuan itu sendiri yang berhak memutuskan pilihan, kan itu untuk kelangsungan hidupnya nanti....hak ijbar tidak boleh digunakan oleh wali mujbir, sebab nanti akan berdampak pada kejiwaan anak perempuan tersebut, lagi pula lebih banyak mudharatnya (kerugian)....bagi saya, anak perempuan boleh menolak calon wali mujbir dan mengajukan calon sendiri, ya sebab kan kalau perempuan memilih seorang laki-laki, bisa dibilang perempuan itu tahu bahwa laki-laki tersebut baik bagi dirinya....”

 

Pandangan Rhn juga memberikan nuansa yang sama, yakni memberikan kebebasan bagi anak perempuan untuk menentukan jodohnya sendiri. Bagi Rhn, jika seorang perempuan telah menentukan jodohnya, maka perempuan tersebut mengetahui bahwa laki-laki tersebut baik untuk dirinya. Oleh karena itu, hak ijbar tidak perlu digunakan, sebab akan lebih banyak kerugiannya ketimbang manfaatnya, lebih jauh Ayn juga membolehkan anak perempuan menolak hak ijbar, apalagi Ayn juga mengaitkan hak ijbar dengan kondisi kejiwaan si anak perempuan.

 

Adalah penting untuk dicatat, bahwa sebanyak lima orang santri laki-laki membolehkan wali mujbir memaksa anak perempuannya menikah dengan laki-laki pilihannya, meskipun dua di antara mereka memberikan catatan bahwa laki-laki pilihan wali mujbir lebih baik ketimbang pilihan si anak perempuan. Namun demikian, terdapat ambiguitas jawaban para santri laki-laki. Meskipun mereka membolehkan wali mujbir menggunakan hak ijbar, namun mereka juga membolehkan si anak perempuan menolak pilihan wali tersebut atau mengajukan calonnya sendiri. Hanya terdapat dua orang yang bersikukuh pada pendapat bahwa wali mujbir boleh memaksa dan anak perempuan tidak boleh menolak pilihan wali mujbir, dan hanya satu orang yang sangat ekstrem dengan menambahkan bahwa anak perempuan tidak boleh menolak bahkan mengajukan calonnya sendiri.

 

Agak mirip dengan santri laki-laki, santri perempuan pun memberikan reaksi yang beragam mengenai hak pemilihan pasangan. Seorang laki-laki memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memilih sendiri pasangan hidupnya, mengingat dirinya lah yang bertindak aktif dalam pemilihan pasangan dan pelaksanaan ijab qabul. Namun tidak demikian halnya dengan perempuan. Bagi perempuan masih ada wali mujbir, yakni ayah dan kakek yang mampu memaksakan pilihannya pada anak perempuannya yang masih gadis, dan hal ini menjadi topik pembahasan yang menarik untuk dikaji lebih lanjut.

 

Seorang santri, Srl, menuturkan:

 

“Menurut saya, yang berhak memilihkan pasangan untuk anak perempuan itu orang tua, tidak mungkin orang tua mencarikan jodoh yang tidak benar. Pasti orang tua mencarikan calon suami terbaik untuk anak perempuannya....”

 

Ketika ditanyakan bolehkan wali mujbir menggunakan haknya dan bolehkah anak perempuan tersebut mengajukan calonnya sendiri, ia menjawab:

 

“Wali mujbir tidak boleh (menggunakan haknya) seenaknya, karena walau bagaimana pun juga seorang perempuan mempunyai hak untuk menentukan siapa orang yang berhak menjadi pasangan hidupnya nanti....ya boleh, kenapa engga? Perempuan kan punya hak untuk menentukan laki-laki mana yang akan menjadi pendamping hidupnya, kan ia juga yang akan menjalani (pernikahan)....”

 

Pandangan Srl menunjukkan suatu hal yang menarik, bahwa wali mujbir tidak boleh menggunakan hak ijbar yang dimilikinya. Hak ijbar adalah hak prerogratif yang dimiliki oleh seorang wali untuk menikahkan orang yang berada di bawah perwaliannya. Penggunaan hak ijbar dapat dilakukan meskipun tanpa meminta pertimbangan anak perempuan tersebut, dan hal ini lah yang ditolak oleh Srl. Dalam pandangannya, seorang anak perempuan memiliki hak penuh untuk menentukan dengan siapa ia akan menikah. Meskipun demikian, ia juga tidak melupakan peran orang tua – atau dalam hal ini bukan hanya wali mujbir – dalam memilihkan pasangan untuk anak perempuan tersebut. Meskipun orang tua diperbolehkan untuk memilihkan pasangan untuk anak perempuan tersebut, namun keputusan apakah akan mengikuti pilihan orang tua atau justru menolak berada di tangan anak perempuan. Dalam hal ini, Srl mengemukakan pendapat bahwa penggunaan hak ijbar tidak boleh dilakukan karena yang akan menikah itu si anak perempuan, bukan wali mujbir. Dalam pandangannya, Srl lebih mengutamakan keadaan si anak perempuan yang akan menikah, di mana penggunaan hak ijbar justru dianggap akan ‘mengganggu’ bahtera rumah tangga si anak perempuan.

 

Jawaban yang diberikan Srl ini didukung oleh santri lain, Anh. Meskipun Anh memberikan pandangan yang agak berbeda dengan yang dikemukakan oleh Srl, Anh menyatakan:

 

“Menurut saya sih, yang berhak memutuskan pilihan pasangan untuk anak adalah orang tua, terutama bapak....mengapa? Karena beliau yang paling punya hak terhadap anak sekaligus sebagai wali nikah, yang pasti kan bapak (orang tua) akan memilihkan yang terbaik untuk anaknya....buat saya sih, boleh-boleh aja si perempuan menolak calon pilihan orang tuanya atau mengajukan calon sendiri, si anak (perempuan) tadi punya hak untuk menentukan pilihannya sendiri, karena ini menyangkut kehidupannya....ya orang tua (wali mujbir) boleh aja menggunakan hak ijbarnya, karena mereka punya hak....tapi harusnya kan mereka lihat dulu siapa calonnya, kalau calon tersebut baik untuk anaknya kenapa engga, lagian saya yakin anak perempuannya ga akan nolak kalau dibicarakan baik-baik, dan pastinya wali mujbir pun memilihkan calon yang baik untuk anaknya....”

 

Anh memberikan pandangan yang tidak jauh berbeda dengan Srl. Dalam pandangan Anh, penentuan jodoh berada di tangan orang tua, atau lebih tepatnya bapak. Bagi Anh, tidak mungkin seorang bapak akan memilihkan jodoh yang buruk bagi anaknya. Anh juga memberikan kebolehan bagi si anak perempuan untuk menolak calon yang diajukan oleh bapak bahkan mengajukan calonnya sendiri. Meskipun demikian, Anh nampaknya tidak melupakan hak ijbar yang dimiliki oleh wali mujbir. Wali mujbir boleh menggunakan hak ijbarnya, hanya saja, penggunaan hak ijbar dibatasi, yakni jika wali mujbir melihat bahwa calon yang diajukan oleh anaknya dianggap tidak baik atau tidak layak bagi anak perempuan tersebut. Dalam hal ini, pandangan Anh jelas lebih ‘mengambang’ ketimbang jawaban yang diberikan oleh Srl. Anh berpendapat bahwa hak ijbar hanya dilakukan jika calonnya tidak layak, jika calon diajukan oleh si anak perempuan ternyata baik dan layak, maka hak ijbar tidak boleh dipergunakan. Selain itu, Anh juga memberikan catatan, bahwa penggunaan hak ijbar harus dibicarakan oleh kedua belah pihak dengan baik, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman.

 

Jawaban ini juga didukung oleh Sry. Mendapatkan pertanyaan siapa yang berhak memutuskan pilihan pasangan untuk anak perempuan, Sry menjawab:

 

“....bagi saya, tidak hanya orang tua yang berhak, anak pun berhak memilih pasangan....yang akan menikah itu kan anak, bukan orang tua. Kalau anak tidak diberi hak untuk memutuskan pilihan pasangannya, ditakutkan anak tersebut merasa terpaksa, akhirnya rumah tangga yang harusnya sakinah (tenang), mawaddah (penuh rasa cinta) wa rahmah (dan penuh rasa kasih sayang) malah ga terwujud....”

 

Ketika ditanyakan bolehkah wali mujbir memaksakan pilihannya, dan bolehkah si anak perempuan menolak pilihan wali mujbir, Sry menjawab:

 

“Sebenarnya sih, menikah itu kan hal yang sakral dan tidak boleh ada unsur paksaan. Tapi jika pilihan wali mujbir itu lebih baik dari pada pilihan anak, maka wali mujbir boleh memaksa namun dengan cara yang halus....tapi jika pilihan wali tersebut tidak cocok buat si anak, misalnya ada cacat, maka boleh si anak menolak pilihan tersebut....Islam kan tidak melarang pembatalan saat khitbah (melamar)....”

 

Jawaban yang diberikan oleh Sry menarik untuk disimak. Dalam pandangan Sry, keadaan si anak jauh lebih penting, di mana pernikahan yang muncul dari keterpaksaan justru menyebabkan tujuan pernikahan, yakni menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak akan terwujud. Sry lebih memberikan hak yang lebih besar bagi si anak perempuan untuk menolak pilihan wali mujbir, bahkan membolehkan si anak untuk mengajukan calonnya sendiri. Hak ijbar, dalam pandangan Sry, hanya boleh digunakan jika pilihan si anak perempuan dirasakan tidak layak maka wali mujbir boleh menggunakan hak ijbar-nya, itupun setelah melalui pembicaraan dengan si anak. Lebih jauh, Sry juga membolehkan si anak perempuan untuk menolak pilihan wali mujbir, meskipun wali tersebut telah menggunakan hak ijbarnya, jika pilihan yang dijatuhkan oleh wali mujbir terdapat cacat. Sangat disayangkan Sry enggan merinci lebih jauh mengenai cacat yang dimaksud, namun jika melihat konteks pembicaraan, maka saya dapat mengambil kesimpulan, bahwa cacat yang dimaksud adalah cacat yang dapat menyebabkan terjadinya khiyar atau pembatalan dalam perkawinan.

 

Adanya kebolehan bagi anak perempuan untuk menolak pilihan wali mujbir pun mendapatkan persetujuan dari santri lain. Seorang santri lainnya, Jms menjawab:

 

“Kalau soal pemilihan pasangan buat anak perempuan, tentu yang paling berhak itu orang tua atau wali mujbir, tapi wali mujbir tidak boleh memaksakan pilihannya....si anak lah yang harus menentukan, apakah ia akan mengikuti pilihan orang tuanya atau mengajukan calon sendiri. Nah disinilah letak pentingnya, jika pilihan wali mujbir jauh lebih baik, maka si anak tidak boleh menolak pilihan wali mujbir tersebut, tapi kalau pilihan si anak lebih baik, wali mujbir pun boleh mengikuti pilihan si anak atau menolak menikahkan si anak dengan pilihannya, tapi itu kan zalim....”

 

Dalam pandangan Jms, hak untuk pemilihan pasangan bagi anak perempuan berada di tangan orang tua atau wali mujbir, namun sebagaimana santri lainnya, Jms juga memperbolehkan si anak perempuan untuk menolak pilihan tersebut bahkan mengajukan calonnya sendiri. Bagi Jms, masalah hak ijbar terletak pada kepatutan dan kelayakan calon suami bagi anak perempuannya. Jika calon yang diajukan wali mujbir lebih baik ketimbang calon yang diajukan si anak perempuan, maka si anak tidak boleh menolak pilihan wali mujbir. Namun jika pilihan si anak lebih baik, maka wali mujbir tidak boleh menggunakan hak ijbar. Jms juga memberikan pandangan yang agak berbeda, bahwa meskipun pilihan si anak lebih baik ketimbang pilihan wali mujbir, namun wali mujbir dapat memilih untuk tidak menikahkan si anak tersebut dengan laki-laki pilihannya. Adalah hak seorang wali untuk menikahkan orang yang berada di bawah perwaliannya, apakah ia akan menikahkan anak perempuan tersebut atau tidak. Namun demikian, jika ternyata wali mujbir enggan menikahkan anaknya dengan laki-laki pilihan anak tersebut, maka si anak dapat meminta pada wali mukhtar, atau langsung meminta perwalian pada hakim atau wali tahkim.

 

Islam memperbolehkan anak perempuan untuk meminta hakim menjadi wali dengan beberapa kondisi: (1) tidak ada wali (baik wali mujbir maupun wali mukhtar), (2) wali tersebut tidak memenuhi syarat sebagai wali atau (3) wali mujbir enggan menikahkan anak perempuannya, padahal anak perempuan tersebut telah meminta kepada wali mujbir untuk dinikahkan berkali-kali, dan calon yang diajukan oleh si anak telah memenuhi unsur kafaah atau setara (lihat al Babusi, t.t:111-114). Lebih jauh, bagi Jms, wali yang enggan menikahkan anak perempuannya dikategorikan sebagai wali yang zalim dan tidak adil.

 

Melihat data di atas, dapat dilihat adanya dua kecenderungan utama dalam pandangan santri perempuan. Santri perempuan setuju bahwa yang berhak dalam memilihkan pasangan bagi anak perempuan itu orang tua si anak. Selain itu, sebagian besar santri perempuan juga menekankan peran si anak dalam menentukan jodohnya sendiri. Santri perempuan juga umumnya menolak adanya hak ijbar yang dilakukan oleh orang tua, apalagi hak tersebut dipergunakan tanpa persetujuan si anak. Dapat dilihat hanya ada dua orang santri perempuan yang menyatakan bahwa wali mujbir boleh menggunakan haknya meskipun tanpa seizin anak perempuan, dan hanya satu orang yang memberikan catatan, bahwa hak ijbar hanya boleh dilakukan jika calon yang diajukan oleh wali mujbir lebih baik ketimbang calon yang diajukan oleh anak perempuan tersebut, sedangkan sisanya menyetujui bahwa wali mujbir tidak boleh memaksa si anak perempuan dan menggunakan hak ijbar yang dimilikinya.

 

Salah satu hal menarik yang muncul dari pandangan santri perempuan adalah kebolehan anak perempuan untuk menolak pilihan wali mujbir. Dalam berbagai referensi kitab kuning, wali mujbir memiliki hak untuk memaksakan pilihannya tanpa harus mempertimbangkan jawaban dari anak perempuan. Meskipun demikian, beberapa ulama fikih kontemporer seperti al Qar?awi (1995a) ataupun Zuhaili (1997) memberikan ketentuan, meskipun wali mujbir memiliki hak ijbar penuh, namun wali mujbir juga harus mempertimbangkan perasaan si anak perempuan tersebut. Hal ini lah yang mendorong para santri perempuan untuk menolak calon pilihan wali mujbir.

 

Agaknya santri perempuan lagi-lagi bersikap ambigu. Di satu sisi, mereka seluruhnya menekankan bahwa yang berhak menentukan jodoh untuk anak perempuan adalah orang tua, namun di sisi yang lain, mereka juga menegaskan peran si anak dalam menentukan pilihannya sendiri. Namun dalam pelaksanaan hak ijbar, mayoritas santri setuju, bahwa wali mujbir tidak boleh memaksakan pilihannya secara semena-mena, dan anak perempuan tersebut boleh menolak pilihan wali mujbir. Hanya saja, beberapa santri memberikan catatan tambahan, bahwa anak perempuan boleh menolak pilihan wali mujbir dan mengajukan calonnya sendiri jika calon dari anak perempuan tersebut lebih baik ketimbang pilihan wali mujbir.

 

 

Meninjau ulang pandangan santri laki-laki dan santri perempuan

 

Pandangan para santri, baik laki-laki maupun perempuan menampakkan adanya oposisi binari yang cukup jelas. Hal ini sebenarnya tidak mengherankan. Para santri perempuan menjadikan standar yang dimilikinya dalam menetapkan suatu jawaban atas suatu persoalan, jawaban santri perempuan lebih responsif dalam melihat suatu persoalan, yakni bagaimana jika persoalan tersebut terjadi pada dirinya. Dengan demikian, sedapat mungkin mereka akan mengakomodasi kebutuhan perempuan dalam jawaban-jawaban mereka. Hal yang berbeda datang dari santri laki-laki. Secara umum, laki-laki memang lebih diuntungkan dalam pemilihan pasangan hidup. Laki-laki diberikan kemudahan dan kebebasan atas tidak adanya wali dalam urusan perkawinan mereka. Berbeda dengan laki-laki, perempuan sangat terikat dengan keberadaan wali dalam proses perkawinan. Keberadaan wali menjadi salah satu rukun dalam pernikahan, sehingga posisi wali jelas tidak tergantikan, apalagi wali mujbir. Hak ijbar yang dimiliki oleh wali pun menjadi suatu kendala bagi perempuan, hal ini lah mengapa para santri perempuan sangat reaktif dan umumnya memiliki resistensi yang tinggi dalam masalah pemilihan pasangan.

 

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, anak perempuan, atau lebih tepatnya anak perempuan yang masih perawan dan belum menikah terikat dengan suatu aturan, bahwa wali mujbir dapat memaksa anak tersebut untuk menikah dengan laki-laki pilihan wali mujbir meskipun tanpa seizin anak perempuan tersebut. Hak ini lebih dikenal dengan istilah hak ijbar, di mana hak ini akan gugur ketika anak perempuan tersebut statusnya janda – tidak dipermasalahkan apakah ia janda karena suaminya meninggal dunia atau janda karena di ceraikan. Permasalahannya, hak ijbar hanya berlaku bagi perempuan dan tidak berlaku bagi laki-laki.

 

Pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa mayoritas santri berpandangan bahwa yang berhak menentukan calon bagi anak perempuan adalah orang tua, dalam hal ini tidak terbatas pada wali mujbir saja, namun juga dari pihak perempuan (ibu, saudara perempuan seibu dan seayah, dan nenek) dan wali mukhtar. Hanya ada satu orang, yakni RHN, yang menolak dengan tegas bahwa bukan orang tua yang berhak menentukan pilihan, namun si anak lah yang berhak menentukan pilihan hidupnya. Pada point apakah anak perempuan yang berhak menentukan pasangannya, terlihat dengan jelas, apakah itu santri perempuan ataupun santri laki-laki tidak memiliki pandangan yang sama. Mayoritas santri perempuan lebih menekankan bahwa anak perempuan pun memiliki hak untuk menentukan pasangan hidupnya, sedangkan hanya separuh dari santri laki-laki yang berpendapat seperti itu.

 

Tabel di atas juga menunjukkan bahwa pandangan santri perempuan pun tidak homogen. Pada persoalan hak ijbar contohnya, terdapat tiga orang santri perempuan yang memperbolehkan wali mujbir untuk menggunakan hak ijbar, sedangkan lima orang lainnya menolak penggunaan hak tersebut. Adalah fakta yang sangat menarik ketika seorang santri perempuan, Amg, memberikan kebolehan bagi wali mujbir untuk melaksanakan hak ijbar dengan suatu catatan: bahwa anak perempuan tersebut kehilangan kemampuannya dalam menentukan pilihan, apakah anak perempuan tersebut gila ataupun kehilangan keperawanannya selain dengan sebab pernikahan.

 

Pandangan ini serupa dengan yang dikemukakan oleh al Jaziri, bahwa pelaksanaan hak ijbar sangat bergantung pada kondisi si anak perempuan, jika memang anak perempuan tersebut dapat dipaksa secara syarak, maka hak ijbar dapat dilakukan tanpa keraguan (lihat al Jaziri, 1969 4:42-46). Pandangan yang serupa dengan Amg pun terlihat dalam pandangan santri laki-laki. Baik Ayn maupun Arf sama-sama meyakini bahwa hak ijbar hanya dapat dilakukan dengan kondisi yang sangat situasional, meskipun Ayn lebih menekankan bahwa hak ijbar hanya dapat dilakukan pada anak perempuan yang masih di bawah umur, dengan demikian, Ayn secara tidak langsung lebih memilih untuk mendukung pernikahan bagi anak di bawah umur dengan paksanaan dari wali mujbir. Pandangan Ayn jelas menarik, secara legal, yang dimaksud dengan ‘anak’ adalah orang yang belum berusia delapan belas tahun (lihat UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, lihat juga UU No.23 Tentang Perlindungan Anak). Jika merujuk pada UU Perkawinan, maka jelas penggunaan hak ijbar pada anak di bawah delapan belas tahun dianggap tidak sah.

 

Pada poin apakah wali mujbir tidak boleh menggunakan hak ijbar-nya, maka jelas santri perempuan lebih berteriak dengan lantang. Mayoritas santri perempuan menolak penggunaan hak tersebut, meskipun lagi-lagi Amg menolak dengan memberikan catatan yang berat pada pelaksanaan hak tersebut, hanya Anh dan Fzh yang terang-terangan mendukung hak ijbar tersebut. Hal yang berbeda justru datang dari santri laki-laki, di mana mayoritas mereka mendukung penggunaan hak ijbar, hanya ada dua orang yang memberikan catatan, yakni Ayn dan Arf, sedangkan sisanya seperti Amd, Hrw dan Amr menolak penggunaan hak ijbar tersebut.

 

Persoalan lain yang juga sangat menarik apakah si anak perempuan boleh menolak pilihan wali mujbir, lagi-lagi santri perempuan mendukung si anak untuk menolak pilihan wali mujbir, hanya Fzh yang dengan tegas menolak bahwa si anak perempuan tidak boleh menolak pilihan wali mujbir. Meskipun demikian, pandangan para santri perempuan pun di bayangi dengan keraguan, bahwa si anak berhak menolak adalah keputusan si anak, namun hal tersebut hanya dapat terjadi jika si anak memiliki calon yang lebih baik ketimbang pilihan wali mujbir. Hal serupa pun terjadi di kubu santri laki-laki. Amd dan Hrw terang menolak memberikan hak bagi anak perempuan untuk menolak pilihan wali mujbir, Ayn nampak lebih bersikap hati-hati dengan memberikan catatan bahwa si anak tidak kehilangan kemampuannya dalam menentukan suatu pilihan hukum, sedangkan sisanya memberikan kebolehan untuk menolak pilihan wali mujbir.

 

Pada point terakhir, yakni apakah si anak perempuan boleh mengajukan calonnya sendiri, beberapa santri lebih bersikap hati-hati dalam menentukan pilihannya. Dari kubu satri perempuan, Fzh lebih bersikap keras, yakni dengan menghapus hak si anak perempuan untuk mengajukan calonnya, hal yang sama juga di kubu santri laki-laki diwakili oleh Amd dan Hrw. Santri perempuan seperti Sry dan Mnt lebih memilih untuk memberikan catatan bahwa calon si anak lebih baik ketimbang calon dari wali mujbir, sedangkan sisanya tidak mempermasalahkan hal tersebut. Di pihak santri laki-laki, Arn dan Amr pun bersikap sama yakni memberikan catatan bagi pilihan anak perempuan tersebut, sedangkan sisanya memilih untuk memberikan keleluasaan bagi anak perempuan untuk mengajukan calonnya sendiri.

 

Permasalahan yang paling krusial di sini adalah tidak adanya standardisasi dari suatu kelayakan calon pasangan. Anak perempuan boleh saja menolak pilihan wali mujbir dengan mengajukan calonnya sendiri, itu pun dengan catatan bahwa calonnya lebih baik ketimbang pilihan wali mujbir. Di sini lah letak permasalahan sebenarnya, yakni tidak adanya ukuran yang jelas mengenai kriteria ‘lebih baik’ tersebut. Jika merujuk pada kitab kuning, maka standar yang dapat digunakan adalah adanya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, atau dalam hal ini lebih dikenal dengan istilah kafaah.

 

 

Membincangkan hukum dari bawah, refleksi atas pandangan para santri

 

Penelitian ini, yang kemudian saya tuangkan dalam makalah ini, dimulai dari suatu pertanyaan sederhana: benarkah pondok pesantren menjadi dalang atas marginalisasi posisi perempuan?; dan benarkah kaum pesantren justru mendukung hegemoni patriarki? Penelitian mengenai dikursus gender di pondok pesantren memang agak sulit dilakukan, mengingat betapa kompleksnya persoalan yang akan dibahas, dan fakta bahwa kaum pesantren agak “alergi” terhadap istilah gender. Oleh karena itu, saya merasa bahwa cara paling mudah untuk mengetahui adanya diskursus gender di pondok pesantren adalah dengan mengetahui pandangan dari para santri, baik itu santri laki-laki dan perempuan mengenai gender. Perkawinan menjadi topik yang dipilih berdasarkan berbagai alasan dan pertimbangan, dan hasil yang didapat, sedikit-banyak memberikan gambaran mengenai diskursus gender di pondok pesantren, khususnya di lokasi tempat penelitian ini dilangsungkan.

 

Adalah fakta yang tidak dapat disangkal, bahwa sebagian besar kitab kuning, terutama kitab yang diajarkan di kedua pondok ini sarat dengan muatan bias gender. Bagaimana kitab kuning melakukan pembedaan peran antara laki-laki dan perempuan, bagaimana perempuan dipingit dalam ruang-ruang domestik dan bagaimana laki-laki berkuasa di ruang publik, dan semuanya dilegalkan oleh kitab-kitab tersebut. Adalah fakta yang tidak disangkal pula bahwa agama, atau lebih tepatnya interpretasi ajaran agama yang menjadi sumber atas marginalisasi perempuan, di mana para ahli kebanyakan memang laki-laki dan cenderung memberikan kebebasan pada laki-laki ketimbang perempuan. Interpretasi ajaran agama menjadi begitu penting ketika membahas mengenai diskursus gender di pondok pesantren, karena interpretasi ini lah yang secara nyata dipelajari oleh para santri yang belajar di pondok pesantren. Interpretasi ajaran agama yang dipelajari sangat mungkin melembaga dalam kehidupan santri dan termanifestasikan dalam pandangannya.

 

Secara umum dapat dapat saya katakan bahwa santri laki-laki cenderung skriptualistik atau tekstualis. Dalam pandangannya, sangat jelas bahwa mereka menjadikan teks sebagai rujukan utama, dimana mereka tidak terlalu memperhatikan konteks yang terjadi masyarakat. Mereka pun tidak terlalu menjadikan diri mereka sebagai rujukan, ‘nothing personal, just business’. Kiranya tepat bahwa mereka tidak menganggap persoalan yang diajukan secara pribadi, bahkan sebagian mereka beranggapan bahwa pandangan mereka adalah pandangan yang sangat umum ditemukan di masyarakat, sehingga mereka tidak menganggap bahwa pandangan mereka sarat dengan bias gender. Berbeda dengan santri laki-laki, santri perempuan cenderung kontekstual dalam melihat suatu persoalan. Dalam pandangan santri perempuan, konteks lebih diutamakan, meskipun mereka juga tetap menggunakan teks sebagai rujukan. “everything is personal” adalah kalimat yang cocok menggambarkan posisi santri perempuan. Segala sesuatu dilihat dari kacamata pribadi, dan hal ini lah yang membuat pandangan santri perempuan sangat berbeda dengan santri laki-laki. Palam pandangannya, sedapat mungkin mengakomodir kebutuhan istri (perempuan) tanpa menghilangkan peran suami (laki-laki), sebagaimana mereka mengakomodir hak anak perempuan ketika berhadapan dengan walinya.

 

Perbincangan mengenai hukum perkawinan pada dasarnya sangat luas dan kompleks. Hukum perkawinan tidak lah semata-mata hanya berdasarkan teks wahyu yang diturunkan, sebab bagaimana pun wahyu membutuhkan sebuah penafsiran untuk dapat dimengerti. Dalam konteks ini lah perbincangan ini menjadi sangat relevan. Relevansi perbincangan mengenai hukum perkawinan di antara santri setidaknya dapat dilihat pada dua hal: Pertama, perbincangan ini membuka sebuah fakta bahwa para santri yang belajar di kedua pondok ini secara intens membahas mengenai isu gender, khususnya mengenai hukum perkawinan. Kedua, intensitas ini muncul sebagai konsekuensi dengan dimasukkannya materi mengenai hukum perkawinan. Kebijakan pondok pesantren untuk memasukkan secara formal pembahasan mengenai hukum perkawinan patut mendapatkan apresiasi, mengingat persoalan pelik semacam ini tidak lah mudah dipahami jika tidak diajarkan secara serius.

 

Di sisi yang berbeda, perbincangan mengenai hukum perkawinan tidak lah semata atas dasar pengetahuan mereka atas hukum itu sendiri. Kondisi lingkungan sosial dan budaya tempat di mana mereka berasal turut andil pula dalam membentuk pandangan-pandangan mereka terhadap hukum tersebut. Pandangan para santri laki-laki maupun santri perempuan sedikit-banyak merefleksikan hal tersebut. Bagaimana para santri perempuan berupaya mengakomodir kebutuhan perempuan, terutama pemberian hak yang lebih luas, merupakan gambaran betapa kondisi lingkungan sosial dan budaya di sekitar mereka mempengaruhi pandangan-pandangan mereka mengenai hukum perkawinan.

 

Perbincangan hukum dari bawah, dalam konteks ini lebih difokuskan pada pandangan santri atas hukum perkawinan, merupakan sebuah pengalaman baru. Merupakan fakta yang tidak dapat disangkal bahwa para santri rupanya menikmati perbincangan mengenai hukum perkawinan, terlepas bahwa pembahasan mengenai hukum perkawinan adalah materi yang wajib mereka pelajari. Dalam konteks yang lebih spesifik, pondok pesantren memiliki andil yang besar terhadap terbukanya perbincangan ini. Tidak hanya dikarenakan pesantren memiliki potensi membuka perbincangan ini dengan memasukkan materi hukum pernikahan dalam kurikulum formal, namun juga kemampuan mendorong para santri yang mempelajari hukum perkawinan untuk secara bebas dan terbuka membincangkan hal tersebut. Setidaknya hal ini dapat dilihat dari dua kebijakan yang berlangsung di kedua pondok ini, yakni membuka ruang diskusi dengan mengadakan bahsul masail yang umumnya membahas isu-isu menarik yang berkembang di masyarakat, dan membuka akses yang luas terhadap kitab kuning.

 

Perbincangan mengenai hukum perkawinan di tingkat santri setidaknya membuka sebuah kesempatan yang lebih luas untuk membuka pintu diskusi hukum di tingkat masyarakat (atau komunitas). Perbincangan mengenai hukum perkawinan, dengamn seluruh aspek yang melingkupinya dapat menjadi jalan baru terhadap penguatan posisi perempuan. Dengan dipahaminya hukum perkawinan, maka setiap pihak diharapkan mampu menempatkan diri pada posisi yang tepat tanpa harus merasa superior dengan mensubordinatkan pihak lainnya. Dengan dipahaminya hukum perkawinan, maka setiappihak diharapkan mampu mengimplementasikan hukum tersebut, tidak hanya secara legal formal per se, namun juga mempertimbangkan aspek sosial dan budaya yang berlaku di masyarakat. Hal ini setidaknya telah dimulai di kedua pondok ini. Baik Pondok Pesantren Attaqwa Putra maupun Pondok Pesantren Attaqwa Putri, telah mencoba membuka ruang diskusi mengenai hukum sekaligus “memaksa” seluruh santri untuk masuk ke ruang tersebut dan memperdebatkan berbagai hal dalam ruang tersebut. Melalui kebijakan tersebut, setidaknya telah muncul bibit-bibit pemikiran yang lebih moderat dalam menghadapi hukum perkawinan, dan dari bibit-bibit ini lah diharapkan muncul pohon pemahaman yang dapat membawa perubahan.

 

 

Daftar Referensi

Abdullah, Irwan dan Azyumardi Azra. 2002. "Islam dan Akomodasi Kultural" dalam Taufik Abdullah [et.al] (ed.) Ensiklopedi Tematis Dunia Islam. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve. Jilid 5. Hlm. 27-39.

Anwar, Ali. 2006. Ulama Pejuang: Biografi K.H. Noer Alie. Bekasi: Yayasan Attaqwa

Chaeruddin, H.A. 2002. "Perkawinan" dalam Taufik Abdullah [et.al] (ed.) Ensiklopedi Tematis Dunia Islam. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. Jilid 4. Hlm. 65-103.

Ensiklopedi Islam. 1994. Ensiklopedi Islam. Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve.

Ensiklopedi Hukum Islam. 1996. Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve

Fajri, Em Zul dan Ratu Aprilia Senja. t.t. Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta : Difa Publisher

Lombard, Denys. 2005. Nusa Jawa: Silang Budaya, Jilid 2 Jaringan Asia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Madjid, Nurcholis. 1997. Bilik-Bilik Pesantren, Sebuah Potret Perjalanan. Jakarta: Penerbit Paramadina

Munawwir, Ahmad Warson. 1984. Kamus al Munawwir. Yogyakarta: Pondok Pesantren Al Munawwir, Krapyak.

Nasution, Khoiruddin. 2002. Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia. Jakarta: INIS

Poerwadarminta, W.J.S. 2003. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga. Cetakan pertama. Jakarta: Balai Pustaka

al Qar?awi, Yusuf. 1995. Fatwa-Fatwa Kontemporer, Jilid 1. Jakarta: Gema Insani Press

Shihab, M. Quraish. 2006. Membumikan al Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat. Cetakan ke-29. Bandung: Mizan

Yayasan Attaqwa. t.t. Sejarah Ringkas Yayasan Attaqwa. Bekasi: Sekretariat Yayasan Attaqwa

Kitab Kuning

al Babusi, Salwa Abdul Mun’im. t.t. Ahk?m ‘Aqdu al Zauj fi asy Syari’ati al Isl?miyyati. Cairo: Kulliah ad Dir?sat al Islamiyyah wa al ‘Arabiyyah

al Gazi, Mu?ammad bin Qasim. t.t. Fat?ul Qar?b al Muj?b. Jakarta: D?rul I?ya al Kutub al ‘Arabiyah

Jamal, A.M. 1994. Yasalunaka. Beirut: Darul Ihya al 'Ulum

al Jaziri, Abdurra?man. 1969. Kit?b al Fiqhi 'ala al Ma??hibi al Arba'ah. Beirut: D?rul Fikr.

al Mu?illy, Jalaluddin Mu?ammad dan Jalaluddin Abdurra?man as Suyu?i. 1981. Tafs?r al Qur?n al A??m. Beirut: D?rul Fikr

an Nawawi, Mu?ammad bin `Umar. 2000. Syara? ‘Uqud al Lujayn f? Bay?ni Huquq az Zaujain. Jakarta: Pustaka Amani

Sabiq, Sayid. 1983. Fiqh as Sunnah. Beirut: Darul Fikr

Zuhaili, Wahbah. 1997. al Fiqhul Islam? wa Adillatuhu. Damaskus: Darul Fikr.

 


[1] Disampaikan dalam Konferensi “Perempuan Bicara Hukum dan Penghukuman”, yang diselenggarakan oleh Komnas Perempuan dan PPs Kajian Wanita Universitas Indonesia. Pusat Studi Jepang, Kampus UI Depok 28 Nopember-1 Desember 2010.

[2] Koordinator Kajian Sejarah dan Sosial Nuruttaqwa Foundation. Anda dapat menghubungi saya melalui email ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

[3] Tidak banyak literatur yang membahas tentang pondok pesantren, hal ini pula yang menyebabkan terjadinya perdebatan sejak kapan pondok pesantren menjadi sebuah institusi yang mandiri. Sebagian para ahli bersepakat bahwa pondok pesantren telah ada di akhir abad ke-8 yang merupakan evolusi baru dari corak pendidikan yang diajarkan pada masa kerajaan Sriwijaya yang beragama Buddha, namun keberadaan pesantren baru dapat diketahui dan diteliti, terutama pada abad ke-16, melalui karya sastra Jawa klasik seperti Serat Centhini dan Serat Cabolek yang menyebutkan bahwa pada abad ke-16 telah ada lembaga pendidikan yang mengajarkan ilmu fikih, teologi, dan tasawuf (Ensiklopedi Islam, 1994 4:101; Lombard, 2005 2:129). Sebagian ahli yang lain berpendapat, bahwa pesantren berakar dari kebudayaan masyarakat Indonesia yang sudah berasimilasi dengan pendatang yang beragama Islam untuk melakukan tarekat (lihat Abdullah dan Azra 2002). Selain melakukan tarekat, orang-orang yang datang juga mempelajari suluk dan ilmu agama dari guru spiritual yang kemudian dipanggil syaikh. Biasanya suluk dilaksanakan selama empat puluh hari, dan untuk keperluan tersebut maka dibangun lah sebuah pondok untuk orang-orang yang ingin mengikuti suluk tersebut. Pembangunan pondok lambat laun akan berubah bentuk menjadi suatu institusi pendidikan Islam yang lebih dikenal dengan pondok pesantren. Kata “pondok” diambil dari bahasa Arab funduq yang berarti rumah tinggal, asrama, hotel, dan tempat menginap (Munawwir, 1984:1154), atau tempat yang dibangun di tengah sawah atau ladang yang digunakan untuk beristirahat dan sifatnya hanya sementara; bangunan yang berpetak-petak dan disewakan; bangunan yang dipakai untuk kegiatan belajar agama sekaligus menjadi penghuni para santri (Fajri t.t:649). Sedangkan “pesantren” merujuk kepada sekolah atau asrama tempat para santri mengaji ilmu agama; pondok pesantren; dan tempat santri belajar agama. (Fajri, tt:664), menurut sebagian ahli lain diambil dari bahasa Tamil yang berarti guru mengaji, sumber lain mengatakan diambil dari bahasa India shastri dari akar kata shastra yang berarti buku-buku suci atau buku-buku agama.

[4] Istilah ‘kitab kuning’ mengacu pada buku ajaran yang digunakan di pondok pesantren. Istilah ini berdasarkan pada kitab yang rata-rata berumur panjang sehingga warna kertasnya berubah warna menjadi kekuningan, atau juga karena umumnya kitab jenis ini dicetak dengan menggunakan kertas berwarna kuning. Kitab kuning juga acapkali dikenal dengan ‘kitab gundul’ karena tulisan arab yang dicetak tidak memiliki tanda baca alias gundul.

[5] Tafsir al Quran, mempelajari makna dari suatu ayat dan penafsiran atau interpretasi yang diberikan oleh pengarangnya (mufassir). Ilmu Tafsir, berbeda dengan tafsir al Quran, pelajaran ini membahas sejarah perkembangan tafsir dan metode-metode yang digunakan dalam menafsirkan al Quran. Hadi?, adalah seluruh perkataan, perilaku dan persetujuan Nabi Muhammad. Ilmu Hadi?, mempelajari sejarah perkembangan Hadi?, kategorisasi Hadi? dan metode yang digunakan dalam memahami suatu Hadi?. Fiqih, adalah cabang ajaran Islam yang berkaitan dengan pengambilan hukum suatu kejadian atau perkara. Ushul Fiqih, adalah ilmu yang mempelajari ushul atau kaidah-kaidah dasar yang digunakan dalam memutuskan suatu perkara dalam fikih

[6] Tasawuf dan Suluk seringkali disebut sebagai mistisisme ala pesantren, mempelajari berbagai cara yang digunakan untuk mendekatkan diri dengan Allah SWT. Adab dan Akhlaq mempelajari mengenai etika dalam berbagai hal, terutama yang berkaitan dengan hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia, dan hubungan dengan lingkungan sekitar

[7] Ilmu Nahwu dan Ilmu ?araf mempelajari gramatika bahasa Arab, penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Balaghah, ‘Arudh dan Mantiq mempelajari bahasa Arab, cara penyampaian berupa semantik, hingga karya sastra dan prosa Arab berupa syair-syair, cara membaca syair, dan kritik syair

[8] Tarikh mempelajari sejarah Nabi Muhammad dan perkembangan ajaran dan syariat Islam, seringkali disebut dengan Tarikh Tasyri’. Ilmu Falaq adalah Ilmu Astronomi, mempelajari bagaimana menentukan awal suatu bulan, penghitungan waktu sholat dan penentuan arah kiblat. Materi ini sangat jarang diajarkan, hanya beberapa pondok pesantren yang memasukkan materi ini dalam kurikulum yang digunakan.

[9] Hak ijbar yang dimiliki oleh ayah dan kakek berlaku jika anak perempuan yang masih di bawah perwaliannya masih gadis dan/atau belum pernah menikah. Namun demikian, ada baiknya bagi wali mujbir untuk menanyakan kepada anak perempuannya mengenai profil laki-laki yang akan menjadi calon suaminya, dan si anak gadis diperbolehkan untuk menyuarakan keinginannya, meskipun keputusan akhir tetap dipegang oleh wali mujbir. Salah satu hal yang menarik adalah, bahwa wali mujbir dapat mengambil kesimpulan bahwa si anak perempuan rela ia nikahkan dengan 'diamnya' anak perempuan tersebut, namun hal ini tidak berlaku jika anak perempuan tersebut berstatus janda, bahwa ia harus menyuarakan keputusannya dengan jelas apakah ia mau dinikahkan atau tidak. Jika perempuan tersebut menolak untuk dinikahkan, maka wali tidak dapat memaksakan kehendaknya (lihat al Jaziri, 1969 4:42-45; Zuhaili, 1997 9:6682-4).

[10] Menjadi suatu kelaziman bahwa bagi laki-laki mempersyaratkan bagi calon mempelai perempuan empat hal pokok, yaitu: (a) kecantikan, (b) nasab atau garis keturunan, (c) kekayaan, dan (d) agama. Persyaratan ini disandarkan pada Hadi? Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang terjemahnya "Nikahilah perempuan karena empat hal: kekayaannya, garis keturunannya, kecantikannya, dan agamanya......" (lihat Sabiq, 1983 2:17).

[11] Salah satu Hadi? yang sering dipergunakan datang dari Aisyah yang berkata "Perkawinan itu bercampur, maka lihatlah kalian (wali) kemana akan diletakkan karimah-nya (kehormatan anak perempuannya)"; dan juga dari Ibnu Hibban, bahwa Nabi Muhammad pernah bersabda "Barangsiapa yang menikahkan anak perempuannya pada orang fasik (laki-laki), maka sungguh ia telah memutuskan kehormatannya (perempuan atas orang tuanya)". (lihat Sabiq, 1983 2:20; bandingkan dengan al Jaziri, 1969 4:54-60). Hadi? ini menekankan akan pentingnya orang tua (wali) untuk mengetahui dengan pasti atas calon mempelai yang akan mempersunting anak perempuannya, dan hal ini pula yang menjadi dasar hukum atas pentingnya 'intervensi' orang tua dalam perkawinan anak perempuannya.

[12] Salah satu alasan penting dari hal ini adalah Hadi? Nabi, ketika seorang sahabat, Jabir bin Abdullah, menikahi janda, maka Nabi berkata "Nikahilah kalian akan gadis yang dapat engkau bersenang-senang dengannya dan ia dapat menyenangkan engkau".

 

 

 

 

 

Jadwal Salat